SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Candaan Ketua Majelis Permusyawarah Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang mengaku mendengar jumlah pos kementerian Prabowo bertambah menjadi sebanyak 44, kini bak bola salju.
Ada empat Ketua umum parpol KIM, mereaksi. Reaksi mereka, karena jumlahnya lebih 10 orang dari menteri era Presiden Jokowi sebanyak 34.
Kabarnya, PA mendapat jatah lima menteri. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
Zulhas memperkirakan jumlah menteri Prabowo mencapai 44 orang.
Awal Candaan Bamsoet
Candaan Bamsoet disampaikan saat membuka acara Turnamen Bulu Tangkis DPR dan MPR di GOR kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Bamsoet menyapa para hadirin dengan penuh kelakar soal menteri, salah satunya Waketum PAN Viva Yoga.
"Yang saya hormati Pak Viva Yoga. Ini juga santer disebut-sebut calon menteri. Karena pembicaraan banyak di warung kopi, PAN dapat kursi 5 menteri. Salah satunya adalah Mas Viva Yoga," ujar Bamsoet yang kembali disambut riuh hadirin.
"Karena nanti jumlah bertambah dari 34 menjadi 44, ya. Ya mudah-mudahan kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri," ujar Bamsoet kembali memantik tawa.
Tanggapan Fraksi PKB
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi soal pernyataan Ketua MPR RI yang juga politikus senior Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait jumlah pos kementerian Prabowo Subianto menjadi 44. Cucun mengatakan presiden terpilih bukan Bamsoet, melainkan Prabowo yang berwenang untuk menentukan kursi menteri-menterinya.
"Ya kan Presidennya bukan Pak Bamsoet menurut saya ya, nanti kita tunggu Pak Prabowo seperti apa," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).
Ia tak menampik PKB juga diminta menyodorkan nama kader profesional untuk dinilai Prabowo di kabinetnya. Menurutnya, pembahasan terkait itu ada pada ranah Ketua Umum PKB dan presiden terpilih.
"Ya kan Pak Prabowo semua bukan hanya ke PKB ya, ke setiap partai minta, pokoknya nama-nama kader-kader yang terbaik, profesional di bidang yang diminta. Itu pasti berbicara kayak demikian," ungkap Cucun.
"Ya PKB yang diminta seperti itu kita kirim nama-nama. Semua partai, bukan hanya PKB. Itu Ketua Umum dengan Pak Presiden terpilih," tambahnya.
AHY Siap Dipilih Prabowo
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN sekaligus Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku siap jika nantinya presiden terpilih Prabowo Subianto memilihnya lagi jadi menteri di kabinet.
"Termasuk saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau (Prabowo)," kata AHY usai mengikuti sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9).
AHY mengatakan Partai Demokrat menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Karena itu, ia pun berharap Demokrat dapat menjadi bagian untuk mengawal pemerintahan ke depan.
Menurut dia, semua kader di Demokrat harus siap menjadi bagian dari 'super team' yang akan dibentuk Prabowo.
Tanggapan Partai Gerindra
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan kabar tersebut."Ya kalau kemudian penambahan, itu ada," kata Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Meski begitu, Dasco mengaku masih belum dapat memastikan jumlah kementerian Prabowo-Gibran. Dia menyebut pihaknya masih melakukan simulasi soal pos kementerian guna mengoptimalisasi program Prabowo-Gibran."Tapi jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi, sehingga bisa lebih fokus," kata dia.
Reaksi Partai Golkar
Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal kemungkinan pertambahan menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Kata Bahlil, sejatinya soal jumlah kabinet dan penyusunan menteri adalah hak prerogatif dari seorang presiden dalam hal ini Prabowo Subianto.
"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalo kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas berkomentar," kata Bahlil kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Baru 36 Rumah Menteri
Saat ini sudah ada 36 rumah menteri yang dibangun di sana. Lantas, kalau jumlah menteri era Prabowo-Gibran ditambah, apakah rumah menteri di IKN juga akan bertambah? Menjawab hal tersebut, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menuturkan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut terkait hal tersebut. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
