SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tiga elite PDIP bicara alasan PDIP belum merapat ke Presiden Prabowo. Ada Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Deddy Sitorus, menjamin ketidakhadiran Megawati bukan sinyal PDIP menjadi oposisi.
"Saya kira tidak," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Deddy menjawab terkait apakah ketidakhadiran Megawati sebagai sinyal oposisi.
Deddy mengatakan Megawati dalam kondisi kurang sehat. Dia menyebut pihaknya juga sudah berusaha agar Megawati bisa tetap hadir.
"Sejak awal kita sudah berusaha, Ibu Megawati sudah beberapa hari ini disuntik vitamin terus dan kalau Anda lihat kemarin di UI ibu masih batuk-batuk," ucap dia.
Deddy menjelaskan alasan Megawati tetap hadir di acara pemberian gelar doktor dari Universitas Indonesia untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Deddy menyebut Megawati memaksakan diri karena utang budi.
"Karena Sekjen, Mas Hasto, ambil doktor atas perintah Ibu Megawati, jadi Ibu Mega merasakan terutang budi untuk hadir dalam sidang terbuka kemarin, jadi itu pemaksaan diri," jelasnya.
"DPR pelantikan proses cukup lama jadi kami memang mohon doa agar Ibu Mega bisa pulih kembali dan nanti mereka (Prabowo dan Megawati) mungkin ada waktu bersilaturahmi," lanjut dia.
Alasan Batuk dan Flu
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih karena masalah batuk dan flu. Dia yakin, jika ada alasan lain, Prabowo pasti memahami.
"Kalaupun ada alasan lain selain batuk dan flu, sebagai seorang sahabat, kata Bu Mega, Pak Prabowo pasti mengerti alasan-alasan Bu Mega yang lain," kata Basarah kepada wartawan di DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Meski begitu, Basarah memastikan Megawati tetap berkomitmen menyukseskan pelantikan Prabowo. Dia menyebut Megawati sudah memberi instruksi kepada jajarannya di DPR/MPR untuk hadir seluruhnya.
"Sebagai bentuk sikap konstitusional Bu Mega, saya Ketua Fraksi PDIP diinstruksikan untuk memastikan seluruh anggota Fraksi PDIP hadir menyukseskan pelantikan Presiden ini dan bahkan Bu Mega sudah keluarkan instruksi larang seluruh anggota Fraksi PDIP untuk ke LN, apalagi ke luar kota," jelasnya.
"Dengan maksud agar mereka wajib hadir dan menyukseskan pelantikan Prabowo hari ini," lanjut dia.
Selain itu, Basarah diminta menyampaikan pesan agar Prabowo fokus pelantikan hari ini dan fokus mengemban tugas sebagai presiden.
"Bu Mega juga sampaikan pesan ke Prabowo lewat saya, agar fokus pada prosesi pelantikan beliau hari ini, kemudian Bu Mega juga memberi saran agar Pak Prabowo fokus memikirkan tugas dan tanggung jawab sebagai Presiden yang memang tugas yang beliau emban cukup kompleks dan berat," tutur dia.
Tiga Isu Sorotan PDIP
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai ada tiga isu yang harus menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Masalah pertama yang mesti dibenahi ialah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan social.
"Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan. Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," kata Said saat dihubungi, Sabtu (19/10/2024).
Said menjabarkan temuan data bahwa pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,96%. Angka itu tidak mengalami perubahan signifikan di 10 tahun pemerintahan Joko Widodo di mana per Maret 2024, angka penduduk miskin mencapai 9,03%.
Dalam data yang dijabarkannya, Said mengatakan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi tingkat kemiskinan hanya turun 1,93%. Dia juga mencatat penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
"Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja," ujar Said.
Ketergantungan Impor Pangan dan Energi
Selain masalah pengentasan kemiskinan, Said mengatakan isu perbaikan sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan berdasarkan anggaran pendidikan yang mencapai 20�ri APBN 2003, Indonesia menghasilkan angkatan kerja sebanyak 149 juta jiwa di mana 54% di antaranya hanya lulusan SMP ke bawah.
"Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," tutur Said.
Said juga menyinggung soal Indonesia yang belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi selama 10 tahun terakhir. Dia menjabarkan selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian Indonesia mencapai 61,4 miliar USD, sedangkan impor mencapai 98,46 miliar USD
"Defisit sebesar 37, miliar USD dengan kurs Rp. 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp. 569,8 triliun," ujar Said.
Dia juga menjelaskan angka impor gas Indonesia di periode 2014-2023 yang nilainya mencapai 278,5 miliar USD. Dengan kurs Rp. 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp. 4.288,9 triliun.
"Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," tutur Said.
Said tidak menjabarkan posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Dia hanya mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo yang mulai resmi menjabat presiden pada 20 Oktober hari ini. "Dan selamat bekerja Presiden Prabowo," pungkas Said. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
