SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (31/10/2024). Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, itu dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.
Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun. Ini jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.
Baca Juga: Menteri HAM, Mana Sense of Crisis-mu
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebut Menteri HAM yang juga seorang aktivis HAM itu.
Mau Bikin Universitas HAM
Selain itu, Menteri HAM Natalius Pigai ingin menambah pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Ia butuh 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang, sehingga kenaikan jumlah pegawai itu membutuhkan sekitar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan
Pigai juga punya program mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.
Pejabat Pemerintah Harus Realistis
Usulan Pigai itu direspon Sinis oleh anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly.
Yasonna meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat realitas terkait keinginannya memiliki anggaran Rp 20 triliun. Yasonna mengatakan semangat saja tak cukup saat menjadi menteri.
"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Tentunya tadi dengan penjelasan dan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi, tapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, dari pengalaman-pengalaman, realitas juga harus kita harus lihat," kata Yasonna di dalam rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
APBN Defisit
Anggota Komisi XIII DPR dari fraksi PDIP Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar realistis dengan permintaan anggaran sebesar Rp 20 trilliun untuk kementeriannya.
Menurut Yasonna, APBN saat ini masih tertekan karena dampak dari situasi nasional dan global yang serba tidak pasti, apalagi jika perang terus berlanjut di sejumlah negara. Selain itu, Mantan Menkumham ini mengatakan pejabat pemerintah harus realistis. Dia menyebut APBN defisit dan ada utang jatuh tempo.
"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp 600 (triliun) ya tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp 800-an (triliun). Kondisi ekonomi kita masih dunia apalagi kalau perang masih terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.
"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat," sambungnya.
Dia mengatakan program Menteri HAM harus dirinci dengan jelas. Dia khawatir realitas jauh dari harapan.
Baca Juga: Menteri HAM, Mana Sense of Crisis-mu
Menteri HAM Omon-omon
Aktivis HAM Amiruddin juga mengingatkan Natalius Pigai untuk tetap memberikan penjelasan rinci terkait apa yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20 triliun tersebut. Dia menilai tidak bisa jika Menteri HAM hanya sekadar omon-omon.
"Namun kritik saya, Pak Menteri ini baru omon-omon kan, dia perlu segera menurunkan itu kepada programnya apa. Programnya apa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa? Karena besaran anggaran itu tampak dari program apa yang mau dilakukan. Misal saya kasih contoh, tempo hari Pak Presiden Jokowi buat kebijakan pemulihan korban pelanggaran HAM, nah itu berhenti di tengah jalan, nggak tuntas, apakah tahun 2025 nanti program itu dilanjutkan? Dan harus tuntas, nah berapa itu anggarannya, data sementara dari Komnas HAM saja ada 7 ribu korban yang harus dibereskan," jelasnya
Pernyataan Pigai
"Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak/Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat," kata Pigai.
Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.
"Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," ujarnya.
Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.
Baca Juga: Menteri HAM, Mana Sense of Crisis-mu
"Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS. Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.
"Fraksi PAN, kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, PKB yang saya hormati dan saya muliakan semua," imbuhnya.
Pernyataan yang Surprise
Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendukung yang menginginkan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp 20 triliun. Amiruddin menilai penegakan dan perlindungan HAM memang mahal biayanya.
"Pernyataan Menteri HAM itu buat saya surprise ya, karena dia membuka tabir yang selama ini gelap tentang kebijakan atau politik anggaran terhadap hak asasi manusia, artinya selama ini mengapa masalah HAM di Indonesia jalan di tempat nggak selesai selesai? Karena politik anggarannya tidak pernah berpihak pada hak asasi manusia. Apa yang disampaikan Menteri HAM membuka tabir itu, sekarang semua orang tahu dan kaget. Artinya apa? Menegakkan HAM dan melindungi HAM itu memang mahal," kata Amiruddin saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).
Amiruddin menilai penegakan dan perlindungan HAM akan jalan di tempat seperti 20 tahun belakangan ini jika anggarannya tidak mencukupi. "Butuh anggaran yang cukup, kalau anggaran nggak cukup seperti 20 tahun ini, 20 tahun reformasi tidak pernah ada kebijakan anggaran atau politik anggaran yang berpihak pada HAM," imbuhnya.
Amiruddin lantas bicara terkait banyaknya pihak yang menuntut keadilan atas pelanggaran HAM tapi tidak pernah terwujud. Dia menyebut itu karena anggarannya tidak mencukupi.
"Kenapa problem pelanggaran HAM selalu tuntut adanya keadilan? Keadilan itu tidak bisa diwujudkan karena anggaran untuk wujudkannya nggak ada secara signifikan. Jadi apa yang dinyatakan Pigai ini sebetulnya membuka kesadaran semua orang bahwa HAM harus ditegakkan dengan anggaran yang cukup, sehingga politik anggaran tentang HAM yang selama ini abai, sekarang tampak. Kita harap itu saja. Selama ini orang marah-marah, apakah dipikir menegakkan HAM itu murah? Kan harkat dan martabat seorang manusia tidak ternilai harganya," jelasnya. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham