Risnandar Mahiwa Tak Ngaku Korupsi, KPK akan Bidik Tersangka TPPU
Baca Juga: KPK Sita Rp 476 Miliar dari Bupati Wanita
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ini kasus OTT kedua tahun 2024 yang antara KPK dan pejabat yang di- OTT, sama sama ngototnya tak ngakui perbuatannya. Pertama menyangkut Gubernur Kalsel.
Kini menyusul Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Risnandar, tidak mengakui perbuatannya usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran daerah.
Dalam kasus ini, Risnandar merampungkan pemeriksaan pada Rabu (4/12) pukul 02.30 WIB. Ia dijebloskan ke Rutan KPK. "Enggak-enggak," jawab Risnandar usai dikonfirmasi mengenai tuduhan KPK.
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus dugaan korupsi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
KPK Sudah Tahan Risnandar
Saat ini, Risnandar baru dijerat dengan pasal pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
"Juga dalam proses penyidikan mungkin Pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12) dini hari.
KPK sudah menahan Risnandar bersama dengan Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Novin Karmila selama 20 hari pertama hingga 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK.
Menurut KPK, Risnandar menerima uang sejumlah Rp2,5 miliar terkait dengan pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024.
Selain dia, KPK menetapkan dua orang lain sebagai tersangka yaitu Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Novin Karmila.
Baca Juga: Kasus Hasto Kristiyanto, Berjalan Dramatis
Bermodus Potong Anggaran Makan
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan Novin dengan dibantu staf Plt. Bagian Umum yaitu Mariya Ulfa (MU) dan Tengku Suhaila (TS) diduga mencatat uang keluar maupun masuk terkait pemotongan anggaran GU.
Novin disebut juga berperan melakukan penyetoran uang kepada Risnandar dan Pomi Nasution melalui ajudan Pj Wali Kota.
Ghufron menambahkan tim penyidik akan mendalami dugaan penerimaan-penerimaan lain dalam proses penyidikan berjalan.
"KPK masih akan terus mendalami dalam penyidikan perkara ini kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan aliran uang lainnya," ucap Ghufron.
KPK mengungkapkan eks Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM), dan dua orang lainnya tersangka kasus korupsi pemotongan anggaran atas uang ganti uang. KPK mengatakan perkara ini bermodus potong anggaran makan dan minum di Setda Pekanbaru.
"Jadi modusnya ini adalah pemotongan dari uang ganti, UG, dalam peruntukan yang banyak adalah uang makan dan uang minum di bagian umum Setda Pemerintah Kota Pekanbaru," Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam jumpa pers yang disiarkan di akun YouTube KPK, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga: Praperadilan Hasto, Munculkan "KPK" Koplo
KPK Sita Uang Rp 6 Miliar
Ghufron menjelaskan bahwa pada November 2024 terdapat penambahan anggaran Setda Pekanbaru di antaranya untuk makan dan minum APBD 2024. Dari penambahan ini, diduga Risnandar menerima jatah uang sebesar Rp 2,5 miliar.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di Pekanbaru. Total, ada sembilan orang yang ditangkap KPK.
"Delapan dari Pekanbaru plus satu diamankan di Jakarta. Jadinya total sembilan orang yang diamankan," kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (3/12).
KPK juga menyita barang bukti uang dari OTT di Pekanbaru. Nilai uang yang disita dalam perkara ini mencapai Rp 6 miliar.
Risnandar dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
