SurabayaPagi, Surabaya - Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jawa Timur (Jatim) kembali menjadi sorotan setelah menemukan 25 kasus dugaan politik uang dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.
Ketua KIPP Jatim, Herdian, mengungkapkan bahwa praktik politik uang berupa pemberian amplop maupun sembako kerap terjadi menjelang hari pemungutan suara atau dikenal dengan istilah "Serangan Fajar".
“Temuan kami menunjukkan politik uang masih marak terjadi, baik berupa pemberian uang tunai maupun sembako menjelang pemungutan suara,” ujar Herdian di Surabaya, Senin (2/12/2024).
Ia menyebutkan beberapa daerah yang mendominasi temuan kasus ini, yakni Jember, Gresik, dan Surabaya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Barisan Gus dan Santri, Gus Yusuf, turut angkat bicara. Ia menyoroti masifnya praktik politik uang di Kota Surabaya yang, menurutnya, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
“Kami sangat prihatin dengan adanya praktik money politics ini. Berdasarkan laporan KIPP, praktik tersebut terjadi secara massal di Kota Surabaya. Tentunya, ini sangat disayangkan di tengah pesta demokrasi terbesar kita,” tegas Gus Yusuf.
Ia menduga bahwa masifnya politik uang di sejumlah wilayah di Jatim dan khususnya Surabaya bukanlah kejadian kebetulan semata, melainkan hasil dari instruksi khusus yang terorganisir.
Menariknya, ia mencatat bahwa fenomena ini tampaknya berfokus pada pemilihan gubernur di Kota Surabaya untuk pasangan Risma dan Gus Hans, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan tujuan di balik praktik tersebut.
"Ini menarik, sepertinya ada upaya menjaga marwah paslon di Kota tempat mereka menjabat sebelumnya," kata Gus Yusuf.
Di sisi lain, Gus Yusuf memberikan apresiasi kepada Luluk, salah satu kandidat dalam Pilgub Jatim 2024, yang menerima hasil akhir penghitungan KPU dengan sikap legawa.
“Hal ini merupakan contoh praktik demokrasi yang baik, di mana semua pihak menghormati hasil pemilu. Semoga sikap seperti ini juga dapat diikuti oleh pasangan calon lainnya, sehingga kita dapat segera fokus pada kolaborasi untuk membangun Jawa Timur,” ujar Gus Yusuf.
Kasus politik uang di Kota Surabaya menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan demokrasi di Jawa Timur. Harapannya, temuan ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan bersih dan adil. Byb
Editor : Redaksi
