Diduga Permainan Direksi Hasil Nepotisme Elite Politik Lokal Jatim. Bertahun-tahun Merugi. Direksinya Malah Ditangkap Kejaksaan, Korupsi
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Beberapa elite politik dan praktisi hukum lokal Jatim heran dengan terkatung-katungnya spin off (lepas saham) Puspa Agro dari induk perusahaannya, yakni Jatim Graha Utama (JGU).
Padahal sudah sejak tahun 2022, Komisi C DPRD Jawa Timur sudah mendorong agar Puspa Agro spin-off (lepas saham) dari induk perusahaannya, yakni Jatim Graha Utama (JGU). Alias tidak netek (nyusu, sebab sama-sama dimodali dana APBD Jatim). Mengingat hasil kajian Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Puspa Agro terus merugi dan membebani PT JGU.
Hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan bahwa PT JGU harus melepas anak usahnya yakni PT Puspa Agro, karena terus merugi.
Karena itu, DPRD Jatim meminta mendorong agar Puspo Agro milik Pemprov itu segera diubah menjadi BUMD pangan, untuk menampung komoditas pertanian dan peternakan, yang dihasilkan oleh petani di Jatim.
Demikian disampaikan dua elite politik di DPRD dan tiga advokat serta LSM Jatim yang ditemui Surabaya Pagi, Rabu (18/12/2024). Mereka menduga dan mensinyalir, dua direksi PT Puspa Agro, bermain kotor. Salah satu buktinya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo pernah menahan Direktur Utama PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin dan anak buahnya di bagian trading Heri Djamari. Keduanya terlibat dalam kasus dugaan ekspor fiktif ikan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp8,029 miliar.
PT JGU & Puspa Agro Merugi
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Puspa Agro sudah saatnya lepas dari PT JGU atau berdiri sendiri menjadi BUMD tersendiri bergerak di bidang pangan. Mengingat Pasalnya, sejak dioperasikan sampai saat ini, profit yang dihasilkan PT JGU masih sangat minim, termasuk Puspa Agro.
Hal itu pernah disampaikan Anggota DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika usai hearing bersama Puspo Agro di Sidoarjo, pada tahun 2022 lalu.
Menurut dia, situasi itu bertolak belakang dengan alokasi dana yang disuntikkan APBD ke PT JGU. "Puspa Agro tidak memberi kontribusi dan profit yang memadai. Bahkan, tahun 2020 kemarin merugi sekitar Rp1 miliar," katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga membeberkan bahwa fungsi pasar induk belum berjalan dengan optimal. Padahal, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
"Dalam hearing di Puspa Agro, saya merekomendasikan agar Jatim memiliki BUMD yang fokus dalam hal pangan, dan agar puspa agro dilepas (spin off, red) dari PT JGU," tegas Yudha yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jatim ini.
Tujuannya, lanjut Yudha, agar bisa fokus dalam hal perdagangan bahan pangan.
Core Bisnis Agro Berbeda
Pihaknya juga menjelaskan Puspa Agro dan PT JGU secara core bisnis berbeda. Puspa Agro bergerak di bidang bisnis pertanian dan agrokulutra, termasuk sayur mayur dan buah. Sedangkan JGU bergerak di bidang properti.
"Kami mendesak agar Puspa Agro menjadi BUMD saja. Lebih leluasa mengembangkan usahanya. Tak lagi menjadi anak perusahaan PT JGU. Tak ada lagi alasan PT JGU terbebani Puspa Agro," pungkas Yudha.
Belum Direspon Pemprov
Bahkan, Yudha kembali mengusulkan Pemprov Jatim untuk segera membentuk BUMD khusus Pangan (pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan) untuk mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pangan bagi rakyat Jawa Timur. Salah satunya adalah suport pemerintah terkait progran makan siang gratis. Namun sayangnya hingga kini masih belum ada respon dari Pemprov Jatim.
Ketua Fraksi Partai Golkar Pramana Yudha menyampaikan, usulan itu dilontarkan agar program yang diisiasi pemerintah pusat mengenai program makan siang gratis bisa langsung dirasakan rakyat Jawa Timur. Ia menyebutkan, anggaran program yang diusulkan bisa berputar di Jatim. “Khusus makan siang gratis, anggaran triliunan rupiah bisa mengangkat potensi ekonomi kerakyatan di Jawa Timur,” tandas Yudha, Rabu (16/12/2024).
Senada, Dedi Irwansa dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju usulan dibentuknya BUMD Pangan. Seingatnya, usulan ini sudah muncul sejak DPRD Jatim periode sebelumnya. Namun tak pernah direspon oleh Pemprov Jatim dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk Modal awal.
"Kami setuju ada BUMD Pangan, dulu senior kita sudah mengusulkan sejak periode sebelumnya," singkat Dedi yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.
PT Puspa Agro Mbolos
Sementara, sumber di Pemprov Jatim menyebutkan, pada bulan Juli 2024 lalu, dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim disasar badan publik.
Beberapa BUMD yang tidak menghadiri Bimtek Monev KIP 2024 antara lain PT Puspa Agro, dan PT Asuransi Bangun Askrida. Sedangkan yang menyempatkan ikut bimtek ada 13 BUMD, diantaranya, PT Bank UMKM Jatim, PT Jamkrida Jatim, PT Panca Wira Usaha Jatim, dan BUMD lain.
Berdasarkan data, jumlah BUMD Pemprov Jatim ada 28 unit. Dari jumlah itu, belum banyak yang berpredikat informatif sesuai Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang Monev. Dari hasil Monev 2023, hanya PT SIER yang sehat.
Klasifikasi itu berdasarkan hasil penilaian tiga komponen. Mulai dari verifikasi self assessment questionnaire (SAQ), visitasi dan verifikasi faktual, serta presentasi dan wawancara. Indikator yang menjadi penilaian adalah menyediakan informasi berkala dan informasi setiap saat.
PT JGU tak Setor Dividen
Seperti apa performa setoran dividen BUMD-BUMD Jatim tahun 2022. Seperti Bank Jatim tetap memimpin sebagai BUMD yang paling tinggi setoran dividennya, sebesar Rp402,5 miliar dan disusul PT Petrogas Jatim Utama sebesar Rp20 miliar.
Berturut-turut selanjutnya adalah PT SIER (Rp11,6 miliar), PT BPR Jatim (Rp9 miliar), PT Air Bersih Jatim (Rp3,07 miliar), PT Panca Wira Usaha (Rp1,8 miliar), PT Jamkrida (Rp1,25 Miliar), PT Askrida (Rp1,1 Miliar) dan PT Jatim Grha Utama (tidak menyetor dividen di 2022).
Dari kinerja setoran dividen tersebut, PT Panca Wira Usaha dan PT Jatim Grha Utama mengalami penurunan dari 2020 sampai dengan saat ini. Bahkan di 2022, PT Jatim Grha Utama tidak mampu melakukan setoran dividen.
10 BUMD Jatim
Ternyata 10 dari 28 BUMD bergerak dalam berbagai sektor dari perbankan hingga pengelolaan migas dan energi.
Dari data litbang Surabaya Pagi, BUMD Jawa Timur diantaranya:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (berbisnis dengan nama Bank Jatim) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Timur yang bergerak di bidang perbankan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 48 kantor cabang, 172 kantor cabang pembantu, 209 kantor kas, dan 777 ATM yang sebagian besar terletak di Jawa Timur. Kantor pusat Bank Jatim berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No.98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya.
Kemudian, PT. BPR JATIM adalah BUMD yang bergerak di bidang perbankan untuk segmen Skala Mikro, Kecil dan Menengah, didirikan berdasarkan Perda Propinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000 dan Nomor 14 tanggal 21 Agustus 2001 oleh Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C.15080.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Desember 2001. Pada saat didirikan PT. BPR Jatim mempunyai 1 Kantor Pusat di Surabaya dan 24 Kantor Cabang yang tersebar di kabupaten/kota di Jatim. Sedangkan kantor pusat PT BPR Jatim berada di Jl. R. Tumenggung Suryo Kav. 7 No. 35, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang.
Ada PT Petrogas Jatim Utama yang menjalankan unit-unit usaha mengelola Sumber Daya Alam Minyak & Gas Bumi, Sumber Daya Energi & Energi Terbarukan, Sumber Daya Mineral, & Pengelolaan Usaha Pelabuhan Umum serta Kegiatan Jasa Penunjang lainnya.
Dengan melihat kandungan Migas yang besar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berinisiatif untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang Migas dan Energi.
Untuk sebuah perusahaan berstatus BUMD, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pendiriannya, dan dari hasil penggodokkan DPRD Jawa Timur bersama Gubernur Jawa Timur, maka pada tahun 2006 lahirlah Perda No 1 Tahun 2006 mengenai pembentukan BUMD dengan nama PT Petrogas Jatim Utama, yang selanjutnya mengakuisisi PT Panca Wira Jatim sebagai anak perusahaannya.
Lalu ada PT. Jatim Grha Utama, yang didirikan berdasarkan akta Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH. No. 10 tanggal 24 November 2006 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W.10-00233.01.01-TH.2007 tanggal 15 Februari 2007 dan anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan akta terakhir perusahaan No. 10 tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat oleh Erna Anggraini Hutabarat., SH., M.Si notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.03-0952511 tanggal 28 Juli 2015. PT Jatim Grha Utama berada di Jl. Musi No.23, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
Lalu ada PT Jatim Krida Utama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengerahan jasa tenaga kerja satu-satunya di Jawa Timur. PT Jatim Krida Utama berada di Jl. Margorejo Indah No.06, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya
Kemudian ada PT Panca Wira Usaha Jatim merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang fokus pada bidang manufaktur, agrobisnis, industri, farmasi, jasa, transport, perbengkelan, perdagangan umum dan konstruksi sesuai dengan Akta Nonataris Kosidi Wirjohardjo SH No.2 tanggal 2 Januari 2000. PT Panca Wira Usaha Jatim berlokasi di Jl. Margorejo Indah III No.A-710, Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya.
Juga ada PT Jamkrida atau PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Jamkrida Jatim didirikan oleh Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Drs. Abdul Mughni mewakili Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur (atau disingkat KP-RI Setwilda Tk I Jatim) pada tanggal 17 November 2009 di Surabaya di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo. Landasan hukum pendirian adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 dan Akta Notaris Untung Darnosoewirjo Nomor 48 tanggal 17 Nopember 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-58956.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009 dan dilengkapi dengan landasan operasional yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-471/KM.10/2009 tanggal 17 Desember 2009.
PT Jamkrinda beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.121,Wedoro, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Kedungrejo, Waru, Sidoarjon, Kode Pos 60241 Pada tanggal 15 Januari 2010, operasional kantor PT Jamkrida Jatim diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Dr. H. Soekarwo dengan disaksikan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan yang dalam hal ini mewakili Menteri Keuangan dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Kemudian PT Askrida, perusahaan asuransi swasta nasional, yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 sesuai dengan KEP.192/KM.B/1990, dd. 14 Maret 1990, yang karenanya telah membuat profil perusahaan menjadi lebih kuat khususnya dalam hal partisipasi ASKRIDA dalam mengembangkan industri asuransi di Indonesia.
Motto yang dimiliki oleh ASKRIDA adalah “Mitra dalam Usaha Pelindung dalam Duka” dengan menawarkan solusi dalam bentuk perlindungan asuransi yang lengkap dan cerdas. Seiring dengan berkembangnya jumlah pelanggan yang sudah dilayani maka profil perusahaan ini juga semakin kuat, dan masyarakat publik pun semakin mengenal lebih jauh mengenai perusahaan ini yang terdiri dari 27 Kantor Cabang dan 12 Kantor Pemasar. PT Askrida beralamat di Jl. Ciliwung No.70. Surabaya.
PT SIER Tingkatkan Kualitasnya
PT SIER telah mendukung pengembangan industri manufaktur di Jawa Timur. Selama sekitar 4 dekade, PT SIER terus meningkatkan kualitasnya dalam menyediakan kawasan industri yang terencana, didukung oleh infrastruktur terbaik dan layanan yang unggul.
Lokasi PT. SIER Jawa Timur berada di Jl. Rungkut Industri Raya Surabaya
Kemudian ada Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur berfokus untuk mengelola sumber mata air di Jawa Timur untuk didistribusikan kepada masyarakat luas. PDAB juga berperan sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Aair Minum Regional lintas kabupaten/kota di Jatim. BUMD ini didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur (PERDA) no. 2 tahun 1987 juncto No. 12 tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur telah diganti dengan Perda no. 5 tahun 2014 dan sebagai landasan hokum dalam operasionalnya antara lain: Undang – undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Surat Menteri Pekerjaan Umum nomor 0101-CA.2/445 tanggal 29 juli 1991 tentang pengelolaan instalasi air bersih PIER dan Surat Keputusan Gubernur No. 28 tahun 1996 tanggal 11 maret 1996 tentang penunjukan PDAB Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan penyediaan air bersih di kawasan PIER Pasuruan. PD.AB Jatim berlokasi di Jalan Kendangsari I No. 2, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kendangsari, Kota Surabaya. n rko/rmc
Editor : Moch Ilham
