Per 2025, Pemkab Ponorogo Targetkan Penurunan Stunting di Angka 4 Persen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Kegiatan posyandu di lingkup Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk menekan angka stunting. SP/ PNG
Ilustrasi. Kegiatan posyandu di lingkup Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk menekan angka stunting. SP/ PNG

i

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Selama Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berkomitmen menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 4 persen. Sehingga, program tersebut harus diwujudkan dengan kerja sama lintas sektor. Mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat.

"Pokoknya 2025 ini prevalensi stunting maksimal harus di angka 4 persen. Semua harus kerja keras, karena saya tidak ingin ada bayi atau anak yang mengalami stunting," ungkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Minggu (02/02/2025).

Kegiatan tersebut turut digencarkan melalui pertemuan koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) di sebuah hotel di Ponorogo beberapa hari kemarin.

Pasalnya, saat ini angka stunting di wilayah tersebut berada di kisaran delapan persen atau sekitar 3 ribu anak. Sugiri menyoroti pola asuh dan gaya hidup sebagai faktor yang turut memicu stunting.

"Perhatian khusus juga diberikan kepada ibu-ibu dengan balita agar memastikan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan. Ibu-ibu muda sekarang kadang lebih mengutamakan penampilan, padahal anaknya malah stunting. Ini yang harus kita edukasi bersama," katanya.

Dengan berbagai langkah yang ditempuh, Pemkab Ponorogo optimistis target prevalensi stunting 4 persen bisa tercapai. Namun, upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah dan tenaga kesehatan. 

"Ponorogo harus bebas stunting. Ini investasi jangka panjang bagi generasi kita," pungkas Bupati.

Sebagai informasi, Kabupaten Ponorogo terbilang sukses menekan prevalensi stunting dari  21 persen hingga tinggal 8 persen selama empat tahun. Bupati Sugiri Sancoko akhirnya mendapat penghargaan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo atas pencapaian dan komitmen terhadap penurunan  prevalensi stunting itu, pada 27 Juli 2023 lalu. pn-01/dsy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…