SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini telah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi pedoman baru dalam penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
"Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/2/2025).
Dalam beleid itu, Prabowo menginstruksikan belasan kementerian lembaga, mulai dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Ekonomi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar lembaga.
Padupadan Tiga Basis Data
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam utas di akun resmi X, @cakimiNOW mengungkapkan DTSEN merupakan hasil dari padupadan dari tiga basis data yang selama ini jadi acuan program sosial.
Hasil dari integrasi data itu, pemerintah kini memiliki DTSEN yang menjadi data tunggal berbasis NIK yang terintegrasi pada 15 kementerian dan Lembaga.
"Pemerintah memadumadankan tiga basis data yang selama ini jadi acuan program sosial ekonomi pemerintah, yakni DTKS milik Kemensos, P3KE milik Kemenko PMK, Regsosek milik Bappenas," tulis pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Berbekal DTSEN, Cak Imin bilang pemerintah akan menyusun skenario pengentasan orang miskin. Tingkat kemiskinan ekstrem akan konsisten turun sebesar 0,48% per tahun dan kemiskinan relatif turun 0,71% per tahun. Target besarnya, kemiskinan ekstrem akan menjadi 0% di tahun 2026.
"Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dan kemiskinan di bawah 5% pada 2029," beber Cak Imin.
Penduduk Miskin Per September 2024
Persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin dibanding Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin dibanding Maret 2023.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (Winny) mengatakan jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang dibanding Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang dibanding Maret 2023.
“Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen," kata Winny saat konferensi pers Rabu (15/1/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia di tahun 2024.
Dalam catatannya, ada sekitar 25,22 juta orang miskin di tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah orang miskin sebelum terjadinya pandemi di mana terdapat sekitar 25,14 juta orang miskin.
“Kalau dilihat dari jumlah orangnya, memang keliatan 25,22 karena dari 2019 sampai 2024 terjadi pertumbuhan penduduk Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, pada Rabu, 13 November 2024. n erc/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
