SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menanggapi rencana dicanangkannya 40 unit Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Program pemerintah pusat tersebut diharapkan berfokus pada kualitas hasil pendidikan dan tidak pada pembangunan gedung sekolah.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengatakan tantangan dalam pendidikan sekarang ini bukanlah pada pembangunan sekolah tapi pada tata kelola atau manajemen yang baik. Untuk meningkatkan sektor pendidikan sebetulnya tidak harus membuat sekolah baru. "Yang perlu diperhatikan justru bagaimana guru yang sudah memasuki masa pensiun segera mendapatkan ganti melalui pola perekrutan yang baik dan tepat agar sekolah tidak merekrut guru-guru melalui honorer," kata Jairi, Sabtu (7/3/2025).
Dampak dari pola ini kata Jairi meninggalkan masalah dimana saat ini posisi guru honorer, PPPK, maupun PNS yang belum tuntas penyelesaiannya. Jika ingin membantu anak tidak mampu tetap sekolah, menurutnya pemerintah harusnya menyiapkan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua anak tanpa membedakan kaya atau miskin. "Kita memerlukan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua. Bukan hanya anak orang kaya tetapi juga orang miskin. Kemudian kita juga menginginkan sekolah yang bisa diakses dan dinikmati semua anak-anak kita baik dia miskin atau kaya," ucap Jairi.
Sesuai penjelasan pemerintah, Sekolah Rakyat nantinya akan digunakan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun menurut Jairi seharusnya anak-anak yang tergolong miskin tidak harus dikumpulkan di suatu tempat lalu diberikan fasilitas dan dengan kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya.
Sebaliknya, dia ingin sekolah tidak membedakan latar belakang. Menurut Jairi, sebetulnya ada banyak cara untuk mendorong pendidikan berkualitas. Diantaranya, pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak. Terlebih, ada banyak ormas di Indonesia yang turut menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan sudah terbukti.
"Semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, belum lagi lembaga keagamaan seperti Kristen maupun lainnya. Mereka bisa dilibatkan dalam program ini dengan tidak harus mendirikan sekolah sendiri," ucap politisi muda ini.
Sementara tugas pemerintah adalah terus memperbaiki kurikulum dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memperbaiki sistem perekrutan guru dan tunjangan hingga gaji dan memenuhi berbagai fasilitas satuan pendidikan yang layak dan mumpuni.
"Khusus untuk wilayah terluar, kirim guru-guru yang terbaik dengan gaji yang sesuai, kalau belum ada sekolah, bangun fasilitas sekolah yang bisa mereka akses setiap hari," ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Editor : Redaksi
