SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sidang perdana Sekjen PDIP Hasto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku tetap digelar Jumat (14/3) mendatang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Informasi dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hari Minggu (9/3), jadwal sidang tidak berubah, meski ada protes dari tim hukum Sekjen PDIP Hasto.
"Kami mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ini hanya dapat kami kabulkan untuk satu Minggu. Itu perlu kami sampaikan sebelum saya meminta legal standing dari pemohon sekarang ya," kata hakim tunggal Afrizal Hady di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).
Padahal tim kuasa hukum Hasto sempat meminta penundaan sidang hanya 3 hari. Namun, hakim tidak mengabulkan.
"Jadi mohon pemohon untuk menerima apa yang telah diputuskan hakim praperadilan ini," ujar hakim.
Hakim lalu memeriksa legal standing tim kuasa hukum Hasto. Sidang ditunda dan akan kembali digelar Senin 10 Maret 2025.
Sementara Hakim tunggal Rio Barten Pasaribu yang menangani praperadilan Hasto terkait perkara dugaan perintangan penyidikan dengan nomor register perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, Ditunda pada Jumat (14/3).
"Tampaknya mereka melakukan kegiatan karena ada kejar tayang," tuding Ronny Talapessy, salah satu kuasa hukum Hasto.
Jawaban Jubir KPK
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika membantah tudingan kejar tayang itu. Tessa mengatakan KPK menyerahkan penilaian tudingan itu ke masyarakat.
"KPK tidak akan beropini. Cukup masyarakat saja yang menilai perihal tudingan tersebut," kata Tessa, kemarin.
Tessa mengatakan KPK enggan terjebak dalam perang opini dengan kubu Hasto. Dia menyebut kerja penyidikan KPK terhadap tiap perkara korupsi akan dibuktikan lewat mekanisme pengadilan.
"Diskursusnya saat ini adalah bukan lagi tentang pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tersebut cepat atau tidak. Namun apakah perkara tersebut sudah memenuhi syarat materiil pembuktian atau tidak. Dan itu akan kita saksikan bersama-sama saat perkara ini berjalan di persidangan nanti," ujar Tessa.
Tudingan 'kejar tayang' dilontarkan pihak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada KPK karena melimpahkan berkas perkara Hasto dalam waktu singkat setelah penetapan tersangka terkait kasus buron Harun Masiku. Pihak KPK pun merespons santai tudingan 'kejar tayang' itu.
Awalnya, tudingan-tudingan itu disampaikan pengacara Hasto, Ronny Talapessy. Ronny menilai KPK hendak mengganggu konsolidasi PDIP menjelang kongres dengan melimpahkan berkas perkara Hasto ke jaksa.
Limpahkan Berkas Saat Praperadilan
Penyidik KPK diketahui melimpahkan berkas Hasto ke jaksa pada Kamis (6/3). Padahal Hasto sedang mengajukan praperadilan jilid II terkait status tersangka yang disematkan KPK itu. Karena itulah, Ronny menuding KPK memaksakan pelimpahan berkas Hasto.
"Sangat janggal, mungkin sejarah sejak berdirinya KPK, berkas tercepat yang dilimpah untuk disidangkan," kata Rony.
Ronny pun mengungkit KPK yang beralasan meminta praperadilan jilid II ditunda. Saat itu, KPK meminta penundaan dengan alasan pihaknya belum siap.
"KPK menghindar dari praperadilan karena, bagi mereka, ini memang bukan soal praperadilan, bukan soal teknis hukum. Ini sekadar mengejar target mengganggu konsolidasi PDI Perjuangan menjelang Kongres," katanya.
Hal senada juga disampaikan pengacara Hasto lainnya, Maqdir Ismail. Maqdir menilai pelimpahan berkas Hasto kepada jaksa itu untuk menggugurkan praperadilan jilid II Hasto.
"Tentu yang kami khawatirkan adalah bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan oleh penuntut umum untuk mencegah supaya putusan praperadilan tidak terjadi, supaya permohonan praperadilan kami digugurkan," kata Maqdir
Selain itu, dia protes atas Hasto yang tidak dibawa melalui pintu depan KPK. Dia mengatakan selama ini tersangka selalu keluar bersama penasihat hukum seusai pelimpahan berkas.
"Kemudian yang kedua, saya kira ini perlu juga diketahui. Kami tadi turun secara bersama, tapi tampaknya Mas Hasto tidak dibawa melalui pintu depan ini. Saya tidak tahu ada apa. Apakah memang ada sesuatu yang hendak disembunyikan?" tuturnya
Maqdir juga menilai KPK berlebihan karena jaksa langsung menyerahkan berkas Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Meski begitu, Maqdir menyatakan pihaknya siap.
"Kami menganggap KPK sangat berlebihan dalam menggunakan kewenangan mereka. Bahkan penggunaan kewenangan ini bukan hanya berlebihan tetapi juga dilakukan dengan cara-cara primitif, dan dilakukan dengan akal-akalan dan melawan hukum," kata Maqdir.
"Tindakan KPK terkait Mas Hasto, bukan hanya tidak menghormati proses hukum acara pidana yang sudah diatur tetapi mereka juga secara sengaja melanggar hukum. Misalnya dalam penyerahan tahap 2, mereka secara sengaja mengabaikan hak tersangka berkenaan dengan permintaan pemeriksaan ahli. Alasannya tidak masuk di akal, karena penyidik belum menerima disposisi dari Direktur Penyidikan," tambahnya.
Dia menilai KPK kejar tayang dalam penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara Hasto. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
