SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Urusan study tour, antara Provinsi Jatim dan Jabar, punya policy berbeda. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Pawei, menegaskan pemerintahan Khofifah, tidak melarang kegiatan study tour, tetapi menekankan pentingnya adanya SOP yang jelas dan pengawasan yang ketat.
SOP yang dimaksud meliputi keselamatan dan kelayakan kendaraan, kondisi kesehatan sopir, serta harus bermanfaat bagi siswa dari sisi akademik, pengembangan karakter, dan memberikan pengalaman bermakna.
Pemprov Jatim juga menyarankan agar study tour sebaiknya dilaksanakan di wilayah Jawa Timur, kecuali jika semua daerah di wilayah tersebut sudah pernah dijadikan objek kegiatan tersebut.
Pemprov Jatim mempersilkan sekolah untuk melakukan study tour dengan syarat memenuhi SOP dan output-nya jelas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Pawei, mengatakan dirinya tidak pernah menetapkan kebijakan melarang sekolah melaksakan stydy tour. “Saya minta setiap sekolah melaksanakan study tour, ada SOP yang harus dipenuhi setiap sekolah termasuk output-nya harus jelas,” katanya, Kamis lalu. SOP yang dimaksud, kata dia, banyak hal yang harus dilengkapi oleh sekolah dan siswa yang akan melaksanakan study tour, a.l., kendaraan yang layak dan harus berdasarkan ijin dishub setempat, kegiatan tersebut harus ada manfaatnya, mulai dari perencanaan dan tujuan sasarannya harus jelas output-nya
Sementara Dinas Pendidikan Surabaya secara tegas melarang sekolah negeri yang berada di bawah kewenangannya untuk menggelar study tour ke luar kota.
Jabar Larang Karyawisata
Beda dengan Pemprov Jawa Barat yang melarang sekolah menggelar karyawisata atau study tour. Akibatnya, kebijakan itu berdampak terhadap jumlah pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Dilansir Antara, Direktur Komersial TMII Ratri Paramita mengatakan pihaknya sudah menerima pembatalan kunjungan dari beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah memesan tiket. Dia menyebut jumlahnya cukup berdampak secara signifikan.
"Tahun ini ada (pembatalan), jadi kami sudah ada terbooking dari beberapa di Jawa Barat untuk pesantren kilat kami juga sudah dibatalkan juga. Saya tidak bisa bilang jumlahnya (pembatalan), tapi ya cukup terdampak buat kami yang di grup edukasi. Sekitar ratusan," jelas Ratri, Rabu (12/3/2025).
Ratri menyebut pihaknya tentu akan mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat tersebut. n ham/qjb/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
