Jokowi Tantang fungsionaris PDIP Deddy Sitorus, Buka bukaan. Deddy Malah Ajak Ayah Gibran Ngopi Buka Utusan yang Minta Jokowi tak Dipecat
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Perseteruan Jokowi-PDIP, masih dibahas di ranah publik. Usai fungsionaris PDIP Deddy Sitorus, giliran presiden ke-7 dan dua grup relawannya bersliweran di publik. Ini kesan perseteruan itu masih membara panas seperti besi yang masih panas membara.
"Tidak benar Pak Jokowi mengirim utusan untuk tidak dipecat dari PDIP. Jangan ngarang dan buat drama. Berhentilah membuat fitnah kepada Jokowi dan keluarganya" ujar Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, kepada wartawan, kemarin.
Fredi menyebut masyarakat sudah bosan dengan drama yang selalu dibuat PDIP. Dia menyarankan agar PDIP memberikan pendidikan politik yang baik.
"Setoplah karang-mengarang cerita. Rakyat sudah bosan dengan drama murahan seperti itu. Nggak mutu dan murahan. Bukan pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Rakyat nggak percaya isu nggak bermutu seperti itu," ujar Fredi.
Tudingan ke Jokowi Fitnah
Sama halnya dengan Ketum Relawan Jokowi BARA JP, Utje Gustaaf. Ia menyebut tudingan tersebut fitnah.
"Saya tidak tahu apa motivasinya, tapi mungkin mereka sedang membiaskan kasus Hasto, semacam pengalihan isu," ujar Utje kepada detikcom, Sabtu (15/3/2025).
Utje turut berkomentar terkait tudingan-tudingan PDIP yang selama ini dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga. Baginya, PDIP berupaya menggiring opini publik bahwa Sekjen PDIP Hasto, yang berstatus tahanan KPK dan tersangka kasus suap, adalah korban.
"Upaya menggiring opini publik bahwa Hasto adalah korban. Dan Hasto dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Padahal Hasto ditahan diperiode pak Prabowo Presiden," lanjutnya.
Utje pun menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Bila Hasto tidak bersalah, maka putusan pengadilan akan membebaskannya. "Tapi jika Hasto bersalah, putusan pengadilan akan menghukumnya," terang Utje.
Jokowi Membantah
Presiden ke-7 Joko Widodo membantah PDIP yang menyatakan dirinya mengirim utusan agar tidak dipecat oleh partai. PDIP menilai Jokowi bagaikan sein kiri belok kanan.
Sebelumnya, kabar Jokowi mengirim utusan agar tak dipecat itu diungkap Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tak memecat Jokowi.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur lalu meminta jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," kata Deddy Sitorus, Rabu (12/3).
Jokowi menepis dirinya mengirim tudingan dirinya mengirim utusan itu. Jokowi lantas meminta PDIP menyebut nama agar tudingan itu jelas arahnya.
"Nggak ada (utusan), ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?," tegas Jokowi ditemui di rumahnya, Sumber, Banjarsari, Jumat (14/3/2025). Jokowi merespons pertanyaan soal PDIP yang menyebut ada utusan yang datang meminta Hasto mundur dan Jokowi tak dipecat.
Jokowi mengaku tidak memiliki kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat.
"Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu kepentingannya apa. Coba logikanya," ujarnya.
Dengan nada tegas, Jokowi mengaku selama ini diam meskipun difitnah, dicela, hingga dijelekkan. Jokowi menyebut selalu mengalah namun ada batasannya.
"Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho, tapi ada batasnya," terangnya.
Jokowi menjawab santai kala ditanya namanya yang sering disebut oleh PDIP.
"(Masih disangkutkan PDIP) Ya, udah," pungkasnya.
Deddy Ajak Jokowi Ngopi
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengajak Jokowi ngopi bareng.
"Siapa orangnya?, kalau Jokowi mau tahu bisa saya kasih tahu sambil ngopi dengan beliau," ujar Deddy kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Deddy meluruskan dirinya tak pernah mengatakan Jokowi mengirim utusan. Namun, ada 'utusan' yang datang ke PDIP dan meminta Jokowi tidak dipecat.
"Jokowinya mungkin baperan atau mau bikin drama, silakan dicek video saya," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi menepis bahwa ia mengirim utusan ke PDIP. Ia menantang PDIP blak-blakan mengungkap siapa utusan itu.
PDIP: Ucapan Jokowi Kontradiktif
Politikus PDIP Guntur Romli menyebut ucapan Jokowi kontradiktif. "Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?" ujar Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3/2025).
Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya Jokowi yang bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.
"Ternyata masih terus 'blusukan politik' kemana-mana malah mau bikin partai super tbk. Omon-omonnya (soal) Gibran tidak akan jadi cawapres karena baru 2 tahun jadi wali kota, soal usia, tiba-tiba didukung jadi cawapres," sambungnya.
Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.
"Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya," jelasnya.
Terkait kabar soal Jokowi mengirim utusan yang meminta agar PDIP tak memecatnya, Guntur tak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi beserta keluarganya dari PDIP.
"Tak hanya soal utusan, kami juga sudah diberikan informasi bahwa Sekjen Hasto akan 'digarap' sebelum Kongres. Dan semua informasi itu, terjadi benar," imbuh Guntur.
Lakukan Tindakan Cederai Rakyat
Pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan surat keputusan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution--mantu Jokowi--serta 27 kader lainnya. Surat itu ditetapkan pada 4 Desember.
Berdasarkan daftar nama terdapat 27 nama kader PDIP dari berbagai daerah yang dipecat. Sebagian besar kader PDIP yang dipecat karena melanggar etik.
Pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Gibran berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Sedangkan pemecatan Bobby Nasution berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.
"Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai se-Indonesia. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Senin (16/12/).
Salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP adalah Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.
"Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai merupakan larangan bagi setiap Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Partai," bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam suratnya.
Selain itu, Jokowi dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia. n, jk/erc/de/rmc
Editor : Moch Ilham
