SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3), Presiden Prabowo Subianto, menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat. Sebab, ia merasa masyarakat kurang memahami kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah saat ini.
Prabowo mengatakan banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini, namun narasi ke masyarakat minim atau kurang sempurna.
"Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin, narasi ke rakyat, mungkin, kurang sempurna, kurang intensif," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Prabowo mengaku terkesan dengan kebijakan yang sudah diterapkan pemerintahannya selama 5 bulan menjabat. Namun Prabowo meminta anak buahnya memperbaiki komunikasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Prabowo, mulai sadar bahwa komunikasi publik ikut memainkan peran yang sangat krusial dalam konteks pemerintahan modern.
***
Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik adalah kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Dan tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedualian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran.
Sementara itu, Judy Pearson dan Paul Nelson (2009) mendefinisikan komunikasi publik atau public speaking sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi dimana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal. Dan terkadang berupa tanya jawab.
Ia berpesan, dalam komunikasi publik, sumber menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada penerima pesan. Ini dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang maksimal. Terkadang, secara virtual penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sumber pesan atau bahkan tidak mengerti sama sekali (Pearson dkk, 2009 : 20).
Dari pengertian di atas, tampak bahwa komunikasi publik adalah salah satu dari konteks komunikasi yang menekankan pada sumber pesan dimana seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau khalayak. Komunikasi publik merujuk pada kampanye komunikasi yakni kegiatan yang menggunakan berbagai teori dan strategi komunikasi untuk mempengaruhi khalayak luas dengan cara-cara yang dapat diukur.
Dua pakar komunikasi ini menekankan pada aspek "pesan". Pesan adalah proses penyampaian informasi kepada khalayak.
***
Getolnya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dan populernya petisi daring (online) mungkin membuat sebagian pejabat optimistis bahwa komunikasi publik efektif untuk mengakselerasi perubahan. Barangkali Anda juga mendengar beberapa kasus “kemenangan” dari petisi-petisi ini. Selain itu, hati Anda mungkin mekar menyaksikan perubahan terjadi di beberapa area yang akhirnya ramai di media sosial dan digiring dalam petisi daring, misalnya pembatalan peraturan menteri dalam negeri tentang penelitian, dan penundaan pengesahan RKUHP kemarin.
Dalam ilmu perilaku ada fenomena yang disebut survivor bias atau bias penyintas.
Dari konsep ini beberapa ahli komunikasi cenderung hanya melihat contoh-contoh keberhasilan. Mereka, buta pada contoh kegagalan yang sebetulnya jauh lebih banyak.
Ini bias penyintas dalam melihat efektivitas komunikasi publik lewat media sosial.
Hasil penelusuran petisi di situs change.org dengan kata kunci “Indonesia”, mendapatkan 2.065 petisi yang termuat dalam 207 laman. Namun dalam beberapa klik saja kita bisa melihat bahwa petisi yang dinyatakan “menang” di Indonesia hanya termuat dalam 7 laman.
Tampaknya, komunikasi publik masyarakat sipil melalui media sosial dan petisi daring tidak selalu ampuh mempercepat datangnya perubahan.
Akal sehat saya tidak bermaksud meredam optimisme para pejabat terhadap potensi komunikasi publik. Saya percaya komunikasi publik dari organisasi masyarakat sipil bisa mengakselerasi perubahan.
Namun justru praktik di dalam organisasi masyarakat sipil sendiri yang menumpulkan daya katalis komunikasi publik.
Mengutip dari laman Medium · Paramita Mohamad, diungkapkan, sejak mendirikan Communication for Change di tahun 2016, ditemukan bahwa organisasi masyarakat sipil umumnya memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang (walau belum sampai seperti anak tiri).
Anak bawang dalam KBBI artinya adalah “peserta bermain yang tidak masuk hitungan (hanya sebagai penggenap atau ikut-ikutan saja)”.
Upaya komunikasi publik sering diperlakukan sebagai penggenap yang datang belakangan. Ini terungkap saat sidang Kabinet Merah Putih, Jumat (21/3).
Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah “an afterthought”, dan mungkin terjemahan yang paling pas dalam bahasa kita adalah embel-embel.
Ini adalah ciri-ciri dari diperlakukannya komunikasi publik sebagai anak bawang dalam pemerintahan Prabowo.
Padahal di hampir semua Kementerian ada humas. Juga ada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertugas mengelola dan mengembangkan pemerintahan di bidang teknologi informasi komunikasi di Indonesia.
Istana punya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Mengapa Prabowo, masih belum lego atas kinerja kabinetnya terhadap respon masyarakat?
***
Pengamatan saya menggunakan kaca mata seorang jurnalis, investasi untuk bidang komunikasi publik tampaknya belum ditangani serius. Terutama dalam tenaga dan waktu untuk merancang strategi komunikasi sebelum melakukan implementasi. Ada kesan hampir semua pejabat di sektor humas Kementerian kurang memikirkan secara mendalam keterkaitan antara misi organisasi, dan tujuan program Kementerian. Terutama aspek-aspek dalam komunikasi yang terjadi di ruang publik.
Bisa jadi bagian komunikasi di banyak Kementerian, meski sempat dibahas saat membuat desain merancang strategi program, ia hanya disebut sebagai salah satu butir dalam seluruh rangkaian aktivitas Komunikasi.
Nyatanya, baru mulai dipikirkan setelah aktivitas berlangsung seperti yang dibeberkan dalam Rapat Kabinet, Jumat (21/3).
Secara otomatis tanpa pertimbangan yang diharapkan Prabowo, bagian humas lebih enjoi memilih produk komunikasi yang itu-itu saja.
Terkesan tidak adanya call-to-action (seruan aksi) yang jelas dalam komunikasi publik yang bertujuan untuk menggalang aksi.
Akal sehat saya yakin sebetulnya para humas, apalagi Menteri menteri tidak sengaja memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang. Saya menduga ini ada hubungannya dengan “kecelakaan” sejarah. Kesan saya, banyaknya Kementerian masih berpikir konvensional. Bagian humasnya dimasukkan komunikasi dalam satu paket dengan publikasi dan dokumentasi.
Sekarang setelah Presiden Prabowo, sentil pentingnya komunikasi publik di pemerintahannya, semoga urusan publikasi dan dokumentasi bisa bermetamorfosis menjadi pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dan kegiatan komunikasi masih berada di situ-situ saja, yakni mengumumkan kegiatan organisasi secara formal. Tidak ada yang mengejutkan jika output komunikasi yang dibuat juga masih itu-itu saja: siaran ke media, pamflet dan buklet tanpa rencana penyebaran yang detail, dan liputan kegiatan lewat live-tweet maupun tulisan di situs sendiri, lengkap dengan foto pembicara di depan backdrop.
Saya juga melihat bahwa ada kecenderungan humas di beberapa Kementerian seakan memisahkan antara komunikasi (yang berputar di publikasi kegiatan) dengan kegiatan yang diberi label sosialiasi, mobilisasi, atau penjangkauan.
Padahal ketiga hal tersebut pada hakekatnya adalah komunikasi publik juga. Mungkinkah karena sosialisasi seolah bagian dari publikasi semata?
Padahal tujuan akhir dari komunikasi publik minimal ada dua yaitu Perubahan kebijakan, Perubahan tingkah laku sosial.
Menurut ilmu yang saya gali saat kuliah bisnis, komunikasi publik memainkan peran yang sangat krusial dalam konteks pemerintahan modern. Dan dalam era dimana informasi tersebar dengan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat luas, pemerintah perlu memahami pentingnya menjalin komunikasi yang efektif dengan publiknya.
Saya mengamati saat ini baru Kementerian Keuangan yang memasukkan komponen Komunikasi Publik yang Efektif dalam salah satu Sasaran strategis Organisasinya.
Sampai kini, tampaknya baru Kementerian Keuangan yang kelola Komunikasi publik secara efektif. Ini salah satu kuncinya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama ketika pemerintah secara terbuka menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan keputusan yang diambil, masyarakat bisa merasa lebih termotivasi untuk mendukung dan memahami langkah-langkah yang diambil Menkeu. Kini di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ada juru bicara, yang dijabat oleh Rahayu Puspasari sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI). Dulu, ada staf Khusus dan Juru Bicara (Jubir) Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu Prastowo Yustinus.
Kini, Prastowo, tidak akan melanjutkan karier di dalam pemerintahan. Ia akan berkarier di luar pemerintahan sesuai rencana pribadinya.
Saya catat, Menkeu paham, kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan pemerintahan yang stabil dan efisien. Halo pak Menteri. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
