DKP Probolinggo Salurkan Bantuan Beras Warga Miskin di Wilayah P3KE

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
DKP Probolinggo menyalurkan bantuan beras cadangan pangan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem. SP/ PRB
DKP Probolinggo menyalurkan bantuan beras cadangan pangan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem. SP/ PRB

i

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Sebagai langkah mengendalikan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menyalurkan bantuan beras cadangan pangan bagi masyarakat di wilayah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Tahun ini sebanyak 354 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Besuk menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah dengan setiap KPM mendapatkan satu kemasan beras seberat 10 kilogram," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo.

Lebih lanjut, bantuan pangan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Probolinggo terhadap warganya, terutama bagi mereka yang menghadapi kondisi miskin ekstrem.

"Bantuan cadangan pangan itu merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat miskin terpenuhi," tuturnya, Rabu (26/03/2025).

Sementara Kepala DKP Kabupaten Probolinggo Yahyadi mengatakan penyaluran bantuan cadangan pangan itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

"Tahun 2025, Kabupaten Probolinggo mencadangkan sekitar 108 ton gabah kering giling yang nantinya akan diolah menjadi beras untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

"Sasarannya rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat," imbuhnya.

Sebagai informasi, bantuan cadangan pangan itu tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat di Kecamatan Besuk, tetapi juga akan disalurkan di 9 kecamatan lainnya dengan total penerima mencapai 1.321 KPM dengan setiap KPM menerima 10 kg beras. pr-01/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…