Gubernur Khofifah Minta Alim Markus Hindari PHK di Jatim

author Arlana Chandra Wijaya

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat menerima halal bihalal owner Maspion Grup Alim Markus di kediaman Jemursari Surabaya, Selasa (1/4/2025) malam. Foto/Humas Pemprov
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat menerima halal bihalal owner Maspion Grup Alim Markus di kediaman Jemursari Surabaya, Selasa (1/4/2025) malam. Foto/Humas Pemprov

i

SurabayaPagi, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahim sekaligus halal bihalal owner Maspion Grup Alim Markus di kediaman Jemursari Surabaya, Selasa (1/4/2025) malam.

Kedatangan pria yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim tersebut disambut hangat oleh Gubernur Khofifah. Bahkan menurutnya kedatangan Alim Markus menjadi simbol harmonis antara Pemprov Jatim dengan sektor industri.

Dibalut dengan diskusi, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah turut menitipkan pesan pada Bos Maspion Grup agar menjaga semangat iklim usaha perusahaannya dan terus mengupayakan agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja.

“Terima kasih atas kunjungan silaturahmi Bapak Alim Markus, bos Maspion Grup. Kami mengapresiasi bahwa beliau datang ke kediaman kami untuk halal bihalal,” ujar Gubernur Khofifah.

“Dan memang tadi kami sempat menitipkan pesan khusus pada Pak Alim, beliau pelaku usaha sukses dan paling senior di Jawa Timur agar jangan sampai ada PHK pada pekerja. Jikalau ada pengurangan produksi, kami berharap lebih memilih untuk pengurangan jam kerja atau pengurangan hari kerja, dibandingkan PHK,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kondusivitas dunia industri sangat diandalkan oleh Jatim dalam pembukaan lapangan kerja. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, setiap bertemu dengan pengusaha padat karya, selalu yang ia sampaikan adalah jangan ada PHK pada kalangan pekerja.

Berdasarkan data BPS, sejak Januari-Februari 2025, Apindo mencatat 40 ribu pekerja terkena PHK. Sementara, berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari - Desember 2024, terdapat 77.965 orang di PHK.

Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK karyawan di 2023 yang menyasar 64.855 unit. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja. Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak ingin kondisi itu terjadi di provinsi yang dipimpinnya itu. Karena itu, dia selalu meminta kepada pengusaha agar sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Itu selalu saya pesankan semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa jam kerjanya nya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus,” kata Khofifah.

Lebih lanjut ia sebutkan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK. Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.

"Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK ," kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya

"Jika ada pengurangan produksi maka pastikan pengurangan jam atau hari kerja. Prinsip jangan ada PHK," tambahnya.

Sementara itu, Alim Markus memastikan, di Maspion Group tidak akan ada PHK. Sebab, saat ini banyak investor baru yang masuk di perusahaan yang didirikan 1962 tersebut. Sehingga, kondisi finansial perusahaan masih baik.

“Saya jamin tidak ada PHK. Karena, di Maspion , ada investor yang baru-baru. Jadi, kalau ini PHK, dirumahkan. Saya akan salurkan ke perusahaan yang baru. Sehingga, di Maspion tidak ada PHK,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan akan ada investor yang datang ke Jatim. Investor itu akan menanam padi dengan jumlah yang banyak. Bibitnya diambil dari Tiongkok.

“Luar biasa. Investor lainnya juga mau menanam tebu dari Tiongkok. Banyak sekali. Pada 8 April 2025, saya mau ke kantor lagi (Kantor Gubernur Jatim). Kapan dimulai, saya masih mengumpulkan data-datanya dulu. Termasuk izinnya," pungkasnya. Byb

Berita Terbaru

Selain Diduga Belum Miliki Andalalin, Izin Usaha PT JPC Kadaluwarsa   ‎

Selain Diduga Belum Miliki Andalalin, Izin Usaha PT JPC Kadaluwarsa  ‎

Jumat, 22 Mei 2026 20:08 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 20:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Selain diduga belum memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), izin berusaha milik PT Jatim Parkir Center (JPC) s…

Koordinasi Lintas Daerah, Dinsos Jatim Pulangkan Pria dengan Kondisi Psikologis Rentan Telantar dari Bali

Koordinasi Lintas Daerah, Dinsos Jatim Pulangkan Pria dengan Kondisi Psikologis Rentan Telantar dari Bali

Jumat, 22 Mei 2026 18:20 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 18:20 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur memfasilitasi pemulangan seorang warga dalam kondisi rentan dari Bali ke daerah asalnya di Kecamatan K…

Perkuat Sinergi dan Transformasi, Bank Jatim Gelar Rapat Kerja Tahunan 2026 KUB Bank Jatim

Perkuat Sinergi dan Transformasi, Bank Jatim Gelar Rapat Kerja Tahunan 2026 KUB Bank Jatim

Jumat, 22 Mei 2026 18:03 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 18:03 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan 2026 bersama seluruh anggota Kelompok…

Edukasi Pembiayaan Kredit Aman, OJK dan ACC Fokus Literasi Keuangan di Surabaya

Edukasi Pembiayaan Kredit Aman, OJK dan ACC Fokus Literasi Keuangan di Surabaya

Jumat, 22 Mei 2026 17:58 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 17:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat terus dilakukan melalui kolaborasi antara industri pembiayaan, regulator, dan media. H…

Konsep Edu Hub, Surabaya Timur Disiapkan Jadi Kawasan Terpadu Berbasis Pendidikan

Konsep Edu Hub, Surabaya Timur Disiapkan Jadi Kawasan Terpadu Berbasis Pendidikan

Jumat, 22 Mei 2026 15:52 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 15:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pengembangan kawasan terpadu berbasis pendidikan mulai dilakukan di wilayah Surabaya Timur seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat t…

Ketemu Kepala Dinas, Komisi E DPRD Jatim Ingin Tinjau Langsung 4.920 Lulusan SMK yang Kerja di Luar Negeri

Ketemu Kepala Dinas, Komisi E DPRD Jatim Ingin Tinjau Langsung 4.920 Lulusan SMK yang Kerja di Luar Negeri

Jumat, 22 Mei 2026 14:25 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 14:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Komisi E DPRD Jawa Timur dibuat penasaran dengan ribuan lulusan SMK asal Jawa Timur yang kini bekerja dan menjalani magang di luar …