Diajak Dialog Terkait Isu 'Indonesia Gelap'
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap keinginannya untuk bertemu tokoh atau kelompok masyarakat yang menyuarakan sejumlah isu terkait 'Indonesia Gelap' hingga 'kabur aja dulu' yang sempat ramai beberapa waktu lalu.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang dihubungi Surabaya Pagi soal isu
'Indonesia Gelap', Selasa (8/4) tak tahu tahu tokoh penggagasnya. Seorang aktivis BEM Trisakti, menyebut isu itu gagasan kolektif sejumlah aktivis BEM SI.
Seorang aktivis BEM UI menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat.
"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Nanti Langkah Konkret Pemerintah
Sebelumnya, para peserta aksi Indonesia Gelap menanti langkah konkret pemerintah terkait tuntutan aksi Indoensia Gelap setelah perwakilan pemerintah menemui pendemo sehari sebelumnya.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air dengan tajuk 'Indonesia Gelap' sebagai aksi keprihatinan atas kondisi negara yang menurut mereka di ambang kesuraman karena kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan mereka termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi.
Demonstrasi Besar 'Indonesia Gelap'
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pernah menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air dengan tajuk 'Indonesia Gelap' sebagai aksi keprihatinan atas kondisi negara yang menurut mereka di ambang kesuraman karena kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di Jakarta, aksi dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, dihadiri ribuan mahasiswa. Selain Jakarta, demonstrasi ini juga dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Tuntutan mereka termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi.
Tuntutan mereka termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi.
Aksi unjuk rasa ini mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh.
Tanggapan Partai Golkar
Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin memandang baik aksi unjuk rasa "Indonesia Gelap" di sejumlah kota sebagai peringatan agar sistem demokrasi yang dijalankan tidak kebablasan.
"Saya pikir ini bagus untuk membuat alert, waspada begitu. Artinya, kita betul-betul, 'Oh, ini yang diinginkan (masyarakat)'. Jadi, jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini," kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Nurul menghargai aksi unjuk rasa sesuatu yang lumrah sebagai salah satu saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi yang tidak dapat tersampaikansecara langsung.
"Kami menghargai juga karena dalam sistem demokrasi, ya suara rakyat ini harus didengar begitu, dan kita tahu bahwa yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan," tuturnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. menyebut banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang "terang" dan perlu dihormati.
"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.
Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi. Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.
Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.
Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.
Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.
"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.
Disuarakan Beragam Elemen Masyarakat
Ahli tata negara Bivitri Susanti, yang hadir dalam aksi Indonesia Gelap di Jakarta, menegaskan yang diperlukan saat ini adalah "perbaikan yang fundamental".
Bivitri Susanti merupakan akademisi dan pakar hukum tata negara. Ia juga sebagai pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Saat ini Bivitri tercatat sebagai pengajar sekaligus Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
"Siapa yang bisa memastikan bahwa janji yang kemarin, 'Akan kami perhatikan', dan lain sebagainya itu benar-benar akan dilakukan?" ujar Bivitri.
Kalau pun dilakukan, apakah dilakukannya juga dengan perubahan yang fundamental dalam cara membentuk kebijakan?"
Salah satu warga yang turut dalam aksi, Dea Ayu, mengungkap keresahan yang sama.
"Hanya pertemuan, pertemuan, pertemuan, tapi tidak ada tindakan," ujar Dea.
"Tidak ada aksi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah."
Indonesia Gelap disuarakan beragam elemen masyarakat, mulai dari aktivis, mahasiswa hingga pecinta K-Pop turun ke jalan dalam punca aksi Indonesia Gelap.
Rencana Prabowo Soal Pertemuan
Prabowo mengaku ingin pertemuan digelar secara tertutup.
"Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap," kata Prabowo dalam wawancara dengan 7 jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (6/4).
"Maksudnya oke kalau memang Indonesia gelap. Mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan. Kok Indonesia gelap. Kabur aja deh. Kabur aja dulu deh. Habis itu Jokowi salah. Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi," imbuhnya.
Prabowo mengaku optimis tengah kondisi ekonomi global yang tengah menjadi perhatian, terutama usai AS memberlakukan tarif resiprokal terhadap banyak negara, termasuk Indonesia.
Namun, menurut Prabowo, Indonesia telah teruji beberapa kali melewati banyak krisis. Mulai dari '68, '98, 2008, hingga pandemi covid 2020. Namun, semua itu bisa dilewati jika semua masyarakat bisa hidup rukun.
"Ya kita hadapi. Dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan," kata Prabowo.
Dia mempertanyakan sejumlah pihak yang ragu terhadap program makan bergizi gratis yang ia canangkan. Menurut Prabowo, apa yang salah jika ia ingin memberi gizi terhadap banyak anak yang kekurangan gizi sehingga mengalami stunting.
Dia mengaku prihatin di desa-desa banyak anak usia 10 tahun namun terlihat seperti usia lima tahun karena kekurangan gizi. Dia mengaku tidak terima melihat kondisi itu di Indonesia.
"Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that?" Ucap Prabowo.
"Saya kampanye ke desa-desa, saya lihat anak ini umur 5 tahun. Saya tanya, enggak, dia 10 tahun. Badannya 5 tahun, kecil. Stunting. Kita ini sekian puluh persen, what do we do?" Imbuhnya. n ec/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
