SURABAYAPAGI, Lamongan - Harapan masyarakat untuk bisa menikmati infrastruktur khususnya jalan mulus Lamongan (Jamula), nampaknya masih jauh panggang dari api, bagaimana tidak postur APBD tahun 2025 sebesar Rp 3,250 triliun sebanyak 70 persen nya untuk belanja operasi.
Hal itu disampaikan oleh ketua PC PMII Kabupaten Lamongan Maulana Rohis Putra, kepada surabayapagi.com, Kamis (17/4/2025) usai membedah hasil diskusi postur APBD 2025 beberapa waktu lalu bersama beberapa komunitas peduli Lamongan.
Disebutkan olehnya, postur APBD 2025 Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan oleh DPRD setempat mencapai Rp 3,250 triliun, namun lagi-lagi APBD ini masih jauh dari harapan masyarakat, karena uangnya sekitar 70 persen atau sebesar Rp 2,281 triliun digunakan untuk belanja operasi.
Sesuai dengan UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat, telah mengatur untuk belanja pegawai maksimal 30%, dan 40% untuk pembagunan infrastruktur guna percepatan pembangunan Nasional. Namun faktanya Pemerintah Kabupaten Lamongan seolah tidak melihat aturan yang ada di atasnya, dan penyusunan APBD yang kesannya copy paste di tahun tahun sebelumnya selalu terjadi.
Akibatnya tambah Rohis panggilan akrabnya, postur APBD masih saja belanja terbesar di dominasi belanja pegawai sebesar Rp 1,3 triliun atau sekitar 58 persen. "Lagi-lagi APBD Lamongan pengeluaran yang paling banyak adalah untuk gaji pegawai, dan ini telah melanggar UU batas maksimum penggunaan untuk belanja pegawai," akunya.
Mestinya bupati Yuhronur Efendi dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan, pemerintah tidak hanya berfikir untuk pembelanjaan operasi yang di dalamnya ada gaji pegawai yang nilainya fantastis, tapi bagaimana menganggarkan program yang itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. "Setidaknya anggaran untuk pembangunan infrastruktur 40 persen dari APBD ini harus direalisasikan," pintanya.
Program apa kata dia, tentu pembangunan infrastruktur khususnya jalan karena itu masuk prioritas program bupati Yuhronur Efendi. Namun anehnya dari 11 program prioritas bupati Lamongan itu katanya, hanya omong kosong ketika melihat anggaran yang di peruntukan untuk program tersebut, salah satunya JAMULA hanya 80 M sekitar 2,6�ri total APBD DESA BERJAYA sampai saat ini belum ada kejelasan soal dana Dusun
Efesiensi menjadi alasan pemerintah untuk mengurangi anggaran di program progam yang harusnya di rasakan langsung oleh rakyat, akan tetapi pemborosan di setiap OPD dan belanja belanja yang tidak masuk akal masih ada di APBD biaya makan-makan penggandaan ATK dll masih tetap boros.
"Dari angka yang ditetapkan Rp 80 M, maka hanya ada sekitar 66 KM jalan yang akan terbangun, dengan estimasi hitungan 1 KM anggaran pembangunan jalan cor nya Rp 1,2 miliar," ungkapnya.
Kalau seperti itu terus, sampai kapan masyarakat Lamongan bisa merasakan jalan mulus kalau pemerintah dalam hal ini bupati hanya menganggarkan Rp 80 M dalam satu tahun ya. "Idealnya satu tahun pemerintah harus menyediakan sedikitnya Rp 160 M, bukan Rp 80 M, agar target pembangunan jalan seperti yang didengungkannya bisa tercapai dalam waktu 5 tahun," harapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, Muhammad Satuwi Heruwidi saat dikonfirmasi belum berhasil. jir
Editor : Moch Ilham
