APBD Lamongan 2026 Disetujui Senilai Rp 3 T 

author Muhajirin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Lamongan saat menyerahkan dokumen APBD yang telah disetujui ke bupati Yuhronur Efendi. SP/MUHAJIRIN 
Ketua DPRD Lamongan saat menyerahkan dokumen APBD yang telah disetujui ke bupati Yuhronur Efendi. SP/MUHAJIRIN 

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - APBD Tahun 2026 resmi disetujui oleh DPRD Lamongan senilai Rp 3 Triliun lebih, dalam rapat paripurna pada Kamis (27/11/2025).

APBD tahun anggaran 2026 ini, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3, 074 triliun, dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3, 149 triliun.

Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, rapat paripurna juga menyetujui 11 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, usai melaksanakan rangkaian mekanisme.

Propemperda terdiri atas usulan inisiatif DPRD sebanyak empat usulan, meliputi, penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lamongan, perlindungan peternak di Lamongan, tata niaga tembakau untuk perlindungan petani, dan pembudidaya ikan.

Adapun tujuh usulan pemerintah daerah, diantaranya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran tahun 2025, perubahan APBD tahun anggaran 2026, APBD tahun anggaran 2027, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Lamongan,  dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Propemperda sendiri merupakan komitmen nyata fungsi legislatif dalam memperkuat kualitas kebijakan publik. Sehingga akan memberikan dampak nyata pada pelayanan dasar, perlindungan ekonomi kerakyatan, penguatan tata kelola, akuntabilitas fiskal, dan sebagai instrumen memastikan arah pembangunan daerah tetap inklusif.

“Ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih maksimal dan berkualitas,” kata Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat hadir pada rapat paripurna siang ini.

Pada pungkasnya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes meminta agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bersinergi guna mendukung terbentuknya perda-perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2026. jir

Berita Terbaru

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Memilih mesin cuci sering kali melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kapasitas, durasi pencucian, pilihan siklus, jenis instalasi,…

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…