SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Penundaan bayar sejumlah proyek fisik tahun 2023 hingga saat ini belum terealisasi, sebagai bukti kalau pengelolaan APBD Pemkab Lamongan ada yang kurang pas, atau kurang realistis dalam penyusunan postur APBD antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga terjadi besar pasak daripada tiang.
Hal itu disampaikan oleh Burhanuddin ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan, usai mengomentari masih belum tuntasnya pencairan sejumlah pelaksanaan proyek 2023, karena keuangan yang tidak sehat sehingga tertunda tahun berikutnya.
Baca Juga: Nabung Selama 6 Tahun, Pencari Rumput Asal Lamongan Naik Haji
"Bayar tunda pelaksanaan proyek tahun 2023, dan belum terbayar sampai saat ini, maka bisa dikatakan penyusunan postur APBD ada yang tidak realistis, kalau sudah begini banyak yang merasakan dirugikan," kata Gus Burhan panggilan akrab pria yang juga politisi PKB ini mengkritik.
Kejadian bayar tunda seperti ini tambah dia, kedepannya harus sudah tidak ada, asal eksekutif bisa membuat perencanaan yang matang, postur APBD yang realistis. " Untuk menyusun rencana postur APBD ke depan, saya berharap dilakukan secara realistis saja, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi besar pasak daripada tiang .antara pendapatan dan belanja timpang," pesan Gus Burhan.
Meski kata Burhan, Pemkab Lamongan tetap bertanggung jawab untuk mencairkan bayar tunda itu secepatnya, namun kejadian ini harus dibuat pelajaran.
"Hasil klarifikasi saya dengan pihak keuangan daerah, Pemkab tetap berkomitmen dan memastikan semua kegiatan proyek 2023 akan terbayar. "Saat ini sudah ada persiapan tahapan-tahapan sambil menunggu dana transfer dari pusat mas," ungkapnya.
Baca Juga: Baliho Background Biru Laut Kaji Ghofur Bertebaran, Pesan Apa yang Ingin Disampaikan...?
Sebelumnya diberitakan untuk khusus di Dinas PU Bina Marga dari proyek pembangunan dan peningkatan jalan tahun 2023 ada 22 ruas jalan yang diperbaiki. yang dibangun dengan nilai Rp 40,3 miliar. Ini belum termasuk pembangunan di Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas PUPR dan lain-lain.
Untuk pembangunan sejumlah ruas jalan diantaranya, peningkatan jalan Kiringan-Dibee, Jalan Nguwok-Tlakan, Sarirejo -Jatirembe, Guci-Tracal, Sidokumpul-Tunjungmekar, Tunjungmekar-Sambopinggir, Deket-Suko, Sukodadi-Sumberwudi.
Selanjutnya peningkatan jalan Turi-Pucangkro, Warukulon-Lebakadi, Beru-Tambakboyo, Plembon-Sugio, dan peningkatan Jalan Sunan Giri Lamongan Kota, Kranji -Payaman, serta peningkatan jalan Mojorejo-Medalem.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Ketersediaan dan Hewan di Lamongan Aman
Pemeliharaan berkala di jalan Bandungsari-Sugihrejo, Baturono-Karanglangit, Baturono-Kembangbahu, Kawistolegi-Tracal, Keber-Mangkujajar, Pamotan-Sumberdadi, dan pemeliharaan berkala jalan Sukodadi-Plembon.
Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Sujarwo, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengenai pencairan atas 22 ruas jalan yang sempat tertunda belum dijawab.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Khusnul Yaqin, saat dihubungi terpisah mengaku kalau proses pencairan terus dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan keuangan daerah. "Proses pencarian tetap kami lakukan, dan pada akhir Februari ini ada lagi pencairan untuk sejumlah proyek yang tunda bayar," jelasnya. jir
Editor : Moch Ilham
