SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bendera ormas berkibar di jalan jalan jadi perhatian aparat Kepolisian. Ditemukan indikasi adanya saling klaim wilayah kekuasaan oleh sejumlah ormas.
Polri mengambil kasus di Polres Metro Tangerang.
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho, tertibkan bendera ormas berkibar di jalan jalan. Ada simbol ormas terkesan menguasai suatu wilayah. "Bendera itu kita tertibkan untuk memberi rasa tenang kepada masyarakat," kata Kombes Zain Dwi Nugroho, saat dihubungi Rabu (14/5).
Legislator dari Komisi III DPR, memberi atensi.
"Ya kami di Komisi III memberikan penuh terhadap fenomena yang belakangan marak terjadi, yakni aksi sepihak ormas yang memasang atribut, bendera, atau simbol-simbol tertentu di ruang publik hingga menimbulkan kesan klaim wilayah," kata Rano, dari PKB kepada wartawan, kemarin (13/5/2025).
Rano menilai adanya saling klaim wilayah oleh ormas membuat masyarakat resah. Menurutnya, langkah yang dilakukan aparat gabungan merupakan bentuk konkret negara dalam menjaga ruang aman bagi seluruh warga.
"Ini adalah gejala yang meresahkan karena secara langsung dapat mencederai prinsip negara hukum, mengganggu ketertiban umum, dan menciptakan rasa takut atau tidak nyaman di tengah masyarakat," ujarnya.
"Langkah yang diambil oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Tangerang, yang secara serentak menertibkan puluhan atribut ormas di berbagai wilayah, patut diapresiasi. Ini adalah bentuk konkret dari kehadiran negara dalam menjaga ruang publik yang netral, aman, dan inklusif untuk semua warga, tanpa kecuali," lanjutnya.
Negara tak Boleh Kalah
Politikus PKB ini memandang langkah pencabutan bendera ormas bukan sekadar penertiban fisik, melainkan juga pesan kuat bahwa negara tak boleh kalah dengan ormas dan tekanan kelompok manapun yang mencoba menampilkan dominasi.
"Terlebih lagi, kita sudah sering menyaksikan bagaimana keberadaan atribut ormas yang dalam beberapa kasus disertai dengan aksi intimidasi justru memperbesar potensi konflik horizontal antarkelompok masyarakat," imbuhnya.
Rano menilai langkah ini akan efektif dalam meminimalkan potensi gangguan keamanan di masyarakat jika dilakukan secara konsisten. Dia menegaskan pihaknya akan terus mengawal langkah tersebut.
"Penertiban seperti ini, jika dilakukan secara konsisten dan proporsional, sangat efektif untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan mencegah tindakan-tindakan premanisme berkedok ormas. Tentu Komisi III DPR akan terus mengawal agar tindakan seperti ini tidak hanya bersifat reaktif atau temporer, melainkan menjadi bagian dari strategi penegakan hukum jangka panjang," kata Rano.
Rano pun mendorong aparat agar tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis dalam proses penertiban. Selain itu, lanjut dia, aparat perlu membuka ruang komunikasi dengan ormas-ormas yang memiliki niat baik agar tidak terjadi gesekan yang tidak perlu. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
