Polda Banten Turun Tangan Menyelidiki
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, sama sama merespons tentang heboh video dugaan pemerasan investor di Cilegon. Diduga, aksi ini dilakukan oleh ormas bersama dengan organisasi pengusaha lokal, pengurus Kadin.
Pemerasan tersebut dilakukan pada kontraktor proyek pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Hingga Rabu (14/5/2025) siang, beberapa pengurus Kadin Jakarta, tak habis mengerti pemerasan sampai Rp 5 triliun. Mereka setuju dilakukan investigasi.
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memanggil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon untuk meminta penjelasan mengenai viral palak jatah proyek Rp5 triliun tanpa tender kepada investor asing.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie sebagai pernyataan resmi melalui Instagram resminya, Rabu (14/5).
"Kadin Cilegon sudah menerima surat undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi PT CAA dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM)," ujar Anin sapaan akrabnya.
Sedangkan, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Rabu (14/5/2025) usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak atas insiden dugaan pemalakan di proyek PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, mengatakan Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani untuk membereskan persoalan ini.
Todotua menyatakan, pemerintah sangat menyesali kejadian yang terjadi di Proyek Strategis Nasional (PSN) itu. Ia juga menyebut pemerintah menyerahkan kasus ini ke Polda Banten.
Penjelasan Kadin Cilegon
Wakil Ketua Umum I Kadin Cilegon Isbatullah Alibasja mengungkapkan peristiwa palak terjadi akibat anggotanya terbawa emosi.
Saat pertemuan berlangsung, lanjut Isbat, terjadi adu mulut antara para pengusaha tersebut dan pihak PT Chengda. Pihaknya menyimpulkan ada komunikasi yang kurang efektif pada pertemuan itu, sehingga salah satu anggotanya tersulut emosi.
"Itu luapan emosi dari salah satu pengurus kita yang mungkin kesal atau mungkin komunikasinya buruk atau mungkin kesal banget begitu sehingga adalah keluarlah. Saya menyebutnya selip lidahnya atau apalah, ya kita juga paham mana ada proyek yang 5 triliun tanpa tender," tuturnya
Isbat menekankan pihaknya menyadari proyek triliunan rupiah harus melalui tender atau lelang. Pihaknya menghormati prosedur internal terkait mekanisme yang akan dilakukan untuk garapan pekerjaan di proyek tersebut.
"Kalau misalkan tender, ayo kita tender, artinya kita mengikuti prosedur di internal. Tapi harapan kita ada keberpihakanlah ke pengusaha lokal, masa projek dengan nilai investasi Rp 15 triliun, masa pengusaha lokalnya nonton, nggak bagus juga, karena itu kan nggak tuntas video itu, yang viralnya justru Rp 5 T tanpa tender," ujarnya.
Kadin Cilegon dan Ormas Setempat
Berdasarkan unggahan video akun X @Nenk****, sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Cilegon dan ormas setempat bertemu dengan perwakilan Chengda Engineering Co, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC. Dalam unggahan tersebut, terlihat seseorang yang mengenakan pakaian putih meminta hingga Rp 5 triliun.
"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin," ucap pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon, dikutip Selasa (13/5/2025).
Video pengusaha di kota Cilegon minta jatah proyek pekerjaan Rp 5 triliun ke investor asing viral di media sosial.
Pengusaha lokal ini meminta jatah proyek tanpa lelang. Sontak, kelakuan pengusaha lokal ini membuat geram warganet dan pemerintah pusat.
Kelakuan pengusaha lokal ini menghambat investasi di Indonesia.
Pada video yang beredar, ketika itu perwakilan China Chengda Engineering Co., Ltd (CCE) menggelar audiensi dengan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Cilegon pada Jumat (9/5/2025).
"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang, Rp 5 triliun untuk Kadin (atau) Rp 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang lagi," kata salah satu anggota Kadin dikutip dari video, kemarin (13/5/2025).
Menanggapi adanya permintaan itu, perwakilan CEE menyampaikan akan memberi pekerjaan, tapi belum mengetahui pekerjaan apa yang akan diberikan.
"Sebenarnya bagaimana cara mengatakan, bagaimana cara melakukan subkontrak, saya akan berbagi dengan Anda. Namun bagaimana cara mengatakan untuk membuktikan apa yang dapat Anda lakukan," kata perwakilan CEE.
Sementara, anggota Kadin mengungkapkan pembangunan CAA yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) mencapai Rp17 triliun.
"Kegiatan yang diberikan total Rp 1 triliun kurang lebih, artinya masih ada Rp15 triliun. Dari Rp15 triliun, berapa yang untuk lokal? Poinnya saja," sambung Salim.
Ditreskrimum Polda Banten menyelidiki dugaan permintaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada pihak yang diduga berasal dari Chengda Engineering Co.
Permintaan proyek itu disampaikan oleh seorang pengusaha yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon
Iya, benar sedang dalam penyelidikan,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto.
Didik membenarkan, penyelidikan tersebut dilakukan setelah video minta jatah proyek kepada perusahaan kontraktor asal China tersebut viral di media sosial (medsos).
“Dasarnya karena viral itu (dilakukan penyelidikan),” kata mantan Kapolres Pacitan tersebut.
Polda Banten Lakukan Penyelidikan
Ditreskrimum Polda Banten menyelidiki dugaan permintaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada pihak yang diduga berasal dari Chengda Engineering Co.
Permintaan proyek itu disampaikan oleh seorang pengusaha yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon.
“Iya, benar sedang dalam penyelidikan,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto.
Didik membenarkan, penyelidikan tersebut dilakukan setelah video minta jatah proyek kepada perusahaan kontraktor asal China tersebut viral di media sosial (medsos).
“Dasarnya karena viral itu (dilakukan penyelidikan),” kata mantan Kapolres Pacitan tersebut.
Atasnamakan Organisasi atau Individu
Ketua Umum Apindo Shinta mengatakan, perlu dilakukan investigasi khusus di internal organisasi pengusaha yang diduga terlibat aksi pemerasan tersebut.
"Mengenai kasus di Cilegon, saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa," kata Shinta saat Media Briefing Apindo Indonesia Quarterly Update, di Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).
Shinta mengatakan, pihaknya tidak mau terlalu terlibat dalam persoalan kasus tersebut. Namun ia menekankan, yang perlu menjadi perhatian ialah terkait aspek keamanan dan peran organisasi masyarakat (ormas) itu sendiri yang tidak sekali dua kali ditemukan meresahkan para investor.
"Jadi kami nggak mau terlalu lihat di sisi itu yang kami mau garis bawahi lebih dari aspek keamanan dan ormas. Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting. Karena ini juga mengganggu daripada iklim usaha yang baik," ujar Shinta.
"Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami. Tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," sambungnya.
Minta Uang Hingga Rp 5 Triliun
Sebagai informasi, berdasarkan unggahan video akun X @Nenk****, sejumlah pihak yang diduga dari Kadin Cilegon hingga ormas setempat bertemu dengan perwakilan Chengda Engineering Co, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC. Dari unggahan tersebut terlihat seseorang yang mengenakan pakaian putih meminta uang hingga Rp 5 triliun.
"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin," sahut pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon, dikutip Selasa (13/5/2025).
Dapat Sebabkan Investor Lari
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dapat menyebabkan investor lari dari Indonesia. Hal ini disampaikan Anindya di tengah oknum Kadin Cilegon ikut terlibat ribut dengan PT Chengda, kontraktor utama proyek PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon.
Menurut Anindya, kejadian ini dapat mengganggu investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal pihaknya terbang ke luar negeri untuk menggaet investor asing.
"Ya, pasti (ganggu). Bahkan kita juga jauh-jauh keluar negeri untuk mendatangkan investor," kata Anindya saat ditemui di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).
Aksi ribut ini menjadi sorotan di media sosial usai oknum Kadin Cilegon bersama organisasi masyarakat (ormas) meminta jatah proyek hingga Rp 5 triliun. Kendati begitu, Anindya tidak ingin hanya melihat dari media sosial saja.
Dia memastikan Kadin Indonesia akan bertemu secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Kadin akan turun langsung ke lapangan bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) besok.
"Tentu kita juga mesti melihat dengan bijak semua ini. Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media. Kita ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar, tapi semangatnya dari kami ketua umum adalah kita pro bisnis dan juga pro jobs, tapi juga pro untuk pemberdayaan negara," jelas Anindya.
Dalam pernyataan tertulis, Anindya memastikan telah menyiapkan sanksi apabila terbukti bersalah. Sanksi tersebut, berupa peringatan tertulis hingga teguran keras.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk menampung keluhan serta pertanyaan dari masyarakat Cilegon. Rencananya hari ini,
Biasanya Pemerasan oleh Oknum
Kadin bersama dengan pemerintah, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan.
"Bahkan hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus, bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat," ujar Anindya saat ditemui di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).
Anindya menjelaskan Kadin juga bekerja sama dengan Kadin daerah untuk mengawal insiden tersebut. Dia menekankan biasanya pemerasan itu hanya dilakukan oleh oknum. n jk/ec/erc/cr9/ak/rmc
Editor : Moch Ilham
