SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Perkembangan terbaru soal pernyataan Menteri Koperasi Budi Arie yang menuding PDIP ada di balik peredaran judi online (judol), ditanggapi serius oleh elite PDIP dan legislatornya.
Selasa sore (27/5) sejumlah kader PDIP melaporkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu terkait ucapan Budi Arie yang menuding PDIP ada di balik peredaran judi online (judol).
"Jadi terlapor disini, Budi Arie Setiadi mantan Menkominfo," kata salah satu kader PDIP, Wiradarma Harefa, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).
Laporan yang dilayangkan kader PDIP itu teregister dengan Nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Mei 2025. Wira menyebut laporan dilakukan bersama 9 orang kader lainnya karena merasa sakit hati dengan pernyataan Budi Arie.
"Kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum," ucap Wira.
"Kami kader PDIP merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa PDIP yang main ini semua," jelas dia.
Dalam laporannya, Wira menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik. Mulai dari rekaman suara Budi Arie hingga tangkapan layar sejumlah pemberitaan soal pernyataan Budi Arie.
Di sisi lain, Wira menegaskan laporan yang dilayangkan pihaknya merupakan inisiatif pribadi para kader, Bukan arahan DPP PDIP. Namun, dia memastikan langkah hukum yang dilakukan telah dilaporkan ke DPP PDIP.
Permintaan Puan Maharani
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, meminta Budi Arie untuk tidak mencari kambing hitam.
Bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, meminta Budi Arie untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.
"Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Puan meminta publik tidak berspekulasi terlebih dulu. Puan berharap Budi Arie melakukan klarifikasi terlebih dulu.
"Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai laporan PDIP ke polisi, Puan menilai hal itu wajar. Menurutnya, langkah itu untuk menghindari adanya fitnah.
"Ya, silakan saja (kalau lapor), untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti, jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan mengaku sempat bertemu dengan Budi Arie dalam acara Dekopin, pada Senin (26/5) malam. Namun, Puan enggan mengungkap isi pembahasan dalam pertemuan di acara Dekopin tersebut.
"Tanya, coba tanyakan dulu. Kemarin saya udah ketemu Pak Budi Arie tanyakan," ujarnya.
"Ya coba tanya dulu (apa yang dibahas) ke Pak Budi Arie, saya udah ketemu," sambung dia.
Budi Arie Harus Minta Maaf
Juga Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, meminta Menteri Perekonomian (Menkop) Budi Arie meminta maaf ke partainya lantaran dikaitkan dengan isu judi online. Sadarestuwati meminta Budi Arie mencabut pernyataannya.
Hal itu disampaikan Sadarestuwati saat rapat Komisi VI dengan Menkop Budi Arie, Senin (26/5). Sadarestu juga meminta Budi Arie menyampaikan permohonan maaf.
"Terakhir saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf," kata Sadarestu dalam rapat.
Ia mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie tak benar. Sadarestu mengultimatum Budi Arie melakukan hal itu dalam 1x24 jam.
"Itu disampaikan di media nasional juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini," tambahnya.
Budi Arie Harus Jantan
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menanggapi kabar mengenai Menteri Koperasi Budi Arie yang menuding PDIP ada di balik peredaran judi online (judol).
"Ya selesaikan urusan dia sendiri dari pada tuduh-tuduh PDIP, karena itu kan masalahnya ada di Kejaksaan yang menyampaikan itu kan, proses-proses resmi di Kejaksaan yang menyebut nama nama dia," kata Komarudin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
"Jadi tidak usah lempar tanggung jawab kepada siapa-siapa, dia jantan harus dia harus bertanggung jawab atas proses itu, jadi jangan cari kambing hitam lagi," sambungnya.
Ketika ditanya mengenai rencana laporan PDIP ke Bareskrim Polri hari ini, Komarudin tak ingin menanggapi lebih jauh. Menurutnya, partainya hanya akan mengurus hal-hal besar.
"Kita urus hal yang lebih besar-besar lah. Banyak hal yang lebih penting dari itu," ujarnya.
Komarudin lalu mempertanyakan urusan judi online yang dinilai tak selesai-selesai. Menurutnya, tudingan Budi Arie kepada PDIP dinilai tak berdasar.
"Ini kan masalah judol ini sudah dari dulu kenapa kok nggak beres-beres," ujarnya
"Kalau urusan ke PDIP ya itu saya kira dia tidak bertanggung jawab kalau menuduh PDIP, apa kepentingan PDIP mengurus yang begitu, itu seperti kata Deddy Sitorus, justru Budi Arie harus orang pertanyakan kok punya duit ratusan miliar di LHKPN itu. Dan, yang begitu-begitu harus diklariifkasi, nggak usah urus cari cari kambing hitam," imbuh dia. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
