Sumber Dana dari APBN-APBD, Masih Buka Pendaftaran Keanggotaan. Akan Bentuk 100 Koperasi Percontohan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi program dengan anggaran terbesar menembus Rp 200 triliun. Di bawahnya baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran hingga Rp 121 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (4/6) memaparkan 11 program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Belasan proyek ini dibiayai langsung oleh APBN untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sri Mulyani memaparkan APBN juga terus dioptimalkan sebagai instrumen peredam guncangan ekonomi.
APBN akan terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
"Melalui berbagai belanja APBN, Pemerintah telah menyiapkan respons kebijakan countercyclical dalam bentuk berbagai paket kebijakan ekonomi," sebut Sri Mulyani dalam keterangannya di unggahan akun Instagram resmi @smindrawati, Rabu (4/6/2025).
Pemerintah juga akan menyiapkan sekitar 100 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai percontohan. Hal ini dilakukan untuk mematangkan konsep Kopdeskel Merah Putih sebelum resmi beroperasional pada Oktober mendatang.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan rencananya proyek percontohan tersebut dapat dijalankan pada akhir Juli mendatang. Kemudian, dalam kurun waktu tiga bulan, pihaknya akan mematangkan konsep untuk latihan, pendampingan hingga model bisnis.
"Tapi mock-up ini kita targetkan benar-benar di akhir Juli ini udah bisa ada yang bisa kita lakukan," kata Ferry usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
Ferry menerangkan kriteria sebagai proyek percontohan, yakni koperasi yang sudah berjalan hingga lokasi. Dia menekankan Kopdeskel Merah Putih percontohan ini akan dikembangkan model bisnis yang berbagai macam, mulai dari sektor pertanian hingga perikanan.
11 Program Prioritas Prabowo
Dari total 11 program prioritas Prabowo, anggarannya dari APBN tembus mencapai Rp 446,24 triliun. Program tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di Indonesia.
1. Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 121 triliun; 2. Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 41,88 triliun; 3. Koperasi Desa Merah Putih Rp 200 triliun; 4. Sekolah Rakyat Rp 11,6 triliun; 5. Sekolah Unggul Garuda Rp 2 triliun; 6. Rehabilitasi sekolah Rp 19,5 triliun; 7. Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp 3,4 triliun; 8. Penuntasan Tuberkulosis Rp 1,5 triliun; 9. Pembangunan RS berkualitas Rp 1,7 triliun; 10. Lumbung pangan Rp 23,16 triliun; 11. Pembangunan bendungan dan irigasi Rp 20,5 triliun.
Program Strategis Nasional
Dikutip dari laman PASPI, palmoilina.asia, 14 April 2025, program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Program ini disampaikan pertama kali dalam Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025 dan diperkuat melalui instruksi dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara tanggal 3 Maret 2025.
Program ini merupakan perwujudan dari Asta Cita kedua tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Asta Cita keenam tentang pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menetapkan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Tujuh Perintah Prabowo
Pembentukan 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia ini akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.
Melalui penerbitan Inpres 9/2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo mengatakan, pembangunan koperasi itu merupakan upaya mendorong swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi.
Dalam pembentukan koperasi itu, Prabowo memberikan tujuh perintah kepada Menteri Koperasi. Salah satu permintaan Prabowo adalah agar Menteri Koperasi menyusun bisnis model yang meliputi skema hubungan kelembagaan antarkoperasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang ada di wilayah administratif itu.
Prabowo meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melaksanakan Inpres tersebut dan bersinergi secara aktif. Mereka juga diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala.
Hingga kini, pemerintah sedang melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Sumber Dana APBN-APBD
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembentukan 80.000 koperasi dipimpin oleh empat menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Pertanian.
Zulhas berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki kesamaan visi-misi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong koperasi itu berdiri secara resmi dan serentak pada 12 Juli 2025.
Adapun pembentukan koperasi ini dilakukan melalui musyawarah desa khusus dan didampingi oleh tenaga pendamping dari Kementerian Koperasi. Kementerian yang berada di bawah kendali Budi Arie Setiadi itu bertanggung jawab memberikan penjelasan tata cara pembentukan koperasi kepada para peserta rapat. “Kami minta para kepala desa untuk segera melakukan musyawarah desa khusus,” kata Zulhas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan satu Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan anggaran sebesar Rp3-5 miliar.
“Besarannya per koperasi itu antara Rp3-5 miliar,” kata Zulkifli usai rapat sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih di Graha Mandiri April 2025 lalu.
Adapun sumber pendanaan Koperasi Desa Merah Putih itu, kata Zulkifli, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tirto Karnavian mengatakan penentuan besaran anggaran pembentukan koperasi di setiap daerah dilakukan oleh bupati dan wali kota. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran Mei untuk melakukan perubahan terhadap APBD.
Buka Pendaftaran Keanggotaan
Menurut laman Portal Informasi Indonesia indonesia.go.id, pekan lalu, setelah dilperkenalkan ke publik pada 21 April 2025 lalu, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih resmi membuka pendaftaran keanggotaan secara daring. Program itu merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agrobisnis, logistik desa-kota hingga kewirausahaan.
Lebih dari sekadar koperasi, Kopdes Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis gotong royong dan kebersamaan. Tujuannya bukan hanya menciptakan sistem distribusi barang dan jasa yang lebih adil, tetapi juga memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir, tengkulak hingga pinjaman online ilegal.
Menurut Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, sebanyak 80.000 Kopdes yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia akan disahkan secara legal melalui akta yang dinotariatkan dan berkekuatan hukum.
Dikutip dari digital Desa, digitaldesa.id, 20 Maret 2025 , jika berjalan dengan baik, masyarakat desa tidak hanya bergantung pada pasar luar, tetapi juga dapat mengelola sumber daya sendiri dan menikmati hasilnya secara lebih adil. n pr/erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
