SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menurut catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil, jumlah korban keracunan menu makan MBG sudah mencapai 6.452 siswa per 21 September 2025.
Secara akal sehat dengan berulangnya kasus keracunan yang dialami anak sekolah, jelas tidak sesuai dengan spirit pemenuhan hak asasi anak. Kasus keracunan seperti ini bisa berpotensi besar menggagalkan program MBG yang bertujuan baik ini. Untuk mewujudkan tujuan mulia Presiden Prabowo, harus segera ada koreksi dan perbaikan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), keracunan anak setelah menerima MBG, ada
daerah yang sampai menetapkan kasus keracunan MBG sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti di Kabupaten Bandung Barat. Maklum keracunan terjadi serentak dan secara massal.
Pembiaran peristiwa ini menurut akal sehat saya bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tuanya, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Bahkan bisa menggagalkan realisasi salah satu program besar Astacita Presiden Prabowo. Mengapa BGN, sebagai institusi yang dipercaya Presiden saat program MBG telah berjalan delapan bulan belum bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat?
***
Saya juga heran, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, sambil menangis menyampaikan permohonan maaf. Sebagai seorang ibu, Nanik mengaku hatinya sedih melihat banyak siswa digotong karena keracunan.
"Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf," kata Nanik S Deyang di Kantor BGN, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
"Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Kenapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stress bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko," lanjutnya.
Nanik mengatakan BGN berniat memenuhi gizi anak-anak. Dia tak menduga akan terjadi peristiwa ini.
"Padahal niat kami, nawaitu kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga ternyata saat ini luar biasa. Masalah yang terjadi," ujarnya. Nah. Mesti ada evaluasi menyeluruh di BGN. Mulai kepemimpinan hingga sistem pengelolaannya.
MBG yang sudah Jalan 8 Bulan, Anggaran Baru Terserap Rp 13 T.
Padahal, pagu anggarannya sepanjang 2025 senilai Rp 71 triliun.
Anggaran MBG per akhir Agustus 2025 telah dinikmati oleh 22,7 juta penerima melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari total 22,7 juta penerima itu, paling banyak yang menikmati dari wilayah Jawa mencapai 13,26 juta penerima. Lalu, di Sumatera sebanyak 4,86 juta penerima.
Adapun di wilayah Bali-Nusa Tenggara sebanyak 1,34 juta penerima, Sulawesi sebanyak 1,7 juta jiwa, Kalimantan 1,03 juta orang, dan Maluku-Papua sebanyak 520 ribu jiwa.
Melalui penyerapan anggaran itu, pemerintah mengklaim bahwa MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Meski begitu, pemerintah menegaskan, alokasi anggaran MBG ke depan akan terus disesuaikan seiring dengan pencapaian target penerima MBG yang sebanyak 82,9 juta orang.
Pemerintah berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp300 triliun tahun depan meskipun banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Semoga tambah anggaran tidak menyusahkan anak penerima MBG.
Wajar penambahan anggaran itu mendapatkan tentangan. Maklum, pelaksanaan MBG masih banyak masalah.
Kasus keracunan di sejumlah daerah sudah terjadi sejak Januari 2025. Dan bukan pada bulan September ini saja.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat kejadian-kejadian keracunan itu tersebar di 10 provinsi.
Suara dari publik agar pengelolaan MBG dilakukan evaluasi total, terutama pada pelaksanaannya, mesti diterima dengan lapang dada oleh pimpinan BGN.
Program MBG juga pernah dirundung kasus hukum dugaan penggelapan dana oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Mitra dapur MBG di Jakarta Selatan. Mereka tak mendapatkan bayaran meski sudah memasok makanan senilai Rp975,4 juta.
Selain itu, ada persoalan serapan anggaran. Lima bulan berjalan, serapan anggaran MBG baru Rp3 triliun, setara 4,2 persen dari pagu awal Rp71 triliun di APBN 2025. Penerima bantuan juga baru 3,97 juta orang dari target awal 17,9 juta orang.
Padahal, pemerintah sudah menambah pagu MBG hingga Rp171 triliun usai efisiensi anggaran. Target penerima juga dinaikkan ke 82,9 juta orang.
Wajar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai penambahan MBG menjadi Rp300 triliun dikhawatirkan bakal menimbulkan risiko besar.
Risiko salah satunya terhadap penyalahgunaan anggaran. Maklum pengelolaan anggaran di Indonesia sampai saat ini masih buruk.
Korupsi masih merajalela di mana-mana. Di tengah pelaksanaan MBG yang tata kelolanya masih bermasalah selama beberapa bulan ini, wajar rencana penambahan anggaran apalagi sampai Rp300 triliun dianggap sangat riskan.
Penambahan bisa memancing niat culas dari pelaksana di BGN untuk mengkorupsi uang tersebut.
Hingga kini sorotan pada penambahan dana tata kelola masih dominan. Jangan sampai membuat efektivitas MBG di lapangan rendah seperti keracunan. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
