Eks Ajudan Mantan Gubernur Basofi Sudirman (Alm) Diduga Hamili stafnya. Gerakan Rakyat Jatim Sebut Ada Pelanggaran Etik Pejabat Terkait Integritas ASN. Gubernur Jatim Khofifah Rencananya akan Didemo di Grahadi dan Rumahnya Jemursari, Mulai 9-11 Juli ini
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini beredar brosur warna merah di Tiktok, menggunakan nama Gerakan Jatim Jilid II.
Mereka menulis akan demo di Gedung Grahadi dan rumah Gubernur Khofifah di Jemursari Surabaya, tanggal 9-11 Juli ini.
Gerakan Jatim Jilid II, mengajak mahasiswa hingga Santri bergabung mengeluarkan lima tuntutan.
Antara lain, mendesak Gubernur Jatim mencopot Plt Kepala DLH yang diduga melanggar kode etik ASN saat menjabat Kepala Dinas ESDM.
Juga Menuntut agar Nurkholis dicopot secara permanen dari jabatan di lingkungan Pemprov Jatim.
Rabu (2/6/2025) lalu, Gerakan ini telah menurunkan ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jawa Timur (Gerak Jatim). Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.
Aksi bertajuk Jatim Bergerak ini juga membawa tuntutan yang sama kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Koordinator lapangan aksi, Abdul Aziz, mengatakan bahwa dua poin penting tersebut bermuara pada desakan agar Gubernur mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis, yang dinilai tidak layak menjabat karena dugaan pelanggaran kode etik ASN.
Aziz menegaskan bahwa Nurkholis pernah tersandung pelanggaran kode etik dan moral ASN, sehingga tidak layak menduduki jabatan strategis.
“Jika ada ASN yang melanggar, harus dicopot. Masih banyak pejabat dengan rekam jejak baik yang pantas menjabat,” tambahnya.
Aziz menegaskan bahwa aksi ini bukan didasari kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk keprihatinan terhadapkrisis etika di tubuh pemerintahan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini gerakan moral untuk menyelamatkan Jawa Timur dari krisis etika pejabat publik,” tegasnya.
Pernah Dilantik Pj Wali Kota Probolinggo
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis pernah merangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo.
Pelantikan itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam (30/1/2024).
Pernah saat diadakan rotasi, sejumlah karyawan Pemprov terkejut. Apalagi terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.
Nurkholis, yang dikenal oleh sejumlah SKPD dekat dengan Khofifah, digeser ke sekretariat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
Tidak diketahui pasti, mengapa Nurkholis yang saat ini merangkap sebagai Pj Wali Kota Probolinggo sampai di-staf ahli-kan. Padahal selama ini dia dipandang sukses dalam menakhodai 'dinas basah' tersebut. Prestasinya, termasuk capaian bauran penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melebihi target pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jatim.
Kini, jabatan Nurkholis diduduki Aris Mukiyono.
Aris Mukiyono yang sebelumnya memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Jatim.
Deklarasi Dihadiri Anies Baswedan
Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat (GeRak) Jatim pernah deklarasi yang dihadiri oleh Anies Baswedan. menyusul pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi serta kota/kabupaten se-Indonesia.
Seperti di wilayah Jawa Timur yang pembentukan kepengurusan GeRak dipandegani oleh Arief Marsudi, relawan Anies Rasyid Baswedan (ABW) dari Kabupaten Bojonegoro.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat kini semakin mengokohkan eksistensinya di Jawa Timur dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pertamanya pada Kamis (20/3/2025). Acara yang berlangsung di Pana House, Surabaya, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur kepemimpinan dan menyusun arah perjuangan organisasi.
Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur, Prof. Dr. H. Misranto, S.H., M.Hum.. Ia menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada Agustus 2024. Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membentuk struktur yang solid hingga ke tingkat daerah.
“Kami langsung bergerak cepat dengan menyusun kepengurusan inti dan merangkul berbagai tokoh dari berbagai latar belakang. Kini, Gerakan Rakyat sudah memiliki kepengurusan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujar Misranto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan sambutannya secara virtual. Ia menekankan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi, tetapi juga wadah perjuangan bersama yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Muswil ini bukan hanya seremoni, tetapi juga langkah awal untuk memperkuat organisasi sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak rakyat,” kata Sahrin. n sb1/sb2/rmc
Editor : Moch Ilham
