Cari Solusi Hunian Vertikal di Surabaya, Komisi C Kunjungi DPR RI

author Al Qomaruddin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Konflik antara penghuni apartemen dengan pengelola sering kali terjadi di Kota Pahlawan. Dan banyak apartemen di Surabaya yang bermasalah dimana apartemen masih dikuasai oleh pelaku pembangunan.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Josiah Michael . Menurutnya konflik ini sering terjadi karena tidak tidak kunjung dibentuk P3SRS ( Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) oleh pelaku pembangunan apartemen.

Menurut Josiah Michael di Surabaya banyak kasus terjadi, konflik antara pemilik atau penghuni apartemen dengan pelaku pembangunan. "Termasuk mematikan listrik dan air penghuni, padahal di dalam Perwali mematikan hak dasar seperti air dan listrik itu dilarang," katanya.

Guna mencari solusi permasalah apartemen di Surabaya Komisi C DPRD Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Jakarta untuk mencari solusi atas kejadian ini.

"Khusus untuk P3SRS, sekarang sudah ada aturan terbaru dalam Permen PKP No. 4 tahun 2025 yang cukup akomodatif untuk memberi solusi bagi permasalahan ini," ungkap Josiah Michael  Surabaya Pagi, Selasa, (15/7).

Josiah sangat menyayangkan sikap pelaku pembangunan di Surabaya ini banyak yang bandel dimana hunian vertikal itu merupakan solusi permasalahan pemukiman di kota besar seperti Surabaya yang lahannya terbatas. "Tetapi ulah dari beberapa pelaku pembangunan yang nakal ini membuat masyarakat jadi takut membeli apartemen," katanya.

Politisi PSI ini mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar segera mengganti Perwali yang ada untuk disesuaikan dengan Permen PKP No. 4 tahun 2025 supaya dapat membantu permasalahan warga pemilik/penghuni apartemen.

"Kalau aturan yang lama kan setelah AJB baru bisa dibentuk P3SRS, nah sekarang bisa dibentuk tanpa perlu AJB," terang Josiah.

Josiah menambahkan jika pelaku pembangunan membandel, dinas teknis dapat mengambil alih proses dan mencabut perizinan pelaku pembangunannya. Alq

Berita Terbaru

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Tepat 19 Nopember 2026 Kantor Imigrasi Blitar menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan…

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …