SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Usulan NasDem mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), makin ramai diutak atik sejumlah parpol.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan NasDem untuk bertanya langsung ke Gibran mengenai kesediaannya berkantor di IKN.
"Sebagai permulaan, NasDem mungkin perlu menanyakan langsung kepada Gibran. Ini tentu sangat dilematis. Kalau yang bersangkutan, misalnya, tidak siap atau mungkin keberatan, tentu usulan ini sulit direalisasikan. Tetapi, andaikata dia siap pun, ini sangat potensial menjadi bahan polemik dan perdebatan baru," ujar Saleh kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).
Ia pun menghormati usulan NasDem. Baginya, Nasdem telah menunjukkan kekhawatirannya terkait kelanjutan pembangunan IKN. Sementara, anggaran yang sudah dihabiskan di IKN tergolong sangat besar.
"Tetapi usulan NasDem ini tidak mudah. Perlu dikaji dan dibicarakan lebih luas dan mendalam dengan melibatkan berbagai pihak," tambahnya.
Saleh mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk menangani IKN. Karena ini adalah kebijakan besar, tentu diperlukan arahan langsung dari Prabowo.
Tanggapan Politikus PDIP
Politikus PDIP, Guntur Romli, menilai usulan NasDem terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), menarik.
"Usulan yang bagus, akan menarik kalau direalisasikan," ujar Guntur kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN, karena semua pemerintahan masih di Jakarta, Presiden saja yang di Jakarta," sambungnya.
Jika tak ada aktivitas di IKN, gedung-gedung di sana bisa tak terawat. Tentu ini akan menjadi beban berat bagi APBN.
"Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta Bandung tidak pakai APBN, ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri," tutur Guntur.
Pernyataan Ketua Umum PKB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi Partai NasDem yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Cak Imin menegaskan, sebagai bagian dari koalisi, PKB akan selalu mendukung penuh kebijakan Presiden, termasuk agenda percepatan pembangunan IKN.
"Kita sebagai bagian dari koalisi tentu harus mengikuti apapun perintah presiden. Salah satunya kita akan dukung apapun yang menjadi program pemerintah menyambut IKN," kata Cak Imin di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Cak Imin, IKN adalah proyek strategis nasional yang harus dikawal bersama-sama. PKB, kata dia, berkomitmen memastikan dukungan politik di parlemen agar pembangunan IKN berjalan lancar sesuai target.
"IKN ini simbol pemerataan pembangunan, simbol masa depan Indonesia. Jadi semua pihak harus mendukung, termasuk kami di PKB," ujarnya.
Cak Imin juga menegaskan tidak ada dinamika yang mengganggu soliditas koalisi pemerintah, meski ada perbedaan pandangan teknis di antara partai politik pendukung.
Penjelasan Fraksi Partai Golkar
Terpisah, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, tidak setuju dengan usul NasDem.
"Kalau mengenai Wapres berkantor di IKN, ASN saja bisa work from anywhere (WFA), apalagi Wapres. Namun, karena Wapres di dalam hubungannya dengan Presiden memiliki peran tersendiri, seperti mewakili Presiden dan membantu Presiden untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, maka sebaiknya keberadaan Wakil Presiden selalu berada di dekat Presiden untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi," kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025).
Irawan menyebut, secara politik konstitusional, IKN telah diputuskan secara politik sebagai ibu kota. Terkait keppres pemindahan, dia menilai waktunya lebih tepat setelah tahapan persiapan selesai dilaksanakan.
"Meskipun sebenarnya dalam rencana induk IKN proses pemindahan instansi bisa dilakukan secara bertahap (gradual)," ucapnya
Demi Hentikan Polemik Nasib IKN
Sebelumnya, Partai NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.
"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).
Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.
"Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas," ujar Saan.
NasDem juga memandang IKN harus difungsikan secara bertahap dengan salah satu caranya menempatkan Gibran dan beberapa kementerian atau lembaga berkantor di IKN. NasDem juga menyebutkan beberapa kementerian yang cocok berkantor di IKN. n jk/erc/cr9/rmc
Editor : Moch Ilham
