SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah agar memprioritaskan tambak tradisional dalam pelaksanaan program revitalisasi tambak yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dukungan penuh disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Erma Susanti, yang menilai program ini sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petambak tradisional di Jawa Timur.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program revitalisasi tambak yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program ini dinilai sangat strategis untuk mengangkat kembali kesejahteraan petambak tradisional di Jawa Timur yang selama ini bergantung pada sektor budidaya tambak.
"Revitalisasi tambak bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif," ujar Erma, Senin (28/7/25).
Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, saat ini terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi.
Dari luasan tersebut, lebih dari 60 persen merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, yakni rata-rata 0,6 ton per hektare per tahun, terutama untuk udang vaname dan bandeng.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu menekankan bahwa revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, akses pakan berkualitas, hingga pelatihan budidaya modern.
Dirinya juga mengingatkan agar program ini tidak justru menjadi celah bagi masuknya investor besar yang menggeser petambak kecil.
"Petani tambak jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir melindungi mereka, bukan membuka jalan untuk penguasaan lahan oleh korporasi besar," tegasnya.
Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan revitalisasi 78.000 hektare tambak mangrak di wilayah Pantura, dengan target awal 13.000 hektare dimulai pada 2025. Proyek ini mencakup 4 provinsi dan 28 kabupaten/kota, dan ditargetkan rampung pada 2029.
Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Mulai dari tumpukan sampah di wilayah pesisir, abrasi, pendangkalan, hingga belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air bersih di tambak-tambak rakyat.
Erma mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk aktif berkoordinasi dengan KKP agar daerah-daerah di Jatim juga masuk dalam prioritas revitalisasi. Ia yakin, jika dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran, produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat.
"Kalau produktivitas naik, otomatis penghasilan petambak akan meningkat. Ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka," katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar memberi manfaat langsung kepada petani. Erma juga menekankan pentingnya akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta jaminan pasar bagi hasil budidaya tambak lokal.
"Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya bagus, tapi petaninya juga sejahtera," pungkasnya. rko
Editor : Redaksi
