SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menjabat sejak 21 Agustus 2024, mulai digoyang. Ia diterpa isu keretakan.
Dengan yakinnya, Bahlil menekankan bahwa tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
Bahlil juga menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?" ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (3/8).
Sementara Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid, juga turut menepis kabar adanya isu munaslub, terutama yang mengaitkannya dengan namanya.
"Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub," ucap Nusron.
Ada isu, dan ada bantahan.
Dunia politik di Indonesia sejak Orde baru sudah ditandai oleh sejumlah isu dan peristiwa politik penting. Isu ini ikut memberi arah pada perjalanan bangsa ini. Ya apalagi ditandai oleh menggelindingnya isu keterbukaan politik.
Isu retaknya Bahlil, bisa jadi akan disambut dengan gairah oleh elit politik Partai Golkar maupun masyarakat luas.
***
Catatan jurnalistik saya kisruh kepengurusan Partai Golkar pernah terjadi tahun 2016. Kisruh itu sampai berlarut-larut selama 1,5 tahun. Kisruh itu mulai menggerus keyakinan publik terhadap partai beringin ini. Jika tak ada penyelesaian yang memadai, partai besar yang pernah menguasai politik Indonesia ini bisa bergeser menjadi parpol gurem.
Catatan jurnalistik saya menandakan, sepanjang sejarah era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sebetulnya tidak selalu adem-ayem. Tarik-menarik kepentingan senantiasa mewarnai pergeseran penguasaan elite di parpol beringin.
Konflik perebutan legitimasi kepengurusan partai antara kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Perbedaan tarikan kepentingan politik menjadi asal terjadinya dua versi munas Partai Golkar. Pokok persoalan yang digugat kubu Munas Ancol adalah ketidakmampuan Golkar mengusung calon presiden ataupun wakil presiden sendiri. Posisi Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo saat itu justru diusung partai lain. Oleh karena itulah, tokoh-tokoh kubu Munas Ancol, yaitu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso, menamakan diri "Tim Penyelamat Partai Golkar".
Nah, saling gugat antara kedua kubu berlangsung dalam periode sepanjang 2015. Keputusan Mahkamah Partai Golkar pun bersifat mendua. Empat hakim Mahkamah Partai memberikan keputusan mendua, dua hakim memenangkan munas kubu Ancol, sementara dua lainnya meminta kubu Ancol menerima kubu Munas Bali. Sampai dengan awal 2016 ini, konflik kedua kubu masih runcing.
Pada Senin, 11 Januari 2016, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Namun, selepas pertemuan itu, perbedaan cara pandang kedua pihak dalam penyelesaian konflik masih terlihat jelas. Agung Laksono menyatakan bahwa penyelesaian konflik akan dilakukan dengan sebuah "Musyawarah Nasional (Munas) Bersama", sementara Aburizal Bakrie menyatakan bahwa Munas Bersama bukan bentuk yang dikenal AD/ART partai. Jadi, kalau kini ada is yg kererakan, secara historis wajar. Konflik Partai golkar bukanlah fenomena baru. Di masa lalu, konflik internal semacam ini berakhir dengan terbentuknya partai-partai "replika" dari Partai Golkar, seperti Partai Demokrat, PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Konflik kali ini belum menampakkan ujung yang jelas, apakah akan berakhir dengan kepengurusan terbentuknya partai baru atau lainnya.
***
Menurut catatan jurnalistik saya, beragam asumsi bisa diajukan sebagai penyebab berlarutnya konflik di tubuh partai beringin. Sejumlah pendapat menyorot spirit pragmatisme partai yang kuat kepada kekuasaan politik. Juga lemahnya ideologisasi parpol di tengah kuatnya sistem demokrasi yang dikembangkan para kader Golkar menjadi titik lemah partai beringin.
Saat ini, konon tidak adanya figur atau tokoh karismatik yang mampu menjadi simbol sekaligus pemersatu partai yang disegani sebagaimana masa lalu.? Bahlil, konon di Kabinet Merah-Putih, Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konon "titipan" Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Maklum, sejak Orde Baru, peran sentral Presiden Soeharto telah membuat ratusan komponen masyarakat penyusun Golkar menjadi padu dan solid.
Tapi Pasca reformasi, patron politik kuat semacam itu hilang.
Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Chumaedy atau Memed, kepada Rmol.id,
membenarkan Bahlil selama ini sangat mencolok sebagai "perpanjangan" kepentingan Jokowi di Golkar. Wajar jika ada kubu-kubu di internal Golkar memprotes hal itu dengan mengembuskan isu munaslub. "Namun semua kembali pada kalkulasi politik internal partai dan kebutuhan stabilitas pemerintahan mendatang," kata Memed.
Nah, isu goyang Bahlil, apa tidak mungkin muncul dari internal Partai Golkar sendiri.
***
Saya teringat kisruh kepengurusan Partai Golkar pernah berlarut-larut selama 1,5 tahun. Kisruh ini tampaknya mulai menggerus keyakinan publik terhadap partai beringin ini.
Sepanjang sejarah era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sebetulnya tidak selalu adem-ayem. Tarik-menarik kepentingan senantiasa mewarnai pergeseran penguasaan elite di parpol beringin.
Konflik yang muncul ke publik adalah perebutan legitimasi kepengurusan partai antara kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
Perbedaan tarikan kepentingan politik menjadi asal terjadinya dua versi munas Partai Golkar tersebut. Pokok persoalan yang digugat kubu Munas Ancol adalah ketidakmampuan Golkar mengusung calon presiden ataupun wakil presiden sendiri. Posisi Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo saat itu justru diusung partai lain. Oleh karena itulah, tokoh-tokoh kubu Munas Ancol, yaitu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso, menamakan diri "Tim Penyelamat Partai Golkar".
Perbedaan tarikan kepentingan politik menjadi asal terjadinya dua versi munas Partai Golkar tersebut.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai sosok Bahlil Lahadalia, bukan figur yang ideal untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.
"Sebetulnya Bahlil bukan figur yang paling ideal. Walaupun merupakan kader Golkar, tapi Bahlil bukan bagian dari elite utama yang sekarang menjalankan roda partai," ucap Saidiman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Idealnya, kata dia, pengganti Airlangga adalah pengurus inti DPP, misalnya salah satu wakil ketua umum Partai Golkar.
"Di jajaran wakil ketua itu, banyak tokoh yang relatif populer, mengakar, dan berkeringat membangun Golkar sejauh ini. Di sana ada nama seperti AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita), Ahmad Doli Kurnia, atau Meutia Hafid," tuturnya.
"Juga ada beberapa ketua DPD 1 yang sangat menonjol, seperti Ace Hasan Syadzily atau Musa Rajeckshah (Ijeck). Idealnya Golkar memilih di antara nama-nama itu sehingga terjadi proses kaderisasi internal partai yang sehat," lanjut Saidiman.
Meski begitu, dirinya menyatakan bila melihat kepemimpinan Golkar pasca-Orde Baru, memang selalu dipegang oleh tokoh yang dekat dengan lingkaran Istana.
Siapa tokoh Golkar yang sekarang dekat istana?
Sebelum ini, beredar isu adanya Munaslub Partai Golkar mencuat ke publik, disertai spekulasi nama Nusron Wahid ikut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini. Istana diisukan sudah merestui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia diganti. Percaya? Wait and see. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
