SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar selama dua hari, 6 hingga 7 Agustus 2025, dengan menggandeng Inspektorat Daerah dan BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, pada Rabu (6/8). Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya SPIP sebagai sistem yang mampu memperkuat pengawasan internal, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang nilainya besar setiap tahunnya.
"Setiap tahun, kita mengelola anggaran daerah dalam jumlah yang tidak kecil. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan," ujar Bupati Yani.
Bupati menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan mencerminkan tekad untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan SPIP terletak pada kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pendampingan aktif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Pengendalian internal dan manajemen risiko harus menjadi budaya kerja. Ini bukan hanya urusan Inspektorat, tetapi tanggung jawab kita semua," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, dalam laporannya menyampaikan bahwa SPIP merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada hasil.
"Dengan SPIP, kita bisa memetakan risiko dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Ini alat untuk mendukung kinerja dan integritas organisasi," ungkap Sekda Washil.
Kegiatan asistensi ini diikuti oleh seluruh Tim SPIP dari perangkat daerah, termasuk tim asesor, penilai mandiri dari Bappeda, BPPKAD, Setda, serta Tim Penjamin Kualitas dari Inspektorat. Sebagai narasumber, hadir Abul Chair dari BPKP Jawa Timur, yang memberikan asistensi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP.
Berdasarkan hasil penilaian BPKP tahun 2024, Kabupaten Gresik mencatat skor maturitas SPIP sebesar 3,343 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,995. Sementara itu, untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP masing-masing memperoleh nilai 2,258 dan 3,085.
Melalui kegiatan asistensi tahun ini, Pemkab Gresik menargetkan peningkatan nilai-nilai tersebut, sejalan dengan upaya memperkuat sistem pengawasan, mencegah korupsi, dan meningkatkan kapabilitas APIP.
Tak hanya itu, penerapan SPIP yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari strategi Pemkab Gresik dalam mewujudkan good governance, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pemenuhan data untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. SPIP juga menjadi elemen penting dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta akselerasi Reformasi Birokrasi.
"SPIP bukan sekadar memenuhi indikator. Yang kita dorong adalah manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan, agar lebih responsif, efisien, dan mampu mengelola risiko secara optimal," tutup Sekda Washil. did
Editor : Moch Ilham
