SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mengungkap selain ada kerugian negara Rp 1 triliun, ditemukan adanya dampak kepada umat terkait kasus korupsi kuota haji 2024.
Praktis dengan adanya dugaan penyelewengan pembagian kuota haji khusus itu, KPK terus gali kerugian umat. Kerugian itu berupa adanya pergeseran waktu keberangkatan jemaah haji reguler.
KPK menyebutkan ada sekitar 8.400 kuota yang seharusnya untuk haji reguler bergeser ke haji khusus.
"Ada 8.400 kuota yang digeser ya kan dari yang seharusnya reguler ke khusus ya," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).
Seharusnya, jemaah reguler mendapatkan 18.400 atau 92 persen dari kuota tambahan. Namun pembagian kuota di tahun haji tersebut dibagi dua atau 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen haji reguler.
KPK menduga estimasi kerugian negara dalam dugaan korupsi kuota haji bisa mencapai Rp1 triliun. Perhitungan awal itu didapat dari potensi pendapatan negara yang hilang akibat jatah haji reguler yang berkurang. Ada pula potensi pendapatan pihak swasta yang hilang akibat perubahan jatah kursi tambahan
Mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, yang sejak dicekal KPK tak boleh ke luar negeri, mulai bereaksi.
Kuasa hukumnya, Mellisa Anggraini, keberatan jemaah haji menjadi saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Mellisa meminta KPK untuk fokus menyelesaikan perhitungan kerugian negara.
"Jika KPK mengajak jemaah melapor soal layanan hotel, katering, atau penempatan, itu di luar konteks. Persoalan teknis lapangan tidak otomatis berkaitan dengan korupsi kuota," ujar Mellisa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (19/8).
Mellisa memahami KPK berwenang memanggil siapa pun untuk menjadi saksi. Namun, dia menegaskan keterangan dari jemaah haji tahun 2024 tidak serta merta berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
"KPK memang berwenang memanggil siapa pun sebagai saksi, tapi imbauan ke publik seharusnya tidak melenceng dari ruang lingkup perkara," tandasnya.
Lembaga antirasuah itu saat ini telah melakukan pencegahan terhadap tiga orang, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (YCQ). Yaqut, terkena larangan bepergian ke Luar negeri.
Jemaah Haji Jadi Saksi
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan jemaah haji tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi bisa menjadi saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
"Bisa disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat," tambah Budi.
Akibat korupsi tersebut membuat antrean ribuan anggota jemaah yang seharusnya bisa berangkat pada 2024, menjadi batal berangkat dan harus kembali menunggu antrean.
"Artinya kuota reguler ini berkurang 8.400 ya di mana 8.400 ini kan bergeser ke kuota khusus ya, artinya ada jemaah-jemaah yang kemudian antreannya juga digeser yang seharusnya berangkat menggunakan kuota reguler di tahun ini misalnya begitu," ucapnya.
"Ya, bicara kerugian umat ya terkait dengan waktu tunggu ini bisa dibilang menjadi salah satu dampak yang cukup masif ya," ungkapnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
