Muhammadiyah Setuju Dibentuk Kementerian Haji dan Umrah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung keputusan rencana Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Ini terkait sejumlah tugas berat yang dipikul kementerian baru itu.

"Saya menyambut gembira bila BP Haji dinaikkan statusnya menjadi kementerian karena mengurusi masalah haji merupakan tugas yang berat," kata Anwar saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

Anwar mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mengikis urusan koordinasi terkait penyelenggaraan haji. Kementerian baru itu diyakini juga memudahkan pemerintah dalam berkoordinasi dengan pihak Saudi dalam urusan pelaksanaan haji jemaah Indonesia.

"Kementerian Haji akan menjadi kementrian yang bertanggung jawab penuh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sehingga tidak akan ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag karena semuanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari Kementerian Haji," ujar Anwar.

"Dengan menjadi Kementerian Haji maka pihak kementerian akan bisa melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak terutama dengan pihak kementerian haji Saudi dengan lebih mudah karena sudah setara atau setingkat," sambungnya.

Muhammadiyah berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan haji. Lewat kementerian baru ini, kata Anwar, penyelenggaraan haji oleh pemerintah harus bisa berjalan lebih baik.

"Dengan tidak digabungkannya pengelolaan keuangan haji ke dalam kementerian haji maka diharapkan BPKH akan bisa mengelola keuangan haji dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan dinaikkannya status BP Haji menjadi kementerian haji maka diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ke depan akan bisa berjalan dengan lebih baik sesuai dengan yang diharapkan," tutur Anwar.

 

Ada Kesepakatan, Belum Disahkan

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Pengesahannya akan diketuk palu Selasa depan.

"Ada kesepakatan, tapi belum disahkan. Pengesahannya melalui paripurna," kata Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan saat ditemui di acara Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi & BPH - 2025, di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8).

DPR akan melakukan pengesahan tersebut melalui sidang paripurna pada Selasa (26/8). Gus Irfan pun siap untuk mengemban amanah baru tersebut. n dc/jk/rmc

Berita Terbaru

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto- Pemerintah Kota Mojokerto memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui pelatihan keterampilan …