SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung keputusan rencana Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Ini terkait sejumlah tugas berat yang dipikul kementerian baru itu.
"Saya menyambut gembira bila BP Haji dinaikkan statusnya menjadi kementerian karena mengurusi masalah haji merupakan tugas yang berat," kata Anwar saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).
Anwar mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mengikis urusan koordinasi terkait penyelenggaraan haji. Kementerian baru itu diyakini juga memudahkan pemerintah dalam berkoordinasi dengan pihak Saudi dalam urusan pelaksanaan haji jemaah Indonesia.
"Kementerian Haji akan menjadi kementrian yang bertanggung jawab penuh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sehingga tidak akan ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag karena semuanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari Kementerian Haji," ujar Anwar.
"Dengan menjadi Kementerian Haji maka pihak kementerian akan bisa melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak terutama dengan pihak kementerian haji Saudi dengan lebih mudah karena sudah setara atau setingkat," sambungnya.
Muhammadiyah berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan haji. Lewat kementerian baru ini, kata Anwar, penyelenggaraan haji oleh pemerintah harus bisa berjalan lebih baik.
"Dengan tidak digabungkannya pengelolaan keuangan haji ke dalam kementerian haji maka diharapkan BPKH akan bisa mengelola keuangan haji dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan dinaikkannya status BP Haji menjadi kementerian haji maka diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ke depan akan bisa berjalan dengan lebih baik sesuai dengan yang diharapkan," tutur Anwar.
Ada Kesepakatan, Belum Disahkan
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Pengesahannya akan diketuk palu Selasa depan.
"Ada kesepakatan, tapi belum disahkan. Pengesahannya melalui paripurna," kata Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan saat ditemui di acara Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi & BPH - 2025, di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8).
DPR akan melakukan pengesahan tersebut melalui sidang paripurna pada Selasa (26/8). Gus Irfan pun siap untuk mengemban amanah baru tersebut. n dc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
