SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyoroti rencana penambahan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2025 yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,712 triliun. Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Hj Zeiniye, menegaskan pihaknya meminta penjelasan pemerintah provinsi sejauh mana tambahan belanja tersebut benar-benar berpihak pada layanan dasar masyarakat.
“Kami menekankan agar penambahan belanja ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, hingga mitigasi dampak perekonomian global,” ujar Hj Zeiniye dalam pandangan fraksinya, Kamis 21/8/2025.
Fraksi PPP-PSI juga meminta kejelasan terkait program kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2025, serta besaran anggaran yang direncanakan. Menurut Hj Zeiniye, pemerintah provinsi harus memiliki sistem pengelolaan anggaran yang terukur, sistematis, dan konsisten dengan dokumen RPJMD 2025–2029.
Selain itu, Fraksi PPP-PSI menyoroti lonjakan signifikan penerimaan pembiayaan daerah yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dari semula Rp1,78 triliun lebih, kini meningkat menjadi Rp4,7 triliun lebih. “SiLPA bukanlah prestasi, melainkan cerminan lemahnya disiplin dalam perencanaan dan realisasi APBD. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Terkait belanja hibah yang turun menjadi Rp3,29 triliun lebih, Fraksi PPP-PSI menyatakan dukungan agar alokasi anggarannya benar-benar menunjang tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Zeiniye menegaskan prinsip efektif, adil, dan responsif harus menjadi dasar pengalokasian hibah tersebut.
Fraksi PPP-PSI juga menyoroti penurunan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula Rp357 miliar lebih. Dikatakan Zeiniye, pemerintah provinsi seharusnya menyampaikan laporan progres penggunaan BTT hingga semester I tahun 2025, agar publik mengetahui transparansi realisasi anggaran.
Lebih lanjut, PPP-PSI menilai penyerapan anggaran hingga semester I 2025 masih rendah di sejumlah OPD. Karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Jatim dan jajaran mempercepat realisasi program, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, agar tidak menumpuk menjadi SiLPA pada akhir tahun.
“Terkait tambahan belanja daerah yang kini mencapai Rp32,9 triliun, maka pencapaiannya harus dikaitkan dengan indikator kinerja utama serta capaian ekonomi makro Jawa Timur, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, investasi, hingga pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” papar Hj Zeiniye.
PPP-PSI mendukung tema perubahan RKPD Jatim tahun 2025, yakni *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan*, dengan sembilan prioritas pembangunan. Namun, Fraksi meminta pemerintah memastikan kecukupan waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun.
Sebagai penutup, Hj Zeiniye menegaskan P-APBD 2025 harus menjadi instrumen efektif yang menjawab kebutuhan masyarakat. “APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen teknis pembangunan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tandasnya. rko
Rincian Rencana Perda Perubahan APBD Jawa Timur 2025
Pendapatan Daerah
sebelum perubahan Rp. 28.448.212.471.048,67
bertambah Rp. 91.182.557.010,33
Pendapatan setelah perubahan Rp. 28.539.395.028.059,00
Belanja Daerah
sebelum perubahan Rp. 30.223.570.777.659,67
bertambah Rp. 2.712.913.694.425,14
Belanja setelah perubahan Rp. 32.936.484.472.084,81
Defisit (pendapatan - Belanja) (Rp. 4.397.089.444.025,81)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan setelah perubahan Rp. 4.706.226.066.265,81
Pengeluaran setelah perubahan Rp. 309.176.622.240,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 4.397.089.444.025,81
Maka defisit anggaran sebesar Rp. 4.397.089.444.025,81 akan
tercukupi dari Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp.
4.397.089.444.025,81 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
Berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 0,00.
Editor : Moch Ilham
