Vonis Ringan Mafia Tanah di Gresik Cemari Hari Lahir Kejaksaan ke-80

author M. Aidid Koresponden Gresik

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80 yang bertema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju” justru dinodai oleh sorotan tajam publik atas penanganan kasus mafia tanah di Gresik. Alih-alih menjadi momen refleksi atas perbaikan kinerja penegakan hukum, yang terjadi justru sebaliknya: potret buram keadilan di ruang sidang Pengadilan Negeri Gresik.

Kasus mafia tanah bernilai miliaran rupiah yang menyeret terdakwa bergelar doktor, Dr. H. Achmad Wahyudin, hanya dijatuhi vonis satu bulan "tahanan kota". Padahal, jaksa telah menjerat kasus dengan pasal berlapis termasuk Pasal 385 KUHP, Pasal 263, dan Pasal 266, yang ancamannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Ironisnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik hanya menuntut dua bulan penjara, dan majelis hakim memberikan vonis yang bahkan lebih ringan lagi.

Vonis yang dinilai janggal itu memicu kekecewaan mendalam dari korban, H. Zainal Abidin, pemilik sah tanah yang menjadi obyek penipuan. Ia merasa keadilan dikaburkan dan aparat penegak hukum justru abai terhadap fakta kejahatan serius yang dilakukan oleh jaringan terorganisir.

“Bukan hanya merugikan saya secara pribadi, tapi ini menyangkut harga diri hukum di Gresik. Bagaimana mungkin kasus pemalsuan KTP, KK, Surat Nikah, hingga Akta Jual Beli yang nilainya hampir Rp10 miliar hanya divonis satu bulan? Itu pun tahanan kota,” ujar Zainal geram, Selasa (2/9/2025).

Kasus ini bermula dari laporan Zainal ke Polda Jatim pada September 2022. Dua bidang tanahnya, masing-masing seluas 36.840 m² dan 25.020 m² di Desa Kebonagung, Ujungpangkah, Gresik, secara diam-diam dijual ke PT Steel Pipe Industry of Indonesia (Spindo) oleh kakaknya sendiri, Dr. H. Achmad Wahyudin, dengan total nilai Rp9,279 miliar. Uang hasil transaksi bahkan ditransfer langsung ke rekening terdakwa.

Untuk melancarkan aksi, Wahyudin memalsukan identitas Zainal dan istrinya, Hunaifa. Ia bekerja sama dengan tiga terdakwa lain: Ainul Churi, Okfin Al Choirini, dan Pudji Djulianto. Kedua nama pertama berpura-pura sebagai Zainal dan Hunaifa, lengkap dengan KTP, KK, dan surat nikah palsu. Pudji Djulianto didakwa dalam berkas terpisah karena membantu mengatur pembuatan akta kuasa jual.

“Ini bukan sekadar penipuan biasa, ini pemalsuan dokumen negara dengan dampak hukum dan ekonomi besar,” tambah Zainal.

Istri Zainal, Hj. Hunaifa, juga menyuarakan kekecewaan. Menurutnya, proses persidangan pada 2023 lalu penuh kejanggalan. Jadwal sidang tidak konsisten, hakim kerap absen tanpa pengganti, dan pada akhirnya hakim memaksa suaminya bersalaman dengan terdakwa.

“Kami dipaksa bersalaman, seolah-olah sudah memaafkan. Itu yang nanti dijadikan alasan meringankan hukuman. Padahal, kami tidak pernah berdamai,” ungkap Hunaifa dengan nada kesal.

Lebih mengejutkan lagi, Hunaifa mengaku baru mengetahui tuntutan jaksa hanya dua bulan dari pihak lain. Tak ada komunikasi maupun penjelasan langsung dari kejaksaan mengenai alasan tuntutan ringan tersebut.

Karena merasa keadilan tidak ditegakkan, Zainal dan istrinya akhirnya melaporkan penanganan kasus ini ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI. Tembusan juga dikirim ke Komisi Yudisial (KY). Petugas KY di Jawa Timur telah mengonfirmasi bahwa laporan itu sedang dipelajari dan pihaknya akan segera turun ke Gresik.

“Siap, kami akan pelajari dan dalam waktu dekat akan melakukan langkah selanjutnya,” ujar seorang petugas KY saat dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).

Tak berhenti di situ, Zainal kembali menjadi korban pada kasus serupa yang kini masih dalam proses persidangan. Kali ini terkait lahan tambak di Desa Golokan, Sidayu, Gresik, yang dijual ke Koperasi PKPRI. Nama Wahyudin kembali muncul dalam kasus tersebut, dengan pola kejahatan yang nyaris sama. Bedanya, kali ini para terdakwa ditahan sejak awal.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kejaksaan dan pengadilan, terutama di momen peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, penanganan perkara ini justru mengundang pertanyaan besar: ke mana arah transformasi kejaksaan jika keadilan bisa dibengkokkan sedemikian rupa?. did

Berita Terbaru

PSI Siap Mati-matian Ikuti Jokowi

PSI Siap Mati-matian Ikuti Jokowi

Selasa, 03 Feb 2026 19:07 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 19:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap berjuang mati-matian. Menurutnya pernyataan Jokowi itu menjadi dorongan moral dan militansi…

Setelah Lengser dari KSP, Moeldoko Mengeluh

Setelah Lengser dari KSP, Moeldoko Mengeluh

Selasa, 03 Feb 2026 19:06 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 19:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Setelah tak jabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan kini jadi Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia…

Gus Ipul-Gus Yahya, ke Istana Bareng

Gus Ipul-Gus Yahya, ke Istana Bareng

Selasa, 03 Feb 2026 19:02 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengundang organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam pada Selasa (3/2) siang. Apa yang akan…

Komnas Anak Ingatkan Konflik Terekspos di Media Berdampak Buruk

Komnas Anak Ingatkan Konflik Terekspos di Media Berdampak Buruk

Selasa, 03 Feb 2026 18:59 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 18:59 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komnas Anak berharap kasus ini tidak berlarut-larut. Sebab, konflik yang terus menerus terekspos di media dikhawatirkan akan…

Kisah Anak-Cucu Almarhum Emilia Contesa : Denada Nangis, Ressa Siap Islah

Kisah Anak-Cucu Almarhum Emilia Contesa : Denada Nangis, Ressa Siap Islah

Selasa, 03 Feb 2026 18:56 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 18:56 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Drama perseteruan antara pihak Ressa dan Denada memasuki babak baru yang makin panas. Tak main-main, Dino Rossano Hansa selaku Om…

Pimpinan BUMN Akal-akalan, Perlu Diungkap Modusnya

Pimpinan BUMN Akal-akalan, Perlu Diungkap Modusnya

Selasa, 03 Feb 2026 18:55 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 18:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat pidato di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Presiden Prabowo…