Vonis Ringan Mafia Tanah di Gresik Cemari Hari Lahir Kejaksaan ke-80

author M. Aidid Koresponden Gresik

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80 yang bertema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju” justru dinodai oleh sorotan tajam publik atas penanganan kasus mafia tanah di Gresik. Alih-alih menjadi momen refleksi atas perbaikan kinerja penegakan hukum, yang terjadi justru sebaliknya: potret buram keadilan di ruang sidang Pengadilan Negeri Gresik.

Kasus mafia tanah bernilai miliaran rupiah yang menyeret terdakwa bergelar doktor, Dr. H. Achmad Wahyudin, hanya dijatuhi vonis satu bulan "tahanan kota". Padahal, jaksa telah menjerat kasus dengan pasal berlapis termasuk Pasal 385 KUHP, Pasal 263, dan Pasal 266, yang ancamannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Ironisnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik hanya menuntut dua bulan penjara, dan majelis hakim memberikan vonis yang bahkan lebih ringan lagi.

Vonis yang dinilai janggal itu memicu kekecewaan mendalam dari korban, H. Zainal Abidin, pemilik sah tanah yang menjadi obyek penipuan. Ia merasa keadilan dikaburkan dan aparat penegak hukum justru abai terhadap fakta kejahatan serius yang dilakukan oleh jaringan terorganisir.

“Bukan hanya merugikan saya secara pribadi, tapi ini menyangkut harga diri hukum di Gresik. Bagaimana mungkin kasus pemalsuan KTP, KK, Surat Nikah, hingga Akta Jual Beli yang nilainya hampir Rp10 miliar hanya divonis satu bulan? Itu pun tahanan kota,” ujar Zainal geram, Selasa (2/9/2025).

Kasus ini bermula dari laporan Zainal ke Polda Jatim pada September 2022. Dua bidang tanahnya, masing-masing seluas 36.840 m² dan 25.020 m² di Desa Kebonagung, Ujungpangkah, Gresik, secara diam-diam dijual ke PT Steel Pipe Industry of Indonesia (Spindo) oleh kakaknya sendiri, Dr. H. Achmad Wahyudin, dengan total nilai Rp9,279 miliar. Uang hasil transaksi bahkan ditransfer langsung ke rekening terdakwa.

Untuk melancarkan aksi, Wahyudin memalsukan identitas Zainal dan istrinya, Hunaifa. Ia bekerja sama dengan tiga terdakwa lain: Ainul Churi, Okfin Al Choirini, dan Pudji Djulianto. Kedua nama pertama berpura-pura sebagai Zainal dan Hunaifa, lengkap dengan KTP, KK, dan surat nikah palsu. Pudji Djulianto didakwa dalam berkas terpisah karena membantu mengatur pembuatan akta kuasa jual.

“Ini bukan sekadar penipuan biasa, ini pemalsuan dokumen negara dengan dampak hukum dan ekonomi besar,” tambah Zainal.

Istri Zainal, Hj. Hunaifa, juga menyuarakan kekecewaan. Menurutnya, proses persidangan pada 2023 lalu penuh kejanggalan. Jadwal sidang tidak konsisten, hakim kerap absen tanpa pengganti, dan pada akhirnya hakim memaksa suaminya bersalaman dengan terdakwa.

“Kami dipaksa bersalaman, seolah-olah sudah memaafkan. Itu yang nanti dijadikan alasan meringankan hukuman. Padahal, kami tidak pernah berdamai,” ungkap Hunaifa dengan nada kesal.

Lebih mengejutkan lagi, Hunaifa mengaku baru mengetahui tuntutan jaksa hanya dua bulan dari pihak lain. Tak ada komunikasi maupun penjelasan langsung dari kejaksaan mengenai alasan tuntutan ringan tersebut.

Karena merasa keadilan tidak ditegakkan, Zainal dan istrinya akhirnya melaporkan penanganan kasus ini ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI. Tembusan juga dikirim ke Komisi Yudisial (KY). Petugas KY di Jawa Timur telah mengonfirmasi bahwa laporan itu sedang dipelajari dan pihaknya akan segera turun ke Gresik.

“Siap, kami akan pelajari dan dalam waktu dekat akan melakukan langkah selanjutnya,” ujar seorang petugas KY saat dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).

Tak berhenti di situ, Zainal kembali menjadi korban pada kasus serupa yang kini masih dalam proses persidangan. Kali ini terkait lahan tambak di Desa Golokan, Sidayu, Gresik, yang dijual ke Koperasi PKPRI. Nama Wahyudin kembali muncul dalam kasus tersebut, dengan pola kejahatan yang nyaris sama. Bedanya, kali ini para terdakwa ditahan sejak awal.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kejaksaan dan pengadilan, terutama di momen peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, penanganan perkara ini justru mengundang pertanyaan besar: ke mana arah transformasi kejaksaan jika keadilan bisa dibengkokkan sedemikian rupa?. did

Berita Terbaru

Hadiri Jatim Creative Connect 2026, Ponorogo Siap Kolaborasi Perluas Jejaring

Hadiri Jatim Creative Connect 2026, Ponorogo Siap Kolaborasi Perluas Jejaring

Minggu, 18 Okt 2026 17:06 WIB

Minggu, 18 Okt 2026 17:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar — Kabupaten Ponorogo membuka peluang kolaborasi dengan berbagai daerah di Jawa Timur untuk memperkuat jejaring kota kreatif. Upaya ini …

Soroti Penanganan Perkara BBM Bersubsidi di Sumenep, Pengacara Agus Minta Propam dan Irwasum Turun Tangan

Soroti Penanganan Perkara BBM Bersubsidi di Sumenep, Pengacara Agus Minta Propam dan Irwasum Turun Tangan

Minggu, 18 Okt 2026 16:58 WIB

Minggu, 18 Okt 2026 16:58 WIB

SURABAYA PAGI, Sumenep-Kuasa hukum Agus, H. Muhammad Siddik meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri,…

Bupati Subandi Bakal Renov Liponsos Dan Janji Carikan Pekerjaan Penghuninya

Bupati Subandi Bakal Renov Liponsos Dan Janji Carikan Pekerjaan Penghuninya

Minggu, 18 Okt 2026 16:26 WIB

Minggu, 18 Okt 2026 16:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo menyiapkan program pemberdayaan bagi warga binaan yang telah dinyatakan sembuh. Fasilitas Liponsos Sidoarjo bakal…

Spogomi Sesi Dua, Walikota Ning Ita Dorong Kolaborasi Lingkungan dalam Memungut dan Memilah Sampah

Spogomi Sesi Dua, Walikota Ning Ita Dorong Kolaborasi Lingkungan dalam Memungut dan Memilah Sampah

Minggu, 18 Okt 2026 15:57 WIB

Minggu, 18 Okt 2026 15:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Upaya membangun kepedulian terhadap pengelolaan sampah terus dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui pendekatan k…

Ning Ita Dorong Keterlibatan Generasi Muda Kota Mojokerto Jaga Indonesia ASRI

Ning Ita Dorong Keterlibatan Generasi Muda Kota Mojokerto Jaga Indonesia ASRI

Minggu, 18 Okt 2026 15:50 WIB

Minggu, 18 Okt 2026 15:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui gerakan Green A…

Pemkot Surabaya Siapkan Pelatihan UMKM Warga Jalan Kunti, Ubah Stigma Kampung Narkoba

Pemkot Surabaya Siapkan Pelatihan UMKM Warga Jalan Kunti, Ubah Stigma Kampung Narkoba

Minggu, 18 Okt 2026 15:17 WIB

Minggu, 18 Okt 2026 15:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya mengubah stigma kampung narkoba yang ada di Jalan Kunti, Surabaya, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah…