Dewan Desak Pemkot Tindak Tegas Oknum ASN Lakukan Pungli

author Al Qomaruddin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan yang bersih dan berkualitas Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak agar pemerintah kota memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli).

Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menegaskan, mutasi semata tidak cukup memberikan efek jera, melainkan harus ada tindakan nyata seperti demosi atau penempatan di bidang yang berbeda.

"Kalau sampai ada oknum ASN kelurahan main pungli, harus dibersihkan. Semestinya ada sanksi kepada yang bersangkutan. Saya apresiasi langkah wali kota yang memberikan maaf dengan dalih setiap manusia tempatnya salah. Namun, sanksi tegas tetap harus diberikan agar ada efek jera,” ungkap Yona Bagus, senin (8/9).

Menurut Yona, mutasi dengan jabatan serupa hanya akan membuka peluang terulangnya praktik serupa di tempat lain.

“Mutasi dalam posisi yang sama akan memungkinkan hal serupa terjadi dalam versi berbeda. Itu tidak menjadi warning bagi yang lain. Mestinya berlaku demosi atau mutasi yang tegas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Yebe mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat yang seharusnya bekerja dengan asas profesionalitas dan ketulusan, bukan memperluas ruang kepentingan pribadi.“ASN itu pelayan masyarakat. Mereka harus melayani dengan sepenuh hati, bukan malah membuat masalah. Sanksi tegas menjadi contoh agar ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun pemkot mengedepankan profesionalitas,” tandasnya.

Selain itu, Cak Yebe juga menyoroti jalur birokrasi pelayanan publik yang kerap dijadikan celah pungli. Ia mendorong agar warga bisa langsung mengurus administrasi kependudukan tanpa harus repot membawa surat pengantar dari RT, RW, atau kelurahan.

“Nek modele sik kayak gini, gak perlu ada surat-surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lain. Mending langsung ke dinas terkait atau ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Memangkas jalur birokrasi itu penting supaya tidak dipakai ajang pungli,” tegas Ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut.

Ia menegaskan, praktik pungli yang dilakukan ASN dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN. Dalam aturan tersebut, pasal 3 mewajibkan ASN untuk bekerja dengan jujur, cermat, serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sementara pasal 4 melarang keras ASN mau pegawai non ASN menjadi perantara atau menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang menemukan oknum ASN yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Alq

Berita Terbaru

Solusi Urai Kemacetan, Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Ditarget Rampung 2027

Solusi Urai Kemacetan, Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Ditarget Rampung 2027

Kamis, 19 Nov 2026 11:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memperkuat konektivitas antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, proyek pelebaran Jalan Raya Wiyung-Menganti di kawasan…

Perkuat Budaya Peduli Lingkungan, Pemkab Sidoarjo Siapkan Modul Edukasi untuk TK-SMP

Perkuat Budaya Peduli Lingkungan, Pemkab Sidoarjo Siapkan Modul Edukasi untuk TK-SMP

Kamis, 19 Nov 2026 11:38 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dalam rangka memperkuat upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyusun modul…

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya dalam memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat…

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) sepanjang Januari hingga November 2026. D…

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan para siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang menjadi korban ambruknya plafon ru…

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto– Kota Mojokerto meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Non-Indeks Harga Konsumen (N…