Pemdes Popoh Salurkan BLT-DD ke 36 Keluarga Penerima Manfaat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Desa Popoh Sugini didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa Popoh Saat memberikan Bantuan BLT- DD kepada Penerima di pendopo kantor Desa setempat. SP/ HIKMAH
Kepala Desa Popoh Sugini didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa Popoh Saat memberikan Bantuan BLT- DD kepada Penerima di pendopo kantor Desa setempat. SP/ HIKMAH

i

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintah Desa (Pemdes) Popoh Kecamatan Wonoayu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Juli, Agustus, dan September, Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber anggaran dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2025 tersebut disalurkan kepada 36 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat kurang mampu dan hilang pencaharian. 

Acara yang digelar di Pendopo Kantor Desa setempat Senin (15/09/2025). Dihadiri oleh pendamping desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan seluruh keluarga  penerima manfaat (KPM).

Kepala Desa Popoh Sugini mengatakan, bahwa penerima BLT -DD di Desa Popoh sebanyak 36 KPM yang telah memenuhi tiga kriteria, yakni, berpenghasilan rendah, belum mendapatkan Bansos dari pemerintah. Tidak mudah mencari warga dengan kriteria tersebut, sebab sebagian warga sudah mendapat Bansos lain dari pemerintah, seperti PKH, BPNT, JPS dan BST.

Untuk itu sebagai bentuk kehati-hatian, pendataan daftar penerima kami lakukan dengan Musyawarah Desa. Prosesnya, setelah ada usulan dari RT, atau RW.

Tujuan utama pemerintah menyalurkan bansos ini supaya benar-benar manfaat. Sehingga warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya.

Dan Pemerintah Desa masih membuka peluang apabila masih ada warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial terkait  tapi ternyata masih belum tercover. Masyarakat bisa melakukan laporan dan usulan ke Pemdes, lalu laporan dan usulan tersebut akan diteruskan ke Pemkab Sidoarjo untuk diverifikasi.

Pantas atau tidak warga itu mendapat bantuan. Itu pun masih diverifikasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat dilakukan selama 3 bulan. Sedangkan besar bantuan yang diberikan senilai Rp 900 ribu untuk setiap KPM. man/hik

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…