Komisi VIII DPR RI Desak Hentikan Aktifitas PT SJL

author Al Qomaruddin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPR RI Komisi VIII Bambang Haryo Soekartono (BHS) (tengah pakai topi)  bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan Anggota DPRD Jatim serta Anggota DPRD Surabaya.
Anggota DPR RI Komisi VIII Bambang Haryo Soekartono (BHS) (tengah pakai topi)  bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan Anggota DPRD Jatim serta Anggota DPRD Surabaya.

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Perusahan bandel, membuat resah warga lantaran menimbulkan pencemaran lingkungan. Meskipun sudah di segel sebelumnya aktivitas peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) masih saja beroprasi.

Menanggapi keluhan warga, Warga Wisma Tengger, RT 04 RW 06, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Anggota DPR RI Komisi VIII Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Senin (15/9).

Bambang Haryo menilai, persoalan ini bukan hanya soal pencemaran lingkungan, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin usaha lainnya.

“Kalau memang melanggar prosedur IMB, tentu harus di hentikan operasionalnya. Perusahaan ini sudah berdiri 7 tahun, baru sekarang meledak. Kalau memang serius, mereka harus tutup atau relokasi sesuai keinginan warga,” tegasnya.

Lebih jauh, BHS mengingatkan risiko tinggi dari limbah industri peleburan emas, seperti merkuri dan natrium sianida, yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar.

“Kalau ini tidak segera di selesaikan, saya akan teruskan langsung ke Menteri Lingkungan Hidup. Ini bisa jadi preseden buruk bagi daerah lain,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan pemerintah kota harus menghentikan aktivitas peleburan emas PT SJL jika terbukti mencemari udara dan mengganggu kenyamanan warga.

Menurutnya, pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan sejumlah aturan hukum yang berlaku.

“Jika terbukti bahwa asap yang mengganggu kenyamanan warga diduga dikeluarkan oleh aktivitas produksi peleburan emas dari PT SJL, maka aktivitas produksi ini harus dihentikan karena PT SJL sudah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” pungkas pria yang akrap disapa Cak Yebe ini. Alq

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…