Ditemukan Surat Berkop BGN, untuk Rahasiakan Informasi Keracunan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersikap dingin dalam merespons soal adanya desakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan usai kasus ribuan siswa keracunan. Dadan menyebut ia menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Dadan belum bisa memastikan kapan pihaknya akan membahas MBG bersama Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku masih menunggu kabar. "Menunggu arahan presiden," kata Dadan.
Kesalahan Sistem di BGN
Awal pekan ini Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," kata Ari dalam rapat tersebut.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan tiga lembaga memiliki data berbeda-beda mengenai jumlah korban keracunan menu makan bergizi gratis (MBG). Ketiga lembaga itu adalah BGN, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski data ketiganya berbeda, jumlah korban keracunan MBG secara umum berada di kisaran lima ribu orang.
Data korban Keracunan Berbeda
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan tiga lembaga memiliki data berbeda-beda mengenai jumlah korban keracunan menu makan bergizi gratis (MBG). Ketiga lembaga itu adalah BGN, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski data ketiganya berbeda, jumlah korban keracunan MBG secara umum berada di kisaran lima ribu orang.
Dia merinci, BGN mendata ada 5.080 korban kasus keracunan MBG dengan 46 kasus. Sedangkan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 60 kasus keracunan MBG dengan jumlah korban sebanyak 5.207 orang. Dan BPOM mencatat sebanyak 55 kasus dengan jumlah korban 5.320 orang
pada hari yang sama, BGN justru mengumumkan insiden keracunan menu MBG secara umum menyebabkan 4.711 penerima manfaat mengalami berbagai macam gejala keracunan. BGN mencatat terdapat 45 kasus keracunan atau kejadian luar biasa (KLB) dalam program makan bergizi gratis sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data tersebut dihimpun secara langsung dari lapangan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Menurut dia, kasus keracunan biasanya terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru. "SPPG baru memang masih membutuhkan kebiasaan dan mitigasi sendiri," kata Dadan di kantornya, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Kasus Keracunan Versi BGN
Dadan memaparkan pihaknya membagi kasus keracunan tersebut ke dalam tiga wilayah. Rinciannya, wilayah pertama terdiri dari kawasan Indonesia bagian barat dengan total 7 kasus, lalu wilayah kedua meliputi pulau Jawa terdiri dari 27 kasus, dan wilayah ketiga meliputi Indonesia bagian timur dan kawasan sebanyak 11 kasus.
Dadan mengakui program yang menelan dana puluhan triliunan rupiah ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, kata dia, lembaganya akan terus melakukan perbaikan seiring dengan terus melakukan penambahan dapur guna mencapai target.
Lagi pula, Dadan mengklaim, total sajian makanan keracunan hanya 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang sudah dimasak selama 9 bulan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan. "Jadi alhamdulillah sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi," kata dia.
Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga merilis hasil pemantauan terbaru soal kasus keracunan massal yang diduga berasal dari programMBG. Hingga pertengahan September 2025, organisasi ini mencatat sedikitnya 5.360 anak di berbagai daerah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program pemerintah tersebut.
Desak Prabowo Hentikan Sementara
“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis Jumat.
Ubaid menilai temuan tersebut menjadi bukti kegagalan tata kelola MBG yang dikendalikan BGN. “Kalau hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” ujarnya.
JPPI menegaskan insiden berulang ini telah menjadikan MBG sebagai ancaman serius bagi keselamatan siswa. Alih-alih meningkatkan gizi dan kesehatan, Ubaid menyebut program ini justru menjerumuskan anak ke dalam penderitaan dan risiko kehilangan nyawa.
“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa,” kata Ubaid.
Atas temuan tersebut, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Organisasi ini juga menyerukan agar keselamatan anak ditempatkan di atas target politik pemerintah.
Tanggapan Banggar DPR RI
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan buntut temuan kasus keracunan di berbagai wilayah. Said mengatakan harus ada deteksi yang mendalam dari pemerintah.
"Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Said lantas menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa melayani 3.000 porsi MBG. Menurutnya, jumlah porsi tersebut terlalu banyak dan perlu dikurangi agar makanan yang dibuat tak terlalu lama dan basi.
"Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven," ujar Said.
"Nah, kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresidenan yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus disetop. Jangan," ujar Said.
Said mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini pada makanan yang disajikan. Ia menyoroti proses dan waktu makanan dimasak yang menjadi salah satu faktor keracunan di MBG.
"Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan," tambahnya.
Said juga merespons usulan MBG dialihkan menjadi uang tunai bagi wali murid. Ia lantas menyampaikan tiga alternatif.
"Ada tiga instrumen yang bisa dilakukan. Bisa pemerintah menyalurkan langsung (ke) kabupaten-kabupaten. Bisa pemerintah lewat PKH (program keluarga harapan). Kalau PKH selama ini per bulan Rp 300 ribu, kita tambahin Rp 300 ribu. Tapi yang Rp 300 ribu itu untuk MBG. Atau SPPG-nya didekatkan di sekolah," kata Said.
Kendati demikian, Said menekankan keputusan akhir ada di pemerintah. Banggar hanya bisa menyampaikan pertimbangan.
"Kalau Banggar, cara berpikir Banggar seperti itu. Nah, pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah," ungkapnya.
Bandung Tetapkan KLB
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan 364 siswa PAUD hingga SMA/SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, (KBB) keracunan. Pemerintah daerah setempat menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).
Mereka mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga sesak napas. Keracunan massal itu berawal pada Senin (22/9/2025). Para siswa kemudian dikumpulkan di GOR Kecamatan Cipongkor, RSUD Cililin, Puskesmas Cipongkor, serta RSIA Anugrah.
Mereka yang dirujuk ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya terus memburuk karena sesak napas parah. Namun mayoritas sudah membaik sehingga sudah diizinkan pulang pada Selasa (23/9/2025) Subuh.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan pemerintah daerah menetapkan kasus keracunan massal itu sebagai KLB setelah serangkaian hasil investigasi.
"Fokus utama kami adalah penanganan para korban. Jadi sekarang kita sudah menetapkan kasus ini sebagai KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh," kata Jeje saat ditemui, Selasa (23/9/2025).
Jeje mengatakan investigasi dilakukan secara menyeluruh. Usai Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan kegiatan operasional Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Cipari, Desa Cijambu yang mendistribusikan menu MBG, pihaknya juga menyetop operasi SPPG lain di wilayah Cipongkor.
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sudah mengambil sampel bekas muntahan dari siswa yang keracunan usai menyantap menu MBG. Menu yang dikonsumsi di antaranya ayam kecap, tahu goreng, sayuran, dan buah-buahan.
"Saat ini kan kita investigasi dulu, Dinkes juga sudah mengambil sampel baru tadi malam, mungkin baru ada hasil 2-3 hari kedepan. Kita akan tahu penyebab keracunannya apa," kata Jeje.
Rahasiakan Informasi Keracunan
Viral foto perjanjian yang meminta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) merahasiakan informasi jika terjadi keracunan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional DIY buka suara memberikan penjelasan.
Ada surat itu berkop Badan Gizi Nasional dan tertulis perjanjian kerja sama antara SPPG dan penerima manfaat di Kabupaten Sleman. Dari perjanjian itu terdapat kontroversi, yakni di poin ke-7 disebutkan agar penerima menjaga kerahasiaan informasi keracunan.
Merespons hal itu, Karegional SPPG DIY Gagat Widyatmoko menegaskan surat tersebut telah ditarik. Menurutnya, surat perjanjian yang beredar merupakan surat perjanjian versi lama, yang saat ini sudah ada perjanjian baru.
"Berkaitan dengan informasi MoU yang beredar tersebut adalah konsep MoU versi lama, sedangkan saat ini sudah ada yang baru," kata Gagat saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2025).
"Sehingga isi dari MoU tersebut sudah tidak berlaku lagi dan ke depan akan disebarkan ulang MoU kepada Kelompok Penerima Manfaat dengan isi MoU yang baru dan baik serta transparan untuk seluruh pihak," sambungnya.
Gagat menyebut saat ini setiap kepala regional SPPG telah melakukan perjanjian baru dengan para penerima manfaat. Meski begitu, Gagat tidak membeberkan isi surat perjanjian yang baru. Namun ia menegaskan poin-poin yang tidak sesuai di surat perjanjian lama sudah dihilangkan. n bin/jk/ag/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
