SURABAYA PAGI, Madiun — Bagi Nur Liken Budi Santoso (45), rumah layak huni hanyalah sebatas harapan. Bersama istri dan empat anaknya, ia masih bertahan di sebuah kontrakan sempit di Jalan Raden Wijaya, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun.
Kontrakan itu jauh dari kata nyaman. Lantainya berupa semen kasar penuh retakan, atapnya bocor setiap kali hujan, dan air kerap merembes masuk ke ruang utama. Dapur dan kamar mandi menyatu tanpa sekat, membuat bau dan lembap menyebar ke seluruh ruangan. Di ruang itulah, enam anggota keluarga harus berdesakan setiap hari.
“Sudah sering kami mengajukan rusunawa, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Padahal, seharusnya masyarakat kecil dipermudah. Kami tidak punya rumah, tapi malah terbentur aturan administrasi,” kata Liken lirih saat ditemui, Kamis (25/9/2025).
Ironisnya, Liken tercatat sebagai Desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—kategori paling rendah dalam tingkat kesejahteraan. Namun, namanya tak muncul di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masalah bermula karena alamat kontrakan berbeda dengan alamat KTP, sehingga petugas selalu gagal memverifikasi keberadaannya.
Ketua RT 08 RW 03 Pangonganan, Susilo, membenarkan kondisi tersebut. “Dia memang warga Pangonganan sesuai KTP. Tapi karena tidak tinggal di alamat KTP, saat verifikasi bantuan petugas tidak menemukannya di lapangan,” jelasnya.
Sejak rumah orang tuanya dijual, Liken sekeluarga hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Penghasilannya sebagai pengemudi ojek online sekaligus buruh serabutan sebagian besar habis untuk membayar sewa rumah, sementara kebutuhan sekolah dan kesehatan anak-anak tetap harus ditanggung.
Di tengah sempitnya ruang, bocornya atap, dan genangan yang sewaktu-waktu masuk rumah, keluarga Liken terus menanti kabar baik. Rusunawa yang digadang sebagai solusi bagi warga miskin, hingga kini masih sebatas angan bagi mereka. (man)
Editor : Redaksi
