Sejumlah Travel di Jatim Diduga Terlibat Kuota Haji

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

KPK Telah Periksa Beberapa Travel Haji dan Umroh, Semua Pemiliknya Kooperatif. Bahkan ada yang Kembalikan Uang

 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam perkara dugaan korupsi  kuota haji,  KPK pun sudah mulai menerima pengembalian uang dari sejumlah travel di Jatim. Ini setelah melakukan pemeriksaan selama satu minggu khususnya di wilayah Jawa Timur.

KPK telah memeriksa sejumlah biro travel haji di wilayah Jawa Timur  terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Ada puluhan travel yang diperiksa sebagai saksi. Penyidik tengah mendalami proses penyaluran kuota khusus tambahan yang diberikan Kemenag pada pihak travel.

KPK juga mendalami praktik penjualan jasa travel haji dan umrah kepada para saksi yang dipanggil di wilayah Jatim.

"Timnya sudah kembali yang dari Jawa Timur seingat saya ya, kemarin selama satu minggu lebih lah ada di sana. Saya juga belum menanyakan secara detail berapa puluh travel yang diperiksa. Tapi yang jelas, memang kemarin itu pemeriksaan terhadap travel-travel," terang Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (1/10/2025).

Selain di Jawa Timur, sebaran travel haji yang banyak mendapat kuota haji tambahan ada di Jawa Barat dan Tengah.

"Yang paling banyak itu deket-deketnya di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah. Yang besar-besar gitu

Sekaligus kita bisa minta dokumen-dokumen yang ada disana. Kalau misalkan kita anggap bahwa oh ini nutup-nutupi. Kita bisa melakukan upaya paksa juga. Bisa langsung geledah di situ gitu," tambahnya.

Meski demikian, dia mengaku belum menanyakan secara detail berapa banyak travel yang diperiksa penyidik lembaga antirasuah di Jatim.

Menurut Asep, pemeriksaan  fokus pada jumlah kuota yang diterima masing-masing biro travel, serta mekanisme pembayaran yang dilakukan.

"Setelah itu, kita tanyakan juga dari siapa dapatnya kuota tersebut dan lain-lain. Termasuk juga aliran dananya jika ada," kata Asep.

Ia menegaskan bahwa pihak travel yang dipanggil masih berstatus sebagai saksi dan belum ada orang yang dinyatakam bertanggung jawab atas perkara itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan sosok yang mengembalikan uang.

Pengembalian uang tersebut terjadi setelah tim penyidik Lembaga Antirasuah secara kontinu menggali keterangan saksi dari pihak travel perjalanan haji.

 "Dalam beberapa pemeriksaan terakhir, KPK juga menerima pengembalian dari para biro travel ataupun PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) secara khusus atau di antaranya dari biro-biro travel," tambah Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Walau begitu, KPK ogah merinci jumlah uang yang dikembalikan tersebut. KPK pun mengunci informasi soal travel perjalanan haji Jatim mana yang melakukan pengembalian uang.

 "Kami akan cek ya karena ada beberapa, ada sejumlah biro travel yang sudah mengembalikan," ujar Budi.

 KPK juga memastikan para travel perjalanan haji dari Jatim kooperatif dengan memberikan keterangan yang diperlukan penyidik. Sikap tersebut menjadi nilai positif dalam penyidikan.

 "Sehingga proses penegakan hukum terkait dengan perkara kuota haji ini bisa berjalan dengan efektif dan KPK bisa segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini," ujar Budi.

Sebelumnya, bos travel haji Uhud Tour Khalid Basalamah sudah lebih dulu mengembalikan uang ke KPK di perkara ini. Tapi KPK masih bungkam soal uang yang dipulangkan ustad kondang itu.

 Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel melobi Kemenag supaya memperoleh kuota yang lebih banyak bagi haji khusus. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tapi, KPK belum merinci ratusan agen travel itu.

Asep mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan jumlah kuota yang didapat tiap-tiap travel. Selain itu, proses pembayaran dari tiap-tiap travel juga ikut didalami.

"Setelah itu, kita tanyakan juga nanti dari siapa dapatnya kuota tersebut dan lain-lain. Termasuk juga aliran dananya jika ada," kata Asep.

 

Masih Sebagai Saksi

Ia menegaskan bahwa pihak travel yang dipanggil masih berstatus sebagai saksi dan belum ada orang yang dinyatakam bertanggung jawab atas perkara itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan sosok yang mengembalikan uang.

Pengembalian uang tersebut terjadi setelah tim penyidik Lembaga Antirasuah secara kontinu menggali keterangan saksi dari pihak travel perjalanan haji.

 "Dalam beberapa pemeriksaan terakhir, KPK juga menerima pengembalian dari para biro travel ataupun PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) secara khusus atau di antaranya dari biro-biro travel," tambah Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Walau begitu, KPK ogah merinci jumlah uang yang dikembalikan tersebut. KPK pun mengunci informasi soal travel perjalanan haji Jatim mana yang melakukan pengembalian uang.

 "Kami akan cek ya karena ada beberapa, ada sejumlah biro travel yang sudah mengembalikan," ujar Budi.

 KPK juga memastikan para travel perjalanan haji dari Jatim kooperatif dengan memberikan keterangan yang diperlukan penyidik. Sikap tersebut menjadi nilai positif dalam penyidikan.

 "Sehingga proses penegakan hukum terkait dengan perkara kuota haji ini bisa berjalan dengan efektif dan KPK bisa segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini," ujar Budi.

Sebelumnya, bos travel haji Uhud Tour Khalid Basalamah sudah lebih dulu mengembalikan uang ke KPK di perkara ini. Tapi KPK masih bungkam soal uang yang dipulangkan ustad kondang itu.

 Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel melobi Kemenag supaya memperoleh kuota yang lebih banyak bagi haji khusus. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tapi, KPK belum merinci ratusan agen travel itu.

Asep mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan jumlah kuota yang didapat tiap-tiap travel. Selain itu, proses pembayaran dari tiap-tiap travel juga ikut didalami.

"Setelah itu, kita tanyakan juga nanti dari siapa dapatnya kuota tersebut dan lain-lain. Termasuk juga aliran dananya jika ada," tambah Asep.

Dia mengatakan pihaknya terus mendalami dugaan adanya permintaan-permintaan dari sejumlah oknum Kemenag terkait proses pemberian kuota haji kepada pihak travel.

"Sejauh ini kami memanggil para pemilik travel itu sebagai saksi. Saksi terkait dengan kuotanya berapa, apakah ada. Karena selama ini informasinya bahwa ada permintaan dari oknum-oknum di Kementerian Agama itu yang memberikan kuota tersebut," tutur Asep.

 

Kejar Oknum Kemenag

Sampai saat ini, KPK juga terus mengejar pihak oknum Kemenag yang diduga menjadi 'juru simpan' aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Juru simpan itu, kata KPK, sifatnya berjenjang.

"Ini juru simpan, jadi ini kan bertingkat ya. Bertingkat itu maksudnya, jadi pengumpul itu tidak hanya langsung dari satu orang," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dan juru simpan itu ada di tiap travel, kemudian bertingkat pada asosiasi travel. Dari para asosiasi travel ini kemudian disetor lagi kepada juru simpan di Kemenag.

"Nanti di Kemenag juga ini kan oknum-oknumnya bertingkat, ada pada level pelaksana, ada pada tingkatan dirjen, ada pada tingkatan yang lebih atasnya lagi," kata dia.

 

Lima Travel Haji

Menurut sumber di Kemenag Surabaya ada beberapa travel umroh, dan travel haji kelas menengah atas. Lima diantaranya, Ahsan Perdana.

Ahsan Perdana adalah travel haji dan umroh  di Surabaya yang berdiri sejak tahun 2015. Travel haji dan umroh ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan nama PT. Ashanty Perdana Pertiwi.

Travel Haji Surabaya Ahsan Perdana ini juga telah tercatat sebagai Biro Perjalanan Wisata Domestik, maupun internasional yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu).

Ahsan Perdana juga mendapat Akreditasi A dari Kementerian Agama. Ahsan Perdana di Jalan Raya Pandugo A-26, Rungkut-Surabaya, dengan nomor WA 0811 3444 311.

Kemudian, Shafira Tour dan Travel. Shafira Tour dan Travel adalah travel haji dan umroh yang sudah berkecimpung di dunia perhotelan pariwisata domestik, internasional, inbound, outbond, halal tourims, dan tentu saja umroh dan haji.

Ada NH Travel yang berada di bawah PT. Nur Hamdalah Prima Wisata. Kantor NH Travel di Perum IKIP Gunung Anyar B48, Surabaya.

Selain Namira Travel. Travel haji dan umroh ini sudah resmi terdaftar di Kementerian Agama RI dengan Izin Umrah Nomor 183 Tahun 2020. Kantornya di Surabaya yaitu di Jl. Siwalankerto No.27, Kelurahan Siwalankerto. Ada juga

Chatour Travel. Chatour Travel ini klaim telah memberangkatkan jemaah umrah dan haji lebih dari 60.000 jamaah. Kantornya di Ruko Green Garden A-2 No.1-2, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Kabupaten Gresik. n erc/ec/tr/rmc

Berita Terbaru

Bupati Gresik Lantik Kades PAW Desa Laban, Fokus Percepatan Infrastruktur dan Akses Wilayah

Bupati Gresik Lantik Kades PAW Desa Laban, Fokus Percepatan Infrastruktur dan Akses Wilayah

Selasa, 07 Apr 2026 23:03 WIB

Selasa, 07 Apr 2026 23:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik melantik Mujiani sebagai Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan …

Warga Josenan Tegas Tolak KKMP di Lapangan, Nilai Hasil Pertemuan Masih Banyak Ganjalan

Warga Josenan Tegas Tolak KKMP di Lapangan, Nilai Hasil Pertemuan Masih Banyak Ganjalan

Selasa, 07 Apr 2026 20:43 WIB

Selasa, 07 Apr 2026 20:43 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun, – Penolakan warga terhadap rencana pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Lapangan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madi…

Realisasi PAD Triwulan I Capai 20 Persen, Bapenda Kota Madiun Lakukan Evaluasi

Realisasi PAD Triwulan I Capai 20 Persen, Bapenda Kota Madiun Lakukan Evaluasi

Selasa, 07 Apr 2026 20:41 WIB

Selasa, 07 Apr 2026 20:41 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun terus menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi dan opt…

Sesuai Tahapan, DPRD Sumenep Tuntaskan Tiga Raperda 2026 

Sesuai Tahapan, DPRD Sumenep Tuntaskan Tiga Raperda 2026 

Selasa, 07 Apr 2026 20:28 WIB

Selasa, 07 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurda DPRD Sumenep dengan agenda Penandatanganan Naskah…

Perkuat Peralatan Gardu Induk Manisrejo dan Ngawi, PLN UIT JBM Pastikan Sistem Kelistrikan Makin Andal

Perkuat Peralatan Gardu Induk Manisrejo dan Ngawi, PLN UIT JBM Pastikan Sistem Kelistrikan Makin Andal

Selasa, 07 Apr 2026 20:14 WIB

Selasa, 07 Apr 2026 20:14 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keandalan sistem transmisi d…

100 Ton Pupuk Ilegal Dimusnahkan, Kejari Tanjung Perak Bongkar Ancaman Nyata bagi Petani

100 Ton Pupuk Ilegal Dimusnahkan, Kejari Tanjung Perak Bongkar Ancaman Nyata bagi Petani

Selasa, 07 Apr 2026 18:02 WIB

Selasa, 07 Apr 2026 18:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Langkah tegas ditunjukkan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan memusnahkan 100 ton pupuk ilegal dari dua perkara pidana berbeda.…