Pemkab Pamekasan Bagikan BLT-DBHCHT ke Puluhan Ribu Buruh Tani Tembakau

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penyerahan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2025 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. SP/ PMK
Penyerahan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2025 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. SP/ PMK

i

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur memberikan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT) 2025 kepada 23.064 warga di wilayah itu.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan Agus Wijaya menjelaskan, jumlah buruh tani tembakau yang menerima program tersebut sebanyak 18.606 orang, sedang buruh pabrik rokok sebanyak 4.458 orang.

"Ke 23.064 warga penerima bantuan ini terdiri atas buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok," jelasnya, Kamis (06/11/2025).

Sedangkan untuk penyerahan bantuan secara langsung ke masing-masing penerima dengan nilai total sebesar Rp600 ribu. "Sistem pencairan per kecamatan, berlangsung mulai hari ini hingga sepekan ke depan," katanya.

Lebih lanjut, adanya Program BLT-DBHCHT ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh tani, mengurangi beban hidup mereka, serta mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal.

Pihaknya berharap bantuan itu bisa digunakan secara bijak untuk kebutuhan keluarga. Sementara itu, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Pamekasan menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau Rp112 miliar lebih.

Dana tersebut dialokasikan melalui delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Satpol PP dan Damkar, dan Bagian Perekonomian Pamekasan. pm-01/dsy

Berita Terbaru

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini. "Dalam…

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…