SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - 20 ribu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Indonesia segera dikirim ke Gaza. Personelnya siap memenuhi perintah tersebut dan telah melakukan pelatihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan nanti.
"Terkait kesiapan 20 ribu prajurit dan latihan. Angka 20 ribu adalah kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan," ujar Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).
"Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB, sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk," tambahnya.
Freddy menyebut para personel tersebut kini tinggal menunggu keputusan pemerintah selanjutnya. Dia memastikan semua kriteria yang dibutuhkan telah disesuaikan.
"Untuk latihan khusus, TNI tetap menunggu mandat final, namun secara prinsip pasukan siap melaksanakan keputusan pemerintah secara profesional, proporsional, dan sesuai legal standing nasional dan internasional," katanya.
"Untuk misi Gaza, TNI menyiapkan kapabilitas inti kesehatan dan zeni konstruksi yang memang dibina untuk operasi kemanusiaan dan perdamaian," sambungnya.
Lebih lanjut, Freddy menyebut TNI juga akan mengirim rumah sakit lapangan hingga ambulans ke Gaza. Ia mengaku belum menerima informasi berapa banyak logistik yang dibutuhkan di Gaza.
"Peralatan yang dipersiapkan mengikuti standar operasi kemanusiaan dan peacekeeping, seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergency, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi," ujarnya.
"Jenis dan jumlahnya akan disesuaikan kembali setelah mandat PBB dan kebutuhan lapangan ditetapkan," tambahnya.
TNI Bisa Mumpuni
Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono, yakin TNI bisa mumpuni komposisi pasukan damai berdasarkan rekam jejaknya.
"Penentuan model pasukan merupakan kewenangan Presiden sebagai panglima tertinggi yang tentu saja mempertimbangkan penilaian teknis dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, dengan harapan pasukan gabungan di bawah mandat PBB yang fokus pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan pemeliharaan keamanan," ujar Anton kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).
"TNI memiliki rekam jejak kuat dalam misi perdamaian PBB seperti UNIFIL, sehingga kebutuhan personel yang akan dikirimkan pasti sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan tujuan misi perdamaian," tambahnya.
Anton memandang bahwa keterlibatan Indonesia harus sepenuhnya berada dalam kerangka mandat PBB untuk memastikan legitimasi internasional, perlindungan personel, serta penguatan unsur kemanusiaan. Terutama tenaga medis dan fasilitas kesehatan lapangan bagi warga sipil.
Harus Dirancang Matang
"Bersamaan dengan itu, diplomasi aktif harus terus dikedepankan sebagai jalan menuju solusi dua-negara yang adil dan berkelanjutan," katanya.
Dia menyebut konsistensi keberpihakan Indonesia terhadap perdamaian bukan hal baru. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), katanya, memberikan contoh konkret melalui berbagai langkah seperti penguatan kontribusi Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB, diplomasi aktif di OKI dan PBB terkait Palestina, serta kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendorong gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyebut kontribusi ini harus dirancang secara matang. Dia meminta misi ini dilandaskan dengan hukum internasional.
"Aspek paling mendasar yang perlu dijaga adalah legitimasi dan koordinasi internasional. Pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mendapat dukungan dari negara-negara kawasan dan para pemangku kepentingan terkait," ujar Dave kepada wartawan.
"Tanpa dasar hukum dan dukungan internasional yang kuat, misi ini berpotensi menghadapi resistensi atau bahkan penolakan dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan," tambahnya.
Dave menyebut pasukan yang dikirim tentu harus memiliki kompetensi khusus. Di antaranya keahlian komunikasi lintas budaya hingga mitigasi risiko.
"Seiring dengan itu, kesiapan operasional menjadi krusial mengingat Gaza adalah zona konflik aktif dengan kompleksitas tinggi. Pasukan harus memiliki kompetensi khusus, termasuk pelatihan komunikasi lintas budaya, penanganan sipil, dan prosedur evakuasi dan mitigasi risiko," katanya.
"Dukungan logistik, perlengkapan, dan kesiapan medis juga harus dipastikan agar tugas dapat dijalankan secara optimal dan aman," tambahnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
