Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Lahan Petani Seluas 105 Hektare Rusak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kondisi lahan pertanian di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, terancam gagal panen dan rusak. SP/ LMJ
Kondisi lahan pertanian di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, terancam gagal panen dan rusak. SP/ LMJ

i

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Imbas terdampak erupsi Gunung Semeru membuat sejumlah petani meringis. Pasalnya, ratusan hektare lahan pertanian di Kabupaten Lumajang rusak parah dan terancam gagal panen akibat tersapu awan panas Gunung Semeru. 

Bahkan sebagian lahan tak lagi bisa ditanami karena tertimbun material vulkanik yang tebal. Kini, hamparan yang seharusnya berwarna hijau berubah menghitam, menjadi tumpukan pasir vulkanik. Beberapa lahan bahkan hilang tak tersisa.

Diketahui, kurang lebih 105 hektare lahan pertanian terdampak erupsi Gunung Semeru. Selain tanaman rusak, sebagian tanah sawah terkubur material vulkanik sehingga tidak dapat ditanami kembali. Kondisi itu terlihat di bekas lahan pertanian warga di Dusun Gumuk Mas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. 

"Untuk dampak erupsi Gunung Semeru mengakibatkan 105 hektare lahan pertanian warga terdampak," ujar Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Dwi Nur Cahyo, Rabu (26/11/2025).

Sementara itu, salah satu petani, Matjuri, mengaku tanaman cabainya rusak akibat paparan abu vulkanik Semeru. Pucuk cabai rusak sehingga harus dirawat ekstra jika ingin terhindar dari gagal panen.

"Bagian pucuk tanaman cabainya rusak terkena abu vulkanik. Sehingga jika menghindari gagal panen harus dirawat secara ekstra," ujar Matjuri.

Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)  Lumajang mencatat sejumlah komoditas ikut terdampak erupsi, mulai padi, cabai, tomat, salak, tebu, hingga kopi.

Selain itu, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama BPBD Lumajang juga turut memastikan proses pendataan, pemantauan, dan rencana pemulihan ekonomi dilakukan secara terkoordinasi agar warga yang kehilangan sumber penghasilan tetap terlindungi. lj-01/dsy

Berita Terbaru

APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

Kamis, 12 Nov 2026 11:06 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komposisi belanja dalam APBD Jawa Timur 2027 menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pasalnya, di tengah kebutuhan…

9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

Kamis, 12 Nov 2026 11:04 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang A…

DPRD Madiun Minta Penataan Bogowonto Dikaji Ulang, Gerbong Kereta Perlu Berubah Signifikan‎

DPRD Madiun Minta Penataan Bogowonto Dikaji Ulang, Gerbong Kereta Perlu Berubah Signifikan‎

Kamis, 12 Nov 2026 10:18 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 10:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Rencana penataan kawasan Bogowonto di Kota Madiun mendapat perhatian DPRD. Konsep pengembangan kawasan tersebut diminta tidak sek…

DPMPTSP Kota Kediri Kembali Raih Kelulusan Audit Surveillance ke-2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

DPMPTSP Kota Kediri Kembali Raih Kelulusan Audit Surveillance ke-2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Kamis, 12 Nov 2026 09:22 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 09:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri kembali menorehkan pencapaian positif dalam hal tata…

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim Absen Berjamaah Saat Penggedokan APBD 2027

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim Absen Berjamaah Saat Penggedokan APBD 2027

Kamis, 12 Nov 2026 07:42 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Kehadiran Nihil satu Fraksi dalam Sidang Paripurna di DPRD Jawa Timur kembali terjadi. Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (…

Tak Ingin Bebani Masyarakat, Pemkab Madiun Bidik Retribusi dari Investor

Tak Ingin Bebani Masyarakat, Pemkab Madiun Bidik Retribusi dari Investor

Rabu, 11 Nov 2026 18:42 WIB

Rabu, 11 Nov 2026 18:42 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan penambahan objek pemungutan retribusi dalam perubahan Perda kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 ten…