Hakim tak Adil, Dihukum di Dunia - Akhirat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
H. Raditya M Khadaffi
H. Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dengan dihukumnya mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang juga mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, jumlah hakim divonis hukuman penjara, karena suap dan korupsi makin banyak. Sebelumnya hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya dan dua mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Masih pantaskah kita sekarang ini memanggil mereka yang Mulia, wakil Tuhan?

Mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat itu divonis hukuman penjara 12,6 tahun, Rabu (3/12) malam. Selain uang pengganti Rp 14 miliar subsider, 6 tahun. Total hukumannya 18,6 tahun. Ini belum hukuman di akhirat. Neraka menunggu para hakim tak adil.

Hakim menyatakan Arif terbukti bersalah menerima suap terkait vonis lepas perkara minyak goreng (migor).

"Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Nuryanta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan," ujar Ketua Majelis Hakim Effendi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.

Hakim juga menghukum Arif membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Arif juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14.734.276.000.

Hakim mengatakan harta benda Arif dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika tak mencukupi, diganti pidana kurungan selama 5 tahun.

Juga eks hakim Djuyamto dkk..

 

***

 

Semua ahli hukum paham profesi hakim dianggap mulia karena memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hakim juga sebagai "wakil Tuhan di muka bumi". Kemuliaan ini terletak pada tugasnya untuk memutus perkara secara adil berdasarkan fakta hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, meskipun seringkali menghadapi tantangan besar seperti tekanan dan risiko.

Maklum, Hakim memiliki tugas mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan demi masyarakat. Ia juga mengadili atau memutus perkara adalah tugas utama hakim untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan tidak memihak.

Ia juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.Jadi hakim memegang peranan penting dalam sistem peradilan.

Kata seorang pensiunan hakim profesi ini hakim bisa dijuluki "wakil Tuhan" karena memiliki otoritas untuk memberikan keputusan yang berdampak besar pada kehidupan seseorang.

 

***

 

Literasi bacaan saya, julukan "wakil Tuhan" untuk hakim berasal dari makna simbolik yang mendalam, yaitu untuk mencerminkan tanggung jawab besar hakim dalam menegakkan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah.

Secara historis, konsep ini berakar pada masa di mana raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan di Bumi, dan kemudian evolusi menjadikannya berlaku bagi hakim yang bertugas mengadili secara adil dan bijaksana.

Maka itu ada Irah-irahan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan pengadilan juga menegaskan hubungan ini.

Sejarah mengajarkan pada era monarki absolut di Eropa, raja dianggap sebagai wakil Tuhan di Bumi dan memiliki kekuasaan mutlak dalam memutuskan perkara.

Setelah Revolusi Prancis, kekuasaan raja bergeser ke konsep demokrasi, tetapi jabatan hakim tetap dipertahankan dengan fungsi yang sama, yaitu menegakkan keadilan.

Julukan ini menekankan bahwa hakim harus menjalankan tugasnya dengan mengacu pada keadilan ilahiah sebagai sumber nilai tertinggi.

Pertanyaannya apa masih relevansi panggilan itu dalam sistem modern?

Kini hakim bukan lagi raja. Ia adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan diawasi oleh lembaga seperti Komisi Yudisial. Saya ikut terusik dengan julukan hakim sebagai simbol dari tugas mulia untuk menegakkan keadilan. Why? Banyaknya hakim Indonesia mainkan perkara karena terima suap dari para pihak yang berperkara.

Pertanyaan lagi, dengan disuap, apa hakim masih bersifat  independen? Ternyata selama ini termasuk  mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang juga mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat itu bisa dipengaruhi dan  diintervensi oleh terdakwa melalui pengacara. Dimana pemahaman hakim hakim itu terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Realita hingga sekarang mencari keadilan dari Pengadilan memang tidak mudah.

Pesan perjuangan jangan lelah mencari keadilan dari hakim.

Fakta hakim hakim masih ada yang mau di suap adalah tantangan bersama.

Persoalan laten kita masih soal keadilan  dalam putusan hakim agar tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara. Mengingat hakim sudah dibekali doktrim  adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Ajaran saat masih kuliah dulu ada ancaman hakim yang tidak adil. Mereka pastu masuk neraka. Ini berdasar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan ada tiga jenis hakim: satu yang masuk surga dan dua yang masuk neraka. Ancaman neraka itu ditujukan kepada hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyimpang yaitu tidak memutuskan secara adil karena kepentingan pribadi atau sogokan, seperti hakim hakim yang dihukum Rabu lalu.

Hakim hakim itu mulai dihukum di dunia hingga akhirat karena mengetahui kebenaran tetapi sengaja tidak memutuskan dengan adil. Hakim dari Jakarta, Surabaya dan Mahkamah Agung yang dipidana telah menyimpang dari kebenaran, karena suap.

Astagfirullahaladzim. Bertobatlah hakim hakim yang sekarang masih pegang palu yaitu

taubat nasuha, jangan tobat tomat.

Hakim hakim yang masih memegang palu mesti dengar lagu berjudul "Tomat". Ada syair yang bisa para hakim renungi " Ingat mati, ingat sakit

Ingatlah saat kau sulit, Ingat ingat hidup cuman satu kali. Berapa dosa kau buat. Berapa kali maksiat. Ingat ingat sobat ingatlah akhirat Cepat ucap astafighrullahal’adzim. ([email protected])

Berita Terbaru

Pakar Nilai Masyarakat Punya Legitimasi Kuat ke DPRD dengan Adanya Pilkada Tidak Langsung

Pakar Nilai Masyarakat Punya Legitimasi Kuat ke DPRD dengan Adanya Pilkada Tidak Langsung

Sabtu, 31 Jan 2026 17:56 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 17:56 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Sejumlah akademisi menilai wacana perubahan desain pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung memiliki sejumlah dampak positif, t…

Wacana Pilkada Tidak Langsung, Akademisi Soroti Pentingnya Demokratisasi Partai

Wacana Pilkada Tidak Langsung, Akademisi Soroti Pentingnya Demokratisasi Partai

Sabtu, 31 Jan 2026 17:50 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 17:50 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai penerapan pilkada tidak langsung berpotensi m…

Herman Khaeron: Retreat Demokrat Jatim untuk Perkuat Peran Partai di Tengah Rakyat

Herman Khaeron: Retreat Demokrat Jatim untuk Perkuat Peran Partai di Tengah Rakyat

Sabtu, 31 Jan 2026 15:59 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 15:59 WIB

SURABAYA, SURABAYAPAGI.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat kader sebagai upaya memperkuat strategi dan soliditas i…

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…