SurabayaPagi, Batu – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring dari RSUD Karsa Husada, Kota Batu, Jumat (2/1/2027).
Rapat pleno tersebut diikuti jajaran pimpinan Pemprov Jatim dari lokasi berbeda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengikuti rapat dari Kantor Dinas Perhubungan Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dari ruang kerja Sekda, sementara para kepala perangkat daerah mengikuti dari kantor masing-masing.
Gubernur Khofifah menegaskan rapat pleno menjadi forum penting untuk menyinkronkan program sekaligus mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025, serta menyiapkan langkah strategis pembangunan tahun 2026.
“Hari ini kita bisa menyinkronkan dan sekaligus melakukan evaluasi perjalanan 2025, serta menyiapkan prediksi mitigasi dan arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2026,” ujar Khofifah.
Ia mengakui, selama tahun 2025 terdapat sejumlah tantangan, salah satunya terkait realisasi belanja modal. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan baik melalui pendekatan inward looking maupun outward looking.
“Inward looking artinya apa yang harus kita benahi ke dalam. Sementara outward looking adalah bagaimana ke depan realisasi belanja bisa lebih signifikan dan berdampak,” jelasnya.
Khofifah menekankan pentingnya realisasi anggaran yang tidak hanya maksimal secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat.
“Tidak sekadar maksimal, tetapi signifikan dampaknya. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya. Ini tugas kita semua untuk terus berbenah,” tegasnya.
Dalam konteks efisiensi anggaran, Khofifah menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan bukan sebagai bentuk pengurangan, melainkan optimalisasi belanja agar lebih tepat sasaran.
Khofifah juga mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian serta komunikasi proaktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Program pembangunan harus dijalankan dengan semangat jemput bola, proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait serta bupati dan wali kota,” ujarnya.
Terkait arah kebijakan pembangunan Jawa Timur tahun 2026, Khofifah menyampaikan fokus utama akan diarahkan pada penguatan pelayanan dasar. Prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Pada sektor pendidikan melalui program prioritas Jatim Cerdas, Pemprov Jatim akan mendorong pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, perluasan bantuan pembiayaan, beasiswa pendidikan tinggi, penguatan sekolah terbuka dan pesantren, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, pengembangan pendidikan vokasi, serta pengembangan sekolah berbasis boarding school.
Sementara di sektor kesehatan melalui program Jatim Sehat, fokus diarahkan pada pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan keadilan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Untuk sektor infrastruktur, program Jatim Akses dan Jatim Lestari akan difokuskan pada percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela), penguatan kerja sama antarwilayah, serta pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendukung konektivitas, termasuk pelabuhan.
Adapun di sektor sosial melalui program Jatim Sejahtera, Pemprov Jatim menargetkan penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif, peningkatan akses layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal.
“Kita akan terus menguatkan pelayanan dasar agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ini menjadi fondasi pembangunan bagi kemajuan Jawa Timur di tahun-tahun berikutnya,” pungkas Khofifah. Byb
Editor : Redaksi
