SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Polemik dugaan pencaplokan wilayah laut melalui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01914 di kawasan Pabrik Mie Sedap, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, semakin melebar.
Selain sertipikat yang kini dipersoalkan, terungkap bahwa lahan reklamasi di sebelahnya juga belum mengantongi izin pemanfaatan ruang laut.
Lahan tersebut merupakan hasil reklamasi seluas sekitar 20 hektare yang dikerjakan oleh PT Siam Maspion Terminal (SMT), anak usaha Maspion Group, dan berbatasan langsung dengan area SHGB milik PT Surya Sarana Marina (SSM), anak perusahaan PT Karunia Alam Segar (KAS).
Manajemen PT SMT mengakui bahwa hingga kini lokasi reklamasi itu belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Hal itu disampaikan HRD Manager PT SMT, Dody Wiyono, saat dikonfirmasi, Senin (2/2/2026).
“Benar, sampai sekarang lahan reklamasi yang bersebelahan dengan kawasan SHGB Mie Sedap itu belum memiliki PKKPRL,” kata Dody.
Dody menjelaskan, kegiatan reklamasi telah dilakukan sejak tahun 2013, saat kewenangan pengelolaan wilayah laut masih berada di bawah Kementerian Perhubungan. Pada masa itu, PT SMT mengantongi izin dari Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur.
Dasar hukum yang digunakan antara lain Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K.
Namun, rezim hukum berubah setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap kegiatan di ruang laut mengantongi PKKPRL.
“Dengan adanya aturan baru itu, tentu kami harus mengikuti. Apalagi garis pantai sebagai batas darat dan laut juga terus bergeser sesuai perkembangan regulasi,” ujarnya.
Maspion Inisiatori Perbaikan Regulasi
Menariknya, Maspion justru menjadi salah satu inisiator pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada 2021 untuk meluruskan substansi Perda RZWP-3-K Jawa Timur.
Menurut Dody, salah satu persoalan mendasar dalam regulasi itu adalah tidak jelasnya pengaturan kawasan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR–DLKP), yang memicu tumpang tindih kewenangan antara laut dan darat.
“Air itu kewenangannya KKP, tanah di bawah ATR/BPN. Tapi DLKR–DLKP tidak diatur secara spesifik. Kalau tidak jelas statusnya, tidak bisa diajukan legalitasnya. Di situlah kami justru mendorong pembenahan,” jelasnya.
Masih Kosong dan Diakui Milik Negara
Karena ketidakpastian regulasi tersebut, PT SMT menyatakan hingga kini belum memanfaatkan lahan reklamasi itu.
“Lokasinya masih kosong. Kami tidak berani menggunakan karena terbentur aturan,” kata Dody.
Ia menambahkan, sejak 2022 pihaknya sudah mengajukan permohonan PKKPRL ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi belum juga terbit.
Lebih jauh, Maspion menegaskan tidak pernah mengklaim lahan tersebut sebagai milik perusahaan.
“Kami tidak berani menyebut tanah itu milik Maspion. Secara kewenangan, sampai sekarang itu masih milik negara,” tegasnya.
Fakta ini semakin menegaskan kompleksitas persoalan di kawasan Manyar, Gresik. Di satu sisi muncul dugaan cacat administrasi dalam penerbitan SHGB Mie Sedap, di sisi lain terdapat lahan reklamasi luas yang belum memiliki dasar legal pemanfaatan.
Situasi ini memperkuat tuntutan publik agar penataan ruang laut dilakukan secara transparan dan taat hukum, agar wilayah pesisir tidak berubah menjadi aset privat tanpa mekanisme yang sah dan akuntabel. did
Editor : Redaksi
