Fraksi PDIP DPRD Jatim: Rumah Sakit Jangan Tolak Pasien, Persoalan Administrasi Diselesaikan Belakangan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). 

Langkah ini diambil menyusul laporan warga yang mendapati status kepesertaannya nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyatakan pembentukan posko tersebut merupakan bentuk komitmen politik Fraksi PDIP dalam memastikan hak layanan kesehatan masyarakat tetap terlindungi. 

"Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat," ujarnya di Surabaya (17/02/26).

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.480.380 peserta BPJS PBI JK di Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan pemerintah pusat.

Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan dan berpotensi mempengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan, termasuk pasien dengan penyakit kronis, lansia, ibu hamil, serta warga yang selama ini bergantung pada pembiayaan iuran dari pemerintah.

Banyak warga yang baru mengetahui status kepesertaan mereka berubah menjadi nonaktif ketika hendak berobat. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah kebutuhan layanan medis yang mendesak.

Pemerintah harus memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat dan transparan agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan pembaruan data.

"Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administratif," kata Bunda Wara sapaan akrab Wara Sundary Renny Pramana.

Fraksi PDIP DPRD Jatim lanjut Bunda Wara mendorong agar dibuka juga posko pengaduan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat.

"Fraksi PDIP juga meminta adanya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan agar pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan," ucapnya.

Bunda Wara juga menegaskan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat medis. Persoalan administrasi harus diselesaikan tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Fraksi PDIP kata Bendahara DPD PDIP Jatim juga memastikan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

"Fraksi PDIP DPRD Jatim berharap proses pemutakhiran data tidak berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan di Jawa Timur," tegasnya. Rko

Berita Terbaru

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…