SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dampak adanya gangguan teknis PLTU Paiton terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa Timur salah satu Surabaya. Hal itu menuai sorot dari bebagai kalangan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN (Persero) dapat mengatur waktu pemadaman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
“Kami berharap kepada PLN maupun pemerintah pusat agar mekanisme pemadaman listrik ini tidak dilakukan pada waktu-waktu primer atau prime time. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” kata Yona kepada wartawan, Senin (22/6).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan meskipun masyarakat memahami adanya kendala teknis yang menyebabkan pasokan listrik terganggu, PLN diharapkan dapat mengatur jadwal pemadaman agar tidak dilakukan pada jam-jam utama atau prime time yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Cak Yebe mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan meminta agar durasi pemadaman tidak berlangsung terlalu lama. Pasalnya, tidak semua kantor pelayanan publik maupun fasilitas umum memiliki sumber daya listrik cadangan seperti generator set (genset).
Menurutnya, PLN perlu memberikan perhatian khusus terhadap area-area yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, termasuk fasilitas lalu lintas seperti lampu lalu lintas (traffic light).
“Jangan sampai pemadaman listrik terjadi di titik-titik layanan publik maupun traffic light. Kalau lampu lalu lintas mati, tentu bisa menimbulkan kemacetan bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Ia berharap PLN dapat menghindari pemadaman listrik saat berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia karena kegiatan tersebut menjadi salah satu hiburan masyarakat di tengah tingginya dinamika sosial dan politik.
“Kami berharap PLN tidak mematikan listrik saat ada siaran langsung Piala Dunia. Saat ini masyarakat membutuhkan hiburan dan kegiatan nobar menjadi ruang berkumpul yang positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Dari sisi ekonomi, Cak Yebe menilai pemadaman listrik bergilir berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, baik skala besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mencontohkan pelaku usaha yang bergantung pada perangkat pendingin seperti freezer akan menghadapi risiko kerusakan produk apabila listrik padam dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut juga memaksa pelaku usaha mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli genset maupun perangkat pendukung lainnya.
“Tentu ada potensi kerugian ekonomi. Pelaku usaha, termasuk UMKM, harus menanggung biaya tambahan karena harus menyediakan genset atau perlengkapan pendukung lainnya. Belum lagi risiko terhadap produk yang membutuhkan pendingin,” jelasnya.
Karena itu, Yona berharap permasalahan teknis yang terjadi di PLTU Paiton dapat segera ditangani sehingga pemadaman listrik bergilir tidak berlangsung berkepanjangan.
“Mudah-mudahan situasi ini tidak berlarut-larut dan PLN bisa segera mengantisipasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak,” pungkasnya.
Cak Yebe melanjutkan melihat kenaikan harga BBM non-subsidi dapat menjadi momentum untuk memperkuat penggunaan transportasi publik di Surabaya. Namun, pemerintah juga harus memastikan aspek keamanan dan kenyamanan layanan agar masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.
"Ketika masyarakat mulai mempercayakan mobil pribadinya dan beralih menggunakan transportasi publik, maka pemerintah harus menjamin rasa aman dan nyaman. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan rupiah," tegasnya.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk ikut memberi contoh penggunaan transportasi publik apabila kualitas layanan benar-benar ditingkatkan. Yona juga mengingatkan kembali program Jumat Bersepeda yang pernah dijalankan sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan mendorong gaya hidup sehat.
"Kalau keamanan dan kenyamanannya terjamin, kami siap menjadi contoh. Tidak harus selalu menggunakan mobil pribadi, transportasi publik juga bisa menjadi pilihan. Kami di Komisi A lebih fokus pada aspek pelayanan publiknya. Namun saya yakin rekan-rekan di komisi yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur sudah memikirkan langkah-langkah yang diperlukan," tegasnya. Alq
Editor : Redaksi
