SURABAYA PAGI, Ponorogo– Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Kabupaten Ponorogo mendadak diguncang kabar tak sedap. Salah satu SMA Negeri favorit di Bumi Reog diduga menjadi ajang transaksional ilegal dengan kedok "tarikan khusus" yang nilainya menembus angka puluhan juta rupiah demi meloloskan calon siswa.
Ironisnya, praktik haram di sektor pendidikan ini diduga kuat juga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang bertindak sebagai "pemain" di balik layar.
Dugaan pungutan liar (pungli) ini dibongkar oleh Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Hadi Santoso. Pihaknya mengaku sangat prihatin atas temuan laporan dari masyarakat yang mencoreng wajah pendidikan di Ponorogo.
"Saya mendengar kabar seperti ini sebenarnya cukup prihatin untuk pendidikan di Kota Ponorogo, terutama untuk sekolah menengah atas favorit,” kata Hadi Santoso saat dikonfirmasi, Kamis (25/06/2026).
Menurut informasi yang dikantongi Hadi dari salah satu wali murid yang identitasnya diwanti-wanti untuk dirahasiakan, besaran uang pelicin untuk mengamankan kursi di SMA favorit tersebut dipatok bervariasi, mulai belasan juta hingga puluhan juta rupiah.
“Saya dapat kabar dari salah satu wali murid yang memang enggan disebut namanya, itu menyebutkan bahwasanya ada penerimaan sekarang ini ada tarikan khusus dari angka 13 juta sampai 20 juta," ungkapnya gamblang.
Hadi mengaku, dari informasi yang ia terima setidaknya ada sekitar 7 hingga 8 anak yang diduga berhasil masuk melalui skema tarikan khusus yang dikendalikan oleh oknum wakil rakyat tersebut.
"Informasi itu perlu kami dalami, apalagi yang saya dengar dari orang tersebut adalah ada anggota dewan DPRD Kabupaten Ponorogo yang bermain seperti itu," tambah Hadi.
Piahknya mengaku, tidak akan tinggal diam dan siap mengusut tuntas. Langkah investigasi kini mulai berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti autentik di lapangan.
Hadi memastikan, jika nantinya ditemukan bukti kongret adanya kongkalikong antara oknum sekolah dan oknum dewan, pihaknya akan langsung menggelar konpers dan membawa kasus ini ke ranah publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Kami sebagai anggota Dewan Pendidikan Ponorogo tidak serta-merta langsung percaya, tapi kami akan melakukan investigasi kebenaran itu. Kalau sudah memang ada kebenarannya, sudah kita menemukan, kita baru berani akan jumpa pers dengan teman-teman wartawan. Akan kita buka semuanya," tegas Hadi.
Ia pun mewanti-wanti agar seluruh kepala sekolah, khususnya SMA Negeri favorit di Ponorogo, untuk bersih-bersih diri dan tidak nekat menabrak aturan hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok.
“Itu (sanksi) pasti. Jadi saya berharap pendidikan di Ponorogo, mohon anak SMA ini SMA Negeri favorit lebih berhati-hati. Harus transparan," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini datayangkan, upaya konfirmasi ke pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Provinsi Jawa Timur masih terus dilakukan guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait sengkarut PPDB tersebut. roh
Editor : Redaksi
