Sudah 65 Orang Diperiksa Soal Tunjangan DPRD Ponorogo, Kabar Perbub Dikebut Semalam Beredar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suhari salah satu anggota DPRD Ponorogo aktif usai diperiksa penyidik Pidsus Kejari Ponorogo. 
Suhari salah satu anggota DPRD Ponorogo aktif usai diperiksa penyidik Pidsus Kejari Ponorogo. 

i

Foto:

 

 

 

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo periode tahun 2019-2024 terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. 

 

Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 65 orang saksi untuk mengurai benang kusut dalam pemenuhan hak fasilitas wakil rakyat tersebut.

 

Pemeriksaan maraton ini melibatkan lintas sektor. Dari total puluhan saksi yang dipanggil, sebanyak 25 orang merupakan anggota dewan aktif, 7 orang mantan anggota dewan, dan sisanya merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemkab Ponorogo.

 

Terbaru, pada hari ini, penyidik Kejari Ponorogo kembali memanggil empat anggota DPRD aktif untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Keempat legislator tersebut adalah Suhari (Fraksi PKB), Eko Prio Utomo (Fraksi Golkar), Vikso Rubianto (Fraksi PKB), dan Mahfud (Fraksi PKB), Kamis (16/07/2026). 

 

Ditemui usai pemeriksaan, Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PKB, Suhari, membenarkan bahwa kehadirannya di korps adhiyaksa tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban hukum memberikan keterangan seputar tunjangan perumahan.

 

Suhari enggan membeberkan detail materi pokok perkara dan meminta awak media untuk mengonfirmasikannya langsung ke tim penyidik. Namun, ia mengakui adanya temuan dari penyidik terkait pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15 persen yang bersifat final.

 

"Setelah saya tadi membaca apa itu pemotongan pajak yang ditunjukkan dari penyidik, itu memang 15 persen PPh final itu belum dipotong. Artinya, itu masih include (termasuk) dengan nilai tunjangan perumahan. Dan saya baru tahu itu," ujar Suhari.

 

Suhari menambahkan, besaran tunjangan perumahan yang diterimanya berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per bulan, yang langsung ditransfer menyatu bersama komponen gaji bulanan.

 

Saat disinggung mengenai dinamika pembahasan regulasi Peraturan Bupati (Perbup) maupun prosedur taksiran nilai (appraisal) yang kabarnya dikebut dalam semalam, Suhari mengaku sama sekali tidak mengetahui proses tersebut. Ia berdalih pada periode pembahasan itu dirinya berada di Badan Musyawarah (Bamus), bukan di Badan Anggaran (Banggar).

 

Kendati demikian, Suhari menegaskan sikap kooperatifnya jika nantinya auditor resmi menemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus ini.

 

"Tetapi yang perlu digarisbawahi, kalau memang ini nanti ditemukan ada kerugian negara oleh auditor, tentu saya sebagai warga negara yang baik, wajib dan taat hukum untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Apakah hari ini atau besok, saya siap," tegas Suhari.

 

Senada dengan Suhari, Anggota DPRD Ponorogo lainnya, Vikso Rubianto, juga mengaku tidak mengetahui secara mendetail mengenai formulasi perhitungan tunjangan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejari.

 

Vikso membenarkan bahwa secara aturan, terdapat stratifikasi nominal tunjangan perumahan yang disesuaikan dengan posisi struktur di kedewanan.

 

"Ya ada perbedaan (besaran tunjangan) antara ketua, wakil, dan anggota. Saya sendiri sebagai anggota," kata Vikso singkat sebelum menyudahi wawancara.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo masih terus melakukan pendalaman guna menghitung total kerugian negara secara pasti dan menentukan kelanjutan status hukum perkara ini. roh

Berita Terbaru

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…